Soal Rencana Kenaikan Harga BBM, Masih Dikaji Pemerintah
Home » Ekonomi » Soal Rencana Kenaikan Harga BBM, Masih Dikaji Pemerintah

Soal Rencana Kenaikan Harga BBM, Masih Dikaji Pemerintah

dito 16 Agu 2022 120

Nasionalpos.com, Jakarta– Saat ini, Pemerintah sedang menghitung rencana kenaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite. Kemungkinan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menguat dalam beberapa hari terakhir, saat ini pemerintah sedang membahas terkait rencana tersebut, demikian disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif ketika ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022

“Sedang, kita bahas ini, masih dikoordinasikan sama Pak Airlangga (Menko Perekonomian),” ungkap Arifin Tasrif,

Menurut Arifin, Namun, jika akhirnya pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga jual BBM, Arifin berjanji, pemerintah akan lebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Selain itu, juga harus ubah perpres dulu.

Sementara itu, ditemui terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun tak menampik jika memang saat ini pemerintah sedang membahas harga jual BBM ini. Kata dia, langkah ini dilakukan merespons kenaikan harga minyak dan juga kenaikan konsumsi.

Baca Juga :  Di Duga Dokter Richard Pengusaha Galian Pasir Di Bitung Tidak Memiliki Izin

“BBM sedang kita review terkait kebutuhan akibat kenaikan harga BBM dari volume dan dari segi kebijakan selanjutnya,” ucap Airlangga di Gedung Jenderal Pajak, Selasa, 16 Agustus 2022.

Perhitungan tentunya, imbuh Airlangga, tak lepas dari dampak ke inflasi dan efeknya terhadap penerimaan negara. Sekaligus, pemerintah juga tengah menyiapkan bantalan sosial jika memang akhirnya diputuskan harga jual BBM akan naik,

“Apabila ada penyesuaian akan kalkulasi kompensasi dalam berbagai program dan program sedang berjalan dalam perlinsos seperti yang dilakukan dalam penanganan covid,” ujar Airlangga.

Baca Juga :  Latihan Militer Gabungan Terbesar, Telah Diawali AS & Korsel

Sedangkan, dari sisi Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Pertamina tak akan melakukan perubahan harga jual BBM jika belum ada keputusan yang bulat dari tiga menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM.

“Itu juga kan masih dibahas belum ada putusannya. Jadi kan dari Kemenko, Menteri ESDM, dan Menkeu. Kalau putusan ada, baru ada penugasan di Pertamina,” ujar Erick.

Erick juga mengatakan, sampai hari ini ia belum mendapatkan keputusan terkait kebijakan harga BBM. Tentu saja, jika sudah ada keputusan maka pihaknya bersama PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN akan melakukan penugasan tersebut.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Staf Ahli II Pimpin Rapat Evaluasi PB-PSWA dan Kerja Sama PT Linggau Bisa

Andi Ledi Lubuk Linggau

22 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Wiwin Eka Saputra, memimpin rapat evaluasi rutin Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) tahun 2026 pada BUMD Lubuk Linggau di Op. Room Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (22/9/2026). Dalam rapat tersebut, HbWiwin …

Wako Ikuti Rakor Lintas Sektoral Penanganan Karhutla ‎

Andi Ledi Lubuk Linggau

22 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hjdayat menghadiri rakor lintas sektoral yang dilaksanakan Polres Lubuk Linggau dalam rangka pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Kota Lubuk Linggau. Selasa (22/9/2026). ‎ ‎Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Catur Erwin Setiawan dalam arahannya menekankan, bahwa kasus pembakaran lahan akan dilakukan pemeriksaan tidak hanya kepada pemilik lahan, melainkan juga …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

x
x