Home / Top News

Senin, 5 September 2022 - 12:07 WIB

Reformasi Setengah Hati, Apa Yang Bisa Diharapkan dari Polri?

Nasionalpos.com, Jakarta- Pasca terkuaknya kematian Brigadir Joshua yang penuh rekayasa dengan melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo, Institusi Polri babak belur dari sorotan publik. Tragedi inipun telah membuka tabir bahwa kekerasan internal/eksternal, merekayasa kasus, dan lain sebagainya seolah telah menjadi kultur corps Bayangkara selama ini, Kini proses penyidikan tengah berlangsung dan terkesan samgat rumit dalam menangani kasus yang sebenarnya merupakan tindak pidana biasa. Kerumitan ini dapat dipastikan bahwa Ferdi Sambo diduga masih memiliki power ( Kadiv Propam dan Ketua Satgasuss Merah Putih) di institusi Polri sehingga bisa mengintervensi proses penyidikan, demikian disampaikan Gigih Guntoro M.Si, CCPS Direktur Eksekutif Indonesian Club, saat dihubungi awak media, Senin, 5 September 2022 di Jakarta

“Proses penegakan hukum seperti inipun menguatkan apatisme dan public trust, dan secara cepat akan merobohkan marwah institusi Polri sebagai pengayom, pelindung yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam menegakan hukum. “Ungkap Gigih Guntoro M.Si, CCPS

Belum usai persoalan penyidikan terbunuhnya Brigadir Joshua, lanjut Gigih, telah bermunculan persoalan lain menambah pelik dan kritis yang melibatkan anggota polri. Adanya keterlibatan oknum dalam suap Sekolah Polri, adanya oknum polri yang terlibat bisnis Narkoba, oknum polri yang terlibat bisnis perdagangan manusia, oknum polri yang menjadi backing judi, oknum polri yang menjadi backing tambang koridor, hingga perilaku Polri dan keluarga hedonis dan bermewah”an dan lain sebagainya. Rentetan persoalan krusial yang terus bermunculan ini tentu dilakukan tidak hanya satu orang, tapi lebih yang bersifat sistematis dan terstruktur dan melibatkan banyak sektor. Tentu praktek seperti ini menjadi ironi ketika Polri sebagai institusi penegak hukum justru telah dengan sengaja ikut dan telibat dalam memproduksi kejahatan baru.

Baca Juga  Kecele, Dubes Palestina Mengira Acara KAMI adalah Perayaan HUT RI

“Tragedi terbunuhnya Brigadir Joshua dan berbagai persoalan krusial yang terus bermunculan dan menggerogoti tubuh Polri menjadi Titik Balik dan Kesempatan emas bagi Pemerintah dan Kapolri untuk mengembalikan marwah corps Bayangkara”ucap Gigih

Gigih juga mengingatkan bahwa sesungguhnya Kapolri pun memiliki modal dasar yang kuat untuk menjalankan reformasi total. Kapolri harus tegak lurus pada UU no 2 Tahun 2002, dan juga aturan yang ada seperti Peraturan Kapolri (Perkap) dan Surat Telegram Rahasia (STR) Propam Polri : ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM tertanggal 15 November 2019 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Kode Etik Profesi Polri, dan Kepemilikan Barang Mewah oleh Pegawai Negri di Polri. Namun jika tidak dimanfaatkan secara cepat dan tepat maka Polri akan terus terjerembab dalam praktek kejahatan yang akhirnya akan mengganggu keamanan pemerintah sendiri,

“Namun kenyataannya, ditengah melakukan reformasi di internal, Polri justru terkesan kedodoran dengan banyaknya kasus krusial internal yang terus bermunculan, mereka seperti pemadam kebakaran. Penegakan hukum pun lamban dan cenderung tidak adil jika pelakunya adalah anggota Polri sendiri, hal ini berbeda dengan rakyat biasa”tukas Gigih

Menurut Gigih, Polri pun nampak lamban merespon Laporan PPATK yang menyebutkan ada oknum Polri yang menerima aliran Judi 303 dan Pinjol, Polri pun terkesan menutupi ada oknum yang terlibat dalam backing Tambang Koridor, Polri pun diam ketika ada pejabat yang menjadi backing Judi 303, Polri pun gagap ketika ada oknum nya yang terlibat perdagangan manusia dan narkoba, Polri pun diam ketika ada oknumnya terlibat bisnis pengamanan dan Polri pun terkesan diam ketika ada oknum nya yang berperilaku hedon dan hidup dalam kemewahan. Bahkan kultur hedon dengan menampilkan kemewahan juga telah menghantui anggota Polri yang baru lulus sekolah.

Baca Juga  Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Kamis (28/5/2020)

Sementara itu, imbuh Gigih, melihat cara penegakan hukum yang dilakukan ada unsur tebang pilih dan lamban mencerminkan atas Dorongan Publik untuk melakukan Reformasi Polri hanya dilakukan Setengah Hati. Maka jangan harapkan Perubahan fundamental atas perilaku Polri berubah total, justru mereka tetap nyaman dalam memelihara sistem kotor ini, sedangkan, secara eksternal, persoalan penegakan hukum juga masih menjadi PR dengan masih banyak malpraktek penyidikan. Ditambah lagi dengan adanya respon publik atas kenaikan BBM, akan menjadi tolok ukur bagaimana Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, apakah masih mengedepankan budaya kekerasan atau sudah menjadi Polisi Sipil yang memgendepankan humanisme.

“Jika demikian Polri tidak mampu mengelola kondisi ini maka akan memperburuk penegakan hukum dan tentunya akan menurunkan kepercayaan tidak hanya terhadap Polri saja melainkan juga Pemerintah Jokowi”pungkas Gigih Guntoro yang juga aktivis mahasiswa 1998, mantan Sekjen Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (*dit)

 

 

Share :

Baca Juga

Menteri Kesehatan Budi Gunadi

Headline

Menkes Minta Puskesmas Lapor Jika Butuh Sarana Penyimpanan Vaksin Covid-19
hijab polwan

Headline

Selandia Baru Bikin Seragam Hijab Polwan
IMG 20220315 WA0155 copy 414x233

Top News

Ringankan Beban Orang Tua, Yonif 126/KC Bagikan Baju dan Buku Tulis Kepada Anak-Anak Perbatasan
ICW

Headline

ICW Catat Sepanjang 2020 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp18,6 Triliun
kejahatan ciber

Internasional

Penderita Autis Bobol Akun Pejabat Intelijen AS
KPK

Headline

KPK dan BKN Akan Dipolisikan Terkait Dugaan Manipulasi Tanggal MoU TWK
corona

Headline

Update Data Corona (28/10/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 400.482 Orang dan Meninggal 13.612 Orang
Vatikan

Headline

Cegah Virus Corona, Vatikan Tertutup Bagi Wisatawan