Saatnya Pilih Rakyat Atau Benalu

Oleh: Ridwan Umar
(Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI

NasionalPos.com, Jakarta – Pada Jumat (29 Agustus 2025) malam, Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan Istana melayat ke rumah duka (almarhum) Affan Kurniawan di kawasan Blora, Menteng, Jakarta Pusat.

Affan yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol) meninggal setelah dilindas mobil Brimob saat aksi unjuk rasa ribuan buruh menolak kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR-RI pada Kamis (28 September 2025). Sebelumnya pada Senin (25 September 2025) aksi serupa oleh pelajar dan mahasiswa juga berlangsung di depan gedung wakil rakyat, Senayan, Jakarta

Saat itu sudah malam di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Affan memarkir motor lalu menyeberang untuk mengantar pesanan pelanggan. Tetiba sebuah mobil Rantis (kendaraan taktis) barracuda milik Brimob menabraknya hingga tubuhnya terlindas dan terseret. Sejumlah massa yang menyaksikan peristiwa itu spontan berusaha memberhentikan mobil Rantis Brimob itu, namun mobil terus melaju meninggalkan tubuh Affan. Massa pun langsung membopong tubuh Affan ke mobil ambulan, namun Affan akhirnya mengembuskan nafas terakhir di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo).

Presiden Prabowo tak hanya sekedar melayat, tapi juga telah berjanji untuk membantu keluarga Affan dan mengusut kasusnya secara transparan dan menghukum semua pelakunya.

Perhatian khusus yang dijanjikan Presiden itu sangat tepat bagi keluarga Affan yang tergolong miskin. Affan merupakan tulang punggung keluarganya. Sehari-hari Affan membanting tulang untuk membantu perekonomian keluarga termasuk membantu biaya pendidikan adiknya.

Namun, fenomena kehidupan miskin, sebenarnya bukan hanya dialami keluarga Affan. Di negeri ini jumlah rakyat miskin yang mengais rejeki untuk sekedar bertahan hidup sangat banyak dan itu semua tanggungjawab pemerintah. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) per Maret 2025 jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa.

Fakta lain, seorang balita usia 4 tahun bernama Raya dari keluarga miskin di Sukabumi, Jawa Barat akhirnya meninggal akibat cacingan. Pemandangan miris juga ada di acara pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dimana tiga orang meninggal ditengah ribuan rakyat yang berebut makan gratis.

Belum lagi, kehidupan anak-anak dari keluarga miskin di wilayah lain yang harus menyeberang sungai untuk sampai ke sekolah, serta para guru yang berjuang keras dengan gaji sangat minim bahkan diluar nalar. Ironisnya, disaat yang sama para elit negeri ini termasuk sejumlah pembantu Presiden dan orang-orang di lingkar Istana kerap memamerkan kemewahan hidup keluarganya.

Jika dicermati, kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR-RI sebesar Rp50 juta/bulan sebenarnya hanya pemicu ‘amuk massa’ yang berujung chaos di sejumlah daerah dan kota besar, seperti di DKI Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang dan lainnya.

Aksi massa di Kota Makassar berujung pembakaran gedung DPRD setempat, ikut menyisakan pilu tatkala 4 orang dinyatakan tewas.

Penyebab amuk maesa dalam aksi hingga menelan korban jiwa dan kerusakan di mana-mana adalah kesulitan ekonomi yang mendera rakyat.

Keputusan DPR-RI memberi tunjangan perumahan itu, memicu kemarahan rakyat yang sedang menderita. Terlebih respon sejumlah anggota DPR-RI yang berjoget seolah bersuka ria setelah mengetahui adanya tambahan tunjangan perumahan.

Bukan hanya prilaku konyol yang dipertontonkan kalangan DPR, tapi juga pola komunikasi punlik yang sangat buruk. Begitupun komunikasi sejumlah menteri yang kerap menyakiti rakyat. Mereka memposisikan diri bak raja yang bebas bertutur dan bersikap meski hati rakyat tersakiti. Mereka tak memahami makna rakyat berdaulat dalam negara demokrasi. Rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintah tak memiliki kekuasaan absolut melainkan pengemban amanat rakyat.

Aksi massa yang diwarnai amuk, seolah menjadi cara massa untuk meluapkan kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang lambat menjawab ‘urusan perut’ rakyat. Tak hanya soal kebijakan penguasa yang lambat, tapi juga terkesan memilih merangkul para benalu ketimbang rakyatnya yang sedang terjepit ditengah himpitan ekonomi.

Faktanya, seorang terpidana bernama Silfester Matutina tak kunjung dieksekusi malah diberi jabatan komisaris BUMN, begitupun tersangka kasus pidana penodaan agama Ade Armando pun diberi posisi terhormat sebagai komisaris BUMN. Belum lagi, Budi Arie Setiadi yang diduga terseret kasus judi online masih dipertahankan diposisi sebagai Menteri Koperasi, Erick Thohir yang dinilai publik telah membuat BUMN nyaris bangkrut di era Jokowi juga dipertahankan dijabatan Menteri BUMN, dan pemberian penghargaan Maha Putera Adipradana kepada mantan koruptor Burhanuddin Abdullah. Serta sejumlah orang yang diduga terlibat korupsi dan terlibat konspirasi melahirkan anak haram konstitusi sebagai pendamping pemimpin negeri, kini masih menjabat menteri.

Kasus korupsi di era Jokowi yang sudah terungkap jika ditotal telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah dinilai publik menjadi penyebab utama hancurnya perekonomian negara. Kondisi inilah yang menyebabkan rakyat makin miskin dan menderita.

Dengan kesulitan anggaran negara akibat bobroknya rezim pendahulu, mungkinkah program unggulan pemerintahan Prabowo akan sukses?

Penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah bukan ilusi di negeri ini, faktanya kasus korupsi yang telah dilaporkan masyarakat diantaranya laporan Ubedillah Badrun ke KPK terkait dugaan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) keluarga mantan Presiden Jokowi tak kunjung diusut. Sementara, Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur telah menjadi korban kriminalisasi dengan mendekam dipenjara. Pasalnya, Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara lantaran mempersoalkan keasilan ijazah Jokowi, namun Jokowi tak pernah menunjukkan ijazahnya di pengadilan apalagi ke hadapan publik. Hingga kini, kasus ijazah Jokowi terus bergulir dan dipersoalkan pubik melalui Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dr Tifa. Lagi-lagi, ketiganya dan sejumlah orang termasuk mantan Ketua KPK, Abraham Samad terancam jadi tersangka karena mempersoalkan ijazah Jokowi.

Semoga pemimpin negeri ini segera menyadari tumpukan masalah yang menjadi penyebab utama murkanya rakyat melalui aksi unjuk rasa. Pemimpin sejati akan memilih merangkul rakyatnya ketimbang menjaga keharmonisan dengan para benalu perusak negeri.

Wallahualam bissawab.

(Tulisan ini disari dari berbagai sumber)