Tragedi Boyolali Bisa Memicu Gerakan Rakyat Menggugat Netralitas TNI

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang diperoleh menyebutkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah telah naik status ke penyidikan, bahkan Kemudian, Pomdam IV Diponegoro telah menetapkan enam tersangka setingkat prajurit dua (Prada) dalam kasus ini, mulai Prada Y hingga Prada M.
Sementara itu, dari hasil pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa, saat ini penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah mengerucutkan 6 orang pelaku, masing-masing Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F dan Prada M.

Sontak saja respon gerak cepat dari Pomdam IV Diponegoro untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka tersebut, tentu saja mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di kalangan Masyarakat, termasuk diantaranya direspon oleh Agus Yohanes Pemerhati Sosial.

Kepada wartawan yang menghubunginya, Agus Yohanes menyampaikan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi Pomdam IV Diponegoro secara cepat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penganiyaan  tersebut, akan tetapi dirinya berharap proses hukum tersebut harus dilakukan secara transparan, obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun..

“Ya, sudah sepatutnya pelaku diperiksa dengan mekanisme proses hukum pidana di militer, yang tentunya kami harapkan berlangsung dengan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,serta harus bisa mengungkap modus sesungguhnya yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasaan penganiayaan tersebut, ya, jangan terburu-buru menyebutkan modusnya kesalahpahaman, gitu donk.”tukas Agus Yohanes kepada wartawan, Rabu, 3/1/2024 di Jakarta.

Menurut Agus Yohanes, sebelum proses hukum selesai, dirinya meminta kepada semua pihak terutama dari pihak Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, agar tidak terburu-buru menyimpulkan modus dari tindak kekerasaan penganiyaan oleh 15 orang oknum anggota TNI-AD terhadap relawan pasalon presiden-wapres nomor 3 tersebut adalah kesalahpahaman semata, pasalnya dari alat bukti berupa rekaman video yang tersebar di media sosial, jika dicermati dengan seksama dan teliti, unsur kesalahpahaman itu tidak nampak dan tidak ada tindakan menegur pelaku terhadap korban,

Bahkan terkesan dan patut di duga peristiwa itu terjadi karena ada dugaan unsur yang sudah di persiapkan, artinya ada dugaan yang dipersiapkan oleh pelaku, ketika korban lewat langsung saja diserang kemudian dipukuli, baik di jalanan  depan Markas Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah maupun ada yang dibawa dan dipukuli di pos penjagaan Markas Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha tersebut.

Kalau alasannya merasa terganggu, mengapa pelaku tidak membawa relawan pasalon presiden-wapres nomor 3 tersebut ke kepolisian, sebab masalah lalu lintas itu ranahnya institusi Polri, bukan ranahnya TNI, kalau alasannya emosional karena merasa terganggu akibat kebisingan knalpot motor brong yang dikendarai korban, mengapa tidak ditegur baik-baik, kemudian serahkan saja pengendara motor itu ke pihak kepolisian.

“Itu Semua harus dibuka, pihak TNI harus berhati-hati menyampaikan kesimpulan modus dari peristiwa tindak kekerasaan penganiayaan tersebut, jangan berspekulasi melainkan harus cermat, detail, tegas dan mengacu pada fakta, apakah ada unsur yang menyuruh atau tidak? Apakah ada unsur politis atau tidak? Ini semua harus di jawab secara komprehensif .”tandas Agus Yohanes.

Karena lanjut Agus Yohanes, kejadian tersebut terjadi pada momentum persiapan pilpres 2024, yang suka atau tidak suka, dan tidak dapat dipungkiri, tentunya pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut tidak terlepas pada perspektif politis, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya proses hukum terhadap pelaku itu harus juga dikawal oleh Masyarakat, tentunya di harapkan komponen Masyarakat seperti KontraS, LBH, PBHI, serta Lembaga negara seperti Komnas HAM, harus serius ikut mengawal proses hukum kasus ini.

“ Nah, yang harus diperhatikan apabila proses hukum kasus tindak kekerasaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat, maka tragedi Boyolali tersebut dapat Memicu Gerakan Rakyat Menggugat Netralitas TNI dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.”pungkas Agus Yohanes.