Home » Headline » Soal Skema Pemilu Legislatif , PBNU Tak Permasalahkan

Soal Skema Pemilu Legislatif , PBNU Tak Permasalahkan

dito 02 Jan 2023 88

NasionalPos.com, Jakarta– Dewasa ini sedang berkembang wacana mengenai penerapan kembali system pemilu dengan mempergunakan system Proporsional Tertutup, seperti pernah dilaksanakan pada era Orde Baru,

Menanggapi wacana yang sedang berpolemik itu, KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf kepada wartawan, mengatakan tidak mempermasalahkan teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024, apakah itu skema proporsional terbuka atau tertutup, yang terpenting adalah demokrasi berjalan secara transparan dan adil bagi semua pihak.

Baca Juga :  Rayakan HUT ke-497 Kota Jakarta, Ketua DPRD Pras Ungkap Banyak Pencapaian Telah Diraih

“Terserah. Itu domain para politisi, domain partai-partai politik, dan KPU. Yang penting kita ke depan harus terus mengonsolidasikan demokrasi, jalankan demokrasi yang rasional, transparan dan adil bagi semua pihak,” ucap Yahya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2/1/2023.

Menurut Yahya, jika dilaksanakan dengan sistem tertutup, maka pihaknya menekankan agar pelaksana pemilu beserta pemerintah dan DPR harus bisa memastikan bahwa itu akan membawa kebaikan bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air.

Baca Juga :  Negara Harus Hadir Dalam Sengkarut Penyelesaian Tragedi 1965

Selain itu, Imbuh Yahya, peraturannya juga harus dibuat sebaik-baiknya supaya tidak terus berubah-ubah di masa mendatang.

“Silakan tetapkan aturannya dan laksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang telah disepakati,” tukas Yahya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

x
x