Home » Ekonomi » Tambahan Pagu Indikatif Kemenparekraf Di Dukung Legislator

Tambahan Pagu Indikatif Kemenparekraf Di Dukung Legislator

dito 10 Jun 2022 198

NasionalPos.com, Jakarta- Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menyampaikan dukungan penuh terhadap usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf. Mengingat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sejauh ini telah terbukti menjadi ikon andalan dari pengembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting untuk terus dilakukan berbagai upaya tambahan pagu indikatif anggaran Kemenparekraf, demikian disampaikan Mujib saat menghadiri Rapat Gabungan Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali beserta jajaran yang digelar secara fisik dan virtual, di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

“Yakinlah, Pimpinan maupun Anggota DPR RI memberikan dukungan kepada Kemenparekraf Karena, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara obyektif dinilai telah menunjukkan prestasi dan menjadi salah satu icon andalan pengembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira menjadi penting untuk kita terus melakukan upaya-upaya usulan tambahan pagu indikatif yang akan kita berikan dukungan,” ujar Mujib.

Baca Juga :  Kasal : Semangat Tinggi Meraih Pencapaian Terbaik Akan Tercatat Tinta Emas

Selain itu dalam kesimpulan rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian  menyampaikan Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.316.208.395.000. Tak hanya itu, Hetifah mengungkapkan Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp952.096.897.000.

“Komisi X DPR RI akan menyampaikan usulan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 dan usulan tambahannya kepada Badan Anggaran DPR RI. Komisi X DPR RI juga menekankan kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menjadikan pandangan dan masukan Anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan pendahuluan pagu indikatif RAPBN TA 2023 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023,” pungkas Hetifah.

Baca Juga :  PPM dan KNPI Siap Bersinergi Majukan Peran Pemuda-Pemudi Indonesia Menuju Indonesia Emas

 

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno saat rapat memaparkan program-program prioritas yang didukung dalam Rencana Kerja Pemerintah adalah pengelolan terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan reformasi pendidikan keterampilan dan transformasi digital. Adapun dukungan utama kementerian tersebut ialah Major Project Destinasi Super Prioritas (DSP). “ 1 juta lapangan kerja hilang karena pandemi. Tahun ini mudah-mudahan kita dalam momentum menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif,” tutur Menparekraf.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

Mukerda III MUI Provinsi Jakarta Sudah Sukses di Laksanakan, MUI Siap Siaga Menyongsong Lima Abad Jakarta

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pada tanggal, 18-19 Agustus 2026 bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta Barat, telah terselenggara Musyawarah Kerja Daerah ke 3 ( Mukerda III) MUI Provinsi DKI Jakarta dengan Mengusung tema “Khidmah Keumatan Menyongsong Lima Abad Jakarta”, acara ini menjadi agenda strategis untuk merumuskan program kerja dan memperkuat sinergi keumatan yang berada …

Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dengan keberadaan dana sebesar USD 26.000.000 yang saat ini ikut menjadi barang bukti dalam penyidikan, kepada wartawan, Jumat , 21 Agustus 2026 di Masjid Almusyawaoroh Klapa Gading Jakarta Utara, Andi Darwin R. Ranreng, S.H. selaku kuasa hukum Agustino Boer, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana amanah kemanusiaan murni yang secara hukum …

Pengamat: Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Antara Harapan, Peluang dan Tantangannya

dito

20 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2027 sebagai target yang ambisius, tetapi masih realistis untuk dikejar. Namun, 6 persen tidak akan datang secara otomatis. Pemerintah harus menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar konsumsi pemerintah dan belanja APBN, demikian di sampaikan oleh Jan Prince Permata seorang pengamat ekonomi, kepada NasionalPos.com, Kamis, 20/8/2026 di …

x
x