Soal Klaim Laut China Selatan, Wang-Yi Sebut Bukan Medan Perebutan Kekuatan Besar

- Editor

Selasa, 26 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalpos.com, Beijing- Laut China Selatan (LCS) bukan “taman safari” bagi negara-negara di luar kawasan atau “area pertarungan” bagi negara-negara besar, demikian disampaikan Wang-Yi  Menteri Luar Negeri China dalam seminar daring memperingati 20 tahun kode perilaku di LCS atau Conduct of Parties in the South China Sea, Ahad 24/7/2022 kemaren lusa, seperti dilansir dari  Reuters.

Dalam pidato pembukaannya Wang mengatakan isu LCS harus diserahkan pada negara-negara di kawasan, padahal Dua pekan yang lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menegaskan kembali komitmen Washington pada Laut China Selatan (LCS) yang bebas dan terbuka sesuai hukum internasional yang diatur Konvensi Tentang Hukum Laut 1982, ia juga memastikan AS menegakkan putusan pengadilan arbitrase mengenai LCS enam tahun yang lalu.

Baca Juga :   Update Data Corona (6/4/2022) Jumlah Pasien Positif 6.026.324 Orang dan Meninggal 155.464 Orang

“Enam tahun yang lalu, Pengadilan Arbitrase yang dibentuk berdasarkan Konvensi Tentang Hukum Laut 1982 mengeluarkan putusan bulat, yang bersifat final dan mengikat bagi Filipina dan RRC (Republik Rakyat China),” kata Blinken dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS, Rabu, 13/7/2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam putusannya, klaim maritim ekspansif RRC atas Laut Cina Selatan ditolak tegas oleh pengadilan, karena tidak berlandaskan hukum internasional. Pengadilan juga menyatakan RRC tidak memiliki klaim berlandaskan hukum atas area-area yang ditetapkan Pengadilan Arbitrase sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina,” tambahnya.

Baca Juga :   ISCW Desak Menpora Serius Selenggarakan PON Ke-21 di Sumut dan Aceh

Dalam pernyataan tersebut Departemen Luar Negeri AS mengatakan tahun ini mereka mengeluarkan Batas-Batas di Laut No. 150. Serangkaian studi terbaru tentang klaim maritim negara-negara pantai dan kesesuaiannya pada hukum internasional.

Kajian ini meneliti klaim maritim RRC atas Laut China Selatan yang mereka olah kembali setelah putusan pengadilan. Studi ini menyimpulkan klaim-klaim maritim baru China tetap tidak mematuhi hukum internasional. (red/ Reuters)

 

 

Loading

Berita Terkait

Pemilihan Rektor Unima Di Kotori oleh Dugaan Praktek Plagiat Salah Seorang Calon Rektornya
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Usulkan Program MBG Maksimalkan Pada Daerah 3T dan Tinggi Angka Kemiskinannya
Peringati HUT PPM ke 44, PP PPM Gelar Apel dan Tabur Bunga di TMPN Kalibata
Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Mafia Dalam Kasus Pemagaran Laut Misterius
POROS DKJ: APRESIASI 100 HARI KERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN
Untuk Terciptanya Kamtibmas Dikecamatan Lunang, Ketua DPRD Pessel Mendukung Dibentuknya Sub Sektor Polsek
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Di panggil KPK
Kepala BGN: 238 SPPG Pasok MBG di 31 provinsi per 17 Januari

Berita Terkait

Sabtu, 25 Januari 2025 - 01:10 WIB

Pemilihan Rektor Unima Di Kotori oleh Dugaan Praktek Plagiat Salah Seorang Calon Rektornya

Rabu, 22 Januari 2025 - 14:06 WIB

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Usulkan Program MBG Maksimalkan Pada Daerah 3T dan Tinggi Angka Kemiskinannya

Rabu, 22 Januari 2025 - 13:49 WIB

Peringati HUT PPM ke 44, PP PPM Gelar Apel dan Tabur Bunga di TMPN Kalibata

Selasa, 21 Januari 2025 - 14:09 WIB

Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Mafia Dalam Kasus Pemagaran Laut Misterius

Selasa, 21 Januari 2025 - 12:00 WIB

POROS DKJ: APRESIASI 100 HARI KERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

Berita Terbaru