Home » Headline » Stop,Polemik Soal Hutang Anies, Karena Jika Tidak Dihentikan, Dapat Berimplikasi Merusak Demokrasi

Stop,Polemik Soal Hutang Anies, Karena Jika Tidak Dihentikan, Dapat Berimplikasi Merusak Demokrasi

dito 13 Feb 2023 138

NasionalPos.com, Jakarta– Diperoleh informasi yang mencuatkan Isu soal utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno mencuat ke publik. Hal itu pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa saat diundang menjadi narasumber dalam Youtube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Minggu, 5 Februari 2023 lalu.

Sontak saja, issue itupun mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat, salah seorang diantaranya, adalah Andi Pane tokoh masyarakat berdomisili di Jakarta Utara ini, kepada awak media yang menghubunginya, ia mengatakan polemik hutang-piutang bakal calon presiden Partai NasDem  Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno, dapat dinilai isue tersebut dimunculkan untuk merusak citra Anies, dan bahkan merusak Elektabilitas Anies yang sudah tinggi, akan tetapi dengan adanya issue tersebut,  maka masyarakat percaya bahwa issue tersebut adalah bagian dari konspirasi pihak lain yang  akan menjatuhkan kredibilitas Anies sehingga berpotensi menurunkan elektabilitas Anies.

“Lontaran issue semacam itu, saya menduga merupakan bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, ada banyak, namun saat ini masyarakat sudah semakin cerdas menanggapi berbagai macam issue yang menyerang Anies, karena itulah, maka dengan adanya issue tersebut bakal meningkatkan elektabilitas Anies.”ucap Andi Pane kepada awak media, Senin, 13/2/2023 di Jakarta.

Baca Juga :  Semua Kandidat Ketum KNPI Punya Kans Yang Sama untuk Di pilih

Menurut Andi Pane, Jika ada pihak yang mengatakan bahwa masalah hutang tersebut ada indikasi suatu Tindakan perencanaan korupsi, maka hal itu suatu ungkapan yang tidak mendasar dan subyektif, karena  dalam perjanjian hutang Anies dengan Sandi, jika pasangan Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, maka tidak ada kewajiban dari pihak Anies untuk mengembalikannya, alias lunas sebab dana pinjaman tersebut untuk kepentingan kampanye bukan kepentingan pribadi, serta faktanya selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubenur Provinsi DKI Jakarta, Anies tidak menjanjikan apapun berupa proyek atau yang lainnya, dan bahkan Anies tidak memberikan proyek atau jabatan apapun kepada pemberi pinjaman, walaupun saat Sandi mengundurkan diri sebagai wagub untuk menjadi cawapres di pilpres 2019 lalu, soal hutang itu tidak pernah terdengar, kenapa sekarang diungkap oleh pihak lain, kenapa bang Sandi nggak ngomong, dan nggak nagih, padahal pemberi pinjamannya adalah Bang Sandi.

Selain itu, sambung Andi Pane, mengenai penyebutan dugaan perencanaan Korupsi itu kontradiksi dengan Fakta yang tidak ditemukan nya bukti korupsi selama menjabat,  bahkan mendapat Gubernur Anies mendapatkan apresiasi melalui pemberian penghargaan opini  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama 5 tahun berturut turut.

“Itu semua membuktikan bahwa Anies bersih dan kemudian penyebutan soal hutang anies di masa pilkada 2017 lalu merupakan adanya indikasi Perencanaan Korupsi, itu hanyalah sebuah asumsi sesat yang tidak bisa dibuktikan”tukas Andi Pane.

Baca Juga :  Virus Demam Babi Afrika Merebak, Politisi PKS Desak Pemerintah Gencarkan Edukasi Pencegahan

Andi Pane juga mengingatkan bahwa masa menjelang pelaksanaan pilpres 2024 yang merupakan momentum demokratis, sudah semestinya dihentikan opini yang bersifat framing negatif dan pembunuhan karakter untuk seseorang yang justru akan melemahkan Demokrasi di Indonesia, dan sebaiknya di isi dengan opini positif, edukatif dan inspiratif, serta tentunya tunjukkan prestasi seseorang daripada melontarkan serangan-serangan yang justru dapat menimbulkan konflik maupun kegaduhan, serta dapat berimpilikasi merusak alam demokrasi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh founding father maupun para pahlawan bangsa.

“Jika situasi kompetisi politik yang tidak sehat tersebut terus dipelihara, maka Indonesia tidak akan pernah maju dan bangkit, selain itu, kalau hanya berpedoman pada Slogan saja Tanpa di ikuti niat dan ahlak yang bersih dari para penyelenggara pemerintahan, maka sia-sia lah segala daya upaya membangun negeri ini, karena itu, mari kita bersama-sama merajut kolaborasi yang kuat dan massif untuk menjaga negeri ini dari berbagai cara oleh mereka yang ingin membunuh demokrasi di negeri ini, karena itu Stop, polemik Soal Hutang Anies Karena Jika Dibiarkan Dapat Berimplikasi Membunuh Demokrasi”pungkas Andi Pane. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Sambut HUT Kemerdekaan RI, Satpas SIM Tegal Tunjukkan Wajah Pelayanan Polri yang Humanis

- Banyuwangi

11 Agu 2026

TEGAL, NASIONALPOS.COM – Momentum menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi dorongan bagi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Tegal untuk terus berbenah. Bukan sekadar menyelesaikan urusan administrasi, pelayanan di Satpas SIM Tegal diarahkan untuk menghadirkan wajah pelayanan publik yang humanis, profesional, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Selasa (11/08/2026). Senyum, keramahan, …

PGRI Lubuk Linggau Bahas Perlindungan dan Profesionalisme Guru

Andi Ledi Lubuk Linggau

11 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Achmad Hasian Ritonga, membuka Serasehan Pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau bersama pemangku kepentingan pendidikan di Gedung Guru, Kelurahan Senalang, Selasa (11/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Lubuk Linggau JUARA.” …

x
x