Home » Headline » Silaturahmi dan Konsolidasi Akbar Digelar Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta

Silaturahmi dan Konsolidasi Akbar Digelar Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta

dito 13 Mei 2023 165

NasionalPos.com, Jakarta- Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta, Sabtu 13/5/2023 sore, menggelar silaturahmi dan konsolidasi akbar di Lot 8 SCBD, Jalan Jenderal  Sudirman, Jakarta Selatan.

Ribuan anggota karang taruna mulai dari tingkat RW, Kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten dan provinsi hadir dalam perhelatan ini.

Dalam sambutannya, Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Mul mengatakan,  selain silaturahmi  kegiatan ini diisi dengan diskusi dan dialog kepemudaan.

Baca Juga :  Sungai Saleppa Meluap, Rendam Tiga Kecamatan di Majene

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara silaturahmi dan konsolidasi akbar ini.Anak muda Jakarta harus kompak, menjaga solidaritas dan kekuatan,” tuturnya.

Ia berharap, anggota karang taruna dapat mengikuti seluruh rangkaian acara ini sampai akhir dan memberikan sumbangsih melalui ide kreatif.

“Kami berharap anggota menyampaikan aspirasi positif saat dialog  untuk kemajuan wadah karang taruna di masa mendatang,” tukasnya

Baca Juga :  Reunifikasi Damai Dengan Taiwan Adalah Tekad Presiden Cina Xi Jinping

Sementara Ketum Karang Taruna Nasional, Didiek Mukrianto mengajak anggota karang taruna tidak sekadar menjadi sebuah objek kebijakan dalam pengentasan masalah sosial. Namun, harus mampu menjadi bagian dari subjek pengambil kebijakan ini.

“Mari terus berkarya dan pengabdian sosial untuk bangsa dan negara. Kita ikhtiarkan kerja-kerja sosial ini untuk negeri tercinta ini,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x