Home » Headline » Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem

dito 22 Feb 2024 142

NasionalPos.com, Jakarta- Seperti diberitakan oleh berbagai media, yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung telah mengungkap kasus korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang juga diduga terjadi kerugian negara sebesar Rp 10 triliun, bahkan kasus ini sudah menjadikan Jhonny G Plate mantan menkominfo sebagai terpidana dalam kasus tersebut.

Namun dalam penanganan kasus korupsi BTS tersebut, masih ditemukan kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, pasalnya ada seorang oknum petinggi partai politik dan juga mantan anggota DPR RI dari partai besutan Surya Paloh,

Selain Jhonny G Plate, ada sosok lain berinisial DIP (Donny Imam Priambodo) yang dianggap, dinilai dan bahkan diduga terlibat dalam tindakan pidana korupsi pengadaan BTS, namun sampai sekarang tidak tersentuh hukum, justru malahan masih berkeliaran bebas, demikian disampaikan Ronny Hasibuan Ketua Gerakan Manivestasi Rakyat Milineal kepada awak media, Kamis, 22/2/2024 di Jakarta.

“Ini fenomena yang sangat mengherankan dan sekaligus memprihatinkan bagi upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, ada seorang petinggi Parpol yang juga menjadi Caleg DPR RI pada Pileg 2024 dari Partai Nasdem untuk Dapil Jawa Timur VIII, diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan BTS Kemenkominfo, tapi sampai sekarang yang bersangkutan masih berkeliaran bebas,” ungkap Ronny Hasibuan yang juga juru bicara Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (AGRAK)

Baca Juga :  Jawaban Kejaksaan Agung Terhadap Keterangan Pemohon Tersangka TTL dalam Praperadilan Perkara Impor Gula

Menurut Ronny, yang bersangkutan diduga terlibat kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo,) yang juga diduga terjadi kerugian negara sebesar Rp 10 triliun, pasalnya yang bersangkutan ini Jauh sebelum menjadi anggota DPR, dia juga menjadi Owner CEO PT. Protelindo dari 2002 sampai 2007, perusahaan yang berinvestasi di bidang infrastruktur telepon selular, CFO PT. Suryatelindo 2001-2002, CTO PT. Aprotech 2000-2001,

Bukan hanya itu, yang bersangkutan juga menjadi staf ahli di Kemenkominfo selama Jhonny G Plate menjadi Menkominfo, tentunya sangat mengherankan, apabila yang bersangkutan tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proyek pengadaan tower BTS kemenkominfo,

Baca Juga :  Persija Berjuang Kembalikan Momentum Raih Poin Penuh

Selain itu, lanjut Ronny, dari hasil penelusuran pihaknya menemukan informasi yang menyebutkan adanya dugaan yang bersangkutan mendapatkan tugas dari partainya, untuk merancang proyek pengadaan tower BTS di Kemenkominfo, termasuk dugaan penghitungan keuntungan yang dapat diperoleh untuk kepentingan partainya, hal ini dikarenakan yang bersangkutan sangat berpengalaman dibidang digital maupun pengadaan infrastruktur digital.

Ya, atas informasi temuan tersebut, hari ini kami sudah mengadukannya ke KPK dan  kami mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa yang bersangkutan (DIP) terhadap kasus dugaan kasus korupsi pengadan tower BTS, jangan ada kesan bahwa KPK terjebak oleh kepentingan tertentu, sehingga menjadikan seseorang kebal hukum, nah kalau itu terjadi jangan salahkan kalau rakyat menuntut agar KPK membubarkan diri saja, percuma ada KPK,” pungkas Ronny Hasibuan

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

Pengamanan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Libatkan Komunitas Lintas Agama

Hery

21 Mar 2026

Bekasi,NasionalPos — Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Izzatul Islam, kawasan Grand Wisata, berlangsung khidmat dan aman berkat dukungan pengamanan dari komunitas lintas agama yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama Grand Wisata (FPKUB GWS). Sejak pagi hari, ratusan jamaah telah memadati area masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Ied. Di …

Ketika Replik Mengubah Arah Perkara: Kuasa Hukum Tergugat Kritisi Putusan PN Bale Bandung

Suryana Korwil Jabar

19 Mar 2026

Bandung, Nasional pos.com – Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kritik tajam terhadap putusan dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2025/PN.Blb yang di putus pada 26 Februari 2026. Meski menghormati proses peradilan, pihak tergugat menilai putusan tersebut mengandung sejumlah kejanggalan mendasar, baik dalam pertimbangan hukum maupun penerapan fakta persidangan. Dalam keterangan resminya, kuasa hukum menilai bahwa …

x
x