Home » Nasional » daerah » Terkait Salat Ied Ponpes Al-Zaytun yang Viral, Gubernur Jakarta Tunggu Rekomendasi MUI

Terkait Salat Ied Ponpes Al-Zaytun yang Viral, Gubernur Jakarta Tunggu Rekomendasi MUI

dito 26 Apr 2023 139

NasionalPos.com. Bandung-Sebelumnya viral di media sosial sebuah foto yang menunjukkan pelaksanaan salat id yang tak biasa. Dalam postingan tersebut nampak jemaah wanita dan pria digabung ke dalam satu saf yang sama. Lalu, salat dibuat berjarak dan ada jemaah wanita yang berada di barisan paling depan.

Diketahui foto tersebut diambil di Ponpes Al-Zaytun Indramayu.

Pelaksanaan salat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu Tengah, tengah menjadi sorotan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan polemik itu sudah masuk dalam ranah fiqih dan kewenangannya ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca Juga :  Yonmarhanlan IV Resmi Menduduki Kota Batam

“Itu nanti wilayah kewenangannya lebih ke Majelis Ulama Indonesia, bukan kewenangan administrasi kepemerintahan, masalah fiqih ya wewenangnya,” terangnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 26 April 2023.

Baca Juga :  Korupsi Dana PEN, KPK Periksa Bupati Muna

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menambahkan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan aturan apa pun soal polemik Al-Zaytun, kecuali nantinya jika MUI mengeluarkan rekomendasi.

“Nanti kalau ada rekomendasi dari MUI bahwa Pemerintah Jabar harus ada follow up baru kita tindaklanjuti. Tapi per hari ini kami masih menunggu apa rekomendasi MUI,”  tandas Kang Emil.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.   Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

Wujudkan Seleksi Anggota KND Partisipatif, Menteri Sosial Harus Batalkan Kepmensos 130/2026, Pokja Lapor ke Ombudsman RI

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta – Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menyatakan menolak terbentuknya panitia seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 130/HUK/2026 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Periode 2026-2031 (Kepmensos 130/2026), yang di sahkan oleh kementerian Sosial, 4 Agustus 2026 lalu, demikian yang di …

x
x