Soal Klaim Laut China Selatan, Wang-Yi Sebut Bukan Medan Perebutan Kekuatan Besar

- Editor

Selasa, 26 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalpos.com, Beijing- Laut China Selatan (LCS) bukan “taman safari” bagi negara-negara di luar kawasan atau “area pertarungan” bagi negara-negara besar, demikian disampaikan Wang-Yi  Menteri Luar Negeri China dalam seminar daring memperingati 20 tahun kode perilaku di LCS atau Conduct of Parties in the South China Sea, Ahad 24/7/2022 kemaren lusa, seperti dilansir dari  Reuters.

Dalam pidato pembukaannya Wang mengatakan isu LCS harus diserahkan pada negara-negara di kawasan, padahal Dua pekan yang lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menegaskan kembali komitmen Washington pada Laut China Selatan (LCS) yang bebas dan terbuka sesuai hukum internasional yang diatur Konvensi Tentang Hukum Laut 1982, ia juga memastikan AS menegakkan putusan pengadilan arbitrase mengenai LCS enam tahun yang lalu.

Baca Juga :   Pengamat : Putusan MK & Gibran Berimplikasi Merusak Tatanan Demokrasi

“Enam tahun yang lalu, Pengadilan Arbitrase yang dibentuk berdasarkan Konvensi Tentang Hukum Laut 1982 mengeluarkan putusan bulat, yang bersifat final dan mengikat bagi Filipina dan RRC (Republik Rakyat China),” kata Blinken dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS, Rabu, 13/7/2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam putusannya, klaim maritim ekspansif RRC atas Laut Cina Selatan ditolak tegas oleh pengadilan, karena tidak berlandaskan hukum internasional. Pengadilan juga menyatakan RRC tidak memiliki klaim berlandaskan hukum atas area-area yang ditetapkan Pengadilan Arbitrase sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina,” tambahnya.

Baca Juga :   Kejaksaan Agung Usut Tuntas Kasus Timah, Dipercaya 68 % Publik

Dalam pernyataan tersebut Departemen Luar Negeri AS mengatakan tahun ini mereka mengeluarkan Batas-Batas di Laut No. 150. Serangkaian studi terbaru tentang klaim maritim negara-negara pantai dan kesesuaiannya pada hukum internasional.

Kajian ini meneliti klaim maritim RRC atas Laut China Selatan yang mereka olah kembali setelah putusan pengadilan. Studi ini menyimpulkan klaim-klaim maritim baru China tetap tidak mematuhi hukum internasional. (red/ Reuters)

 

 

Loading

Berita Terkait

Maesyal-Intan Janjikan Pembebasan Pajak Untuk Warga Kurang Mampu
20 jutaan masyarakat di ungkap BAPPENAS Belum Cukup Pangan Sesuai Kalori
Puncak Peringatan Bulan PRB Aceh 2024
PDAM Tirta Mulia Pemalang Menjalin Kerjasama Dengan PT. Tigalapan Adam Internasional
PNTI Jakarta, Perkenalkan Energi Green Hidrogen Solusi Revolusioner Tanggulangi masalah Bahan Bakar untuk Nelayan
Menyoal Merek, Golongan, dan Jumlah Rokok dalam Pengawasan Kemasan Rokok Standar/Polos: Benarkah perlu?
Kabupaten Tegal Raih Juara II, Di Ajang Pertuntra Pilkada Damai 2024 Jateng
Gagasan Pramono-Rano, Dinilai Pengamat Lebih Fokus & Realistis

Berita Terkait

Jumat, 11 Oktober 2024 - 19:48 WIB

Maesyal-Intan Janjikan Pembebasan Pajak Untuk Warga Kurang Mampu

Kamis, 10 Oktober 2024 - 21:21 WIB

20 jutaan masyarakat di ungkap BAPPENAS Belum Cukup Pangan Sesuai Kalori

Kamis, 10 Oktober 2024 - 21:01 WIB

Puncak Peringatan Bulan PRB Aceh 2024

Kamis, 10 Oktober 2024 - 12:49 WIB

PDAM Tirta Mulia Pemalang Menjalin Kerjasama Dengan PT. Tigalapan Adam Internasional

Rabu, 9 Oktober 2024 - 12:03 WIB

PNTI Jakarta, Perkenalkan Energi Green Hidrogen Solusi Revolusioner Tanggulangi masalah Bahan Bakar untuk Nelayan

Berita Terbaru