Home » Ekonomi » Tambahan Pagu Indikatif Kemenparekraf Di Dukung Legislator

Tambahan Pagu Indikatif Kemenparekraf Di Dukung Legislator

dito 10 Jun 2022 204

NasionalPos.com, Jakarta- Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menyampaikan dukungan penuh terhadap usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf. Mengingat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sejauh ini telah terbukti menjadi ikon andalan dari pengembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting untuk terus dilakukan berbagai upaya tambahan pagu indikatif anggaran Kemenparekraf, demikian disampaikan Mujib saat menghadiri Rapat Gabungan Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali beserta jajaran yang digelar secara fisik dan virtual, di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

“Yakinlah, Pimpinan maupun Anggota DPR RI memberikan dukungan kepada Kemenparekraf Karena, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara obyektif dinilai telah menunjukkan prestasi dan menjadi salah satu icon andalan pengembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira menjadi penting untuk kita terus melakukan upaya-upaya usulan tambahan pagu indikatif yang akan kita berikan dukungan,” ujar Mujib.

Baca Juga :  Waduh! Oknum Guru di Banyuwangi Diduga Selingkuh dengan Suami Orang, Istri Lapor Ke Dinas Pendidikan

Selain itu dalam kesimpulan rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian  menyampaikan Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.316.208.395.000. Tak hanya itu, Hetifah mengungkapkan Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp952.096.897.000.

“Komisi X DPR RI akan menyampaikan usulan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 dan usulan tambahannya kepada Badan Anggaran DPR RI. Komisi X DPR RI juga menekankan kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menjadikan pandangan dan masukan Anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan pendahuluan pagu indikatif RAPBN TA 2023 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023,” pungkas Hetifah.

Baca Juga :  Politisi PDI-P Nilai Perpanjangan Ijin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport Indonesia Akan Jadi Preseden Buruk

 

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno saat rapat memaparkan program-program prioritas yang didukung dalam Rencana Kerja Pemerintah adalah pengelolan terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan reformasi pendidikan keterampilan dan transformasi digital. Adapun dukungan utama kementerian tersebut ialah Major Project Destinasi Super Prioritas (DSP). “ 1 juta lapangan kerja hilang karena pandemi. Tahun ini mudah-mudahan kita dalam momentum menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif,” tutur Menparekraf.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wali Kota Lubuk Linggau Terima Audiensi IKPM, Dukung Peringatan 1 Abad IKPM

Andi Ledi Lubuk Linggau

09 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menerima audiensi Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Modern (IKPM) di kediaman pribadi Wali Kota, Rabu (9/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, H Rachmat Hidayat menyampaikan Pemkot Lubuk Linggau akan selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan IKPM. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah dengan ulama, khususnya para alumni Pondok Modern …

Wali Kota Buka Sosialisasi Pengelolaan LB3 Bagi Pelaku Usaha Penghasil LB3

Andi Ledi Lubuk Linggau

07 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat membuka Sosialisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) bagi pelaku usaha penghasil LB3, baik medis maupun nonmedis, di Cinema Hall Lantai 5 Pemkot Lubuk Linggau, Senin (7/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Wujudkan Lubuk Linggau Bersih, Sehat, Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera – Lubuk Linggau Juara”. Dalam …

Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

Masyarakat Nahdliyyin tidak Hendaki Muktamar NU ke 35 menuju ke 2029

dito

07 Sep 2026

NasionalPos.com-Jakarta Pasca terselenggaranya Muktamar NU ke 35 di Tambak Beras Jombang Jawa Timur, tentunya memicu terjadinya pihak yang tidak setuju dengan hasil Muktamar NU ke 35, terkesan ada campur tangan penguasa hari ini, demikian di sampaikan ustadz Damuri Fikri kepada wartawan, Senin, 7/9/2026 di Jakarta.   “Ya, kesan muktamar NU ke 35 menjadi ajang mencari …

Ketua Dewan Pembina Persatuan Golf Indonesia terima kunjungan Panitia LA Connection charity golf tournamen

dito

05 Sep 2026

NasionalPost.com, Jakarta- Panitia LA Connection charity golf tournamen yang merupakan komunitas para alumni yang pernah kuliah di kota Los Anggeles dan kota kota lain di Amerika Serikat, berencana menggelar kegiatan LA Connection charity golf tournamen di pondok indah golf course pada 28 Oktober 2026 mendatang, demikian disampaikan oleh ketua panitia Sofyan Saleh kepada wartawan, Sabtu, …

Insentif Baru BGN Harus Diikuti Grading SPPG

dito

05 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan bahwa insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari. “Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil,” kata Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis, …

x
x