Home » Headline » Tragedi Boyolali Bisa Memicu Gerakan Rakyat Menggugat Netralitas TNI

Tragedi Boyolali Bisa Memicu Gerakan Rakyat Menggugat Netralitas TNI

dito 03 Jan 2024 140

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang diperoleh menyebutkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah telah naik status ke penyidikan, bahkan Kemudian, Pomdam IV Diponegoro telah menetapkan enam tersangka setingkat prajurit dua (Prada) dalam kasus ini, mulai Prada Y hingga Prada M.
Sementara itu, dari hasil pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa, saat ini penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah mengerucutkan 6 orang pelaku, masing-masing Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F dan Prada M.

Sontak saja respon gerak cepat dari Pomdam IV Diponegoro untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka tersebut, tentu saja mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di kalangan Masyarakat, termasuk diantaranya direspon oleh Agus Yohanes Pemerhati Sosial.

Kepada wartawan yang menghubunginya, Agus Yohanes menyampaikan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi Pomdam IV Diponegoro secara cepat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penganiyaan  tersebut, akan tetapi dirinya berharap proses hukum tersebut harus dilakukan secara transparan, obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun..

“Ya, sudah sepatutnya pelaku diperiksa dengan mekanisme proses hukum pidana di militer, yang tentunya kami harapkan berlangsung dengan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,serta harus bisa mengungkap modus sesungguhnya yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasaan penganiayaan tersebut, ya, jangan terburu-buru menyebutkan modusnya kesalahpahaman, gitu donk.”tukas Agus Yohanes kepada wartawan, Rabu, 3/1/2024 di Jakarta.

Baca Juga :  Pimpinan Daerah FSPFarkes KSPSI Jatim Berharap Gub Jatim Segera Selesaikan Soal Hak Pekerja di PT Kasa Husada Wira

Menurut Agus Yohanes, sebelum proses hukum selesai, dirinya meminta kepada semua pihak terutama dari pihak Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, agar tidak terburu-buru menyimpulkan modus dari tindak kekerasaan penganiyaan oleh 15 orang oknum anggota TNI-AD terhadap relawan pasalon presiden-wapres nomor 3 tersebut adalah kesalahpahaman semata, pasalnya dari alat bukti berupa rekaman video yang tersebar di media sosial, jika dicermati dengan seksama dan teliti, unsur kesalahpahaman itu tidak nampak dan tidak ada tindakan menegur pelaku terhadap korban,

Bahkan terkesan dan patut di duga peristiwa itu terjadi karena ada dugaan unsur yang sudah di persiapkan, artinya ada dugaan yang dipersiapkan oleh pelaku, ketika korban lewat langsung saja diserang kemudian dipukuli, baik di jalanan  depan Markas Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah maupun ada yang dibawa dan dipukuli di pos penjagaan Markas Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha tersebut.

Kalau alasannya merasa terganggu, mengapa pelaku tidak membawa relawan pasalon presiden-wapres nomor 3 tersebut ke kepolisian, sebab masalah lalu lintas itu ranahnya institusi Polri, bukan ranahnya TNI, kalau alasannya emosional karena merasa terganggu akibat kebisingan knalpot motor brong yang dikendarai korban, mengapa tidak ditegur baik-baik, kemudian serahkan saja pengendara motor itu ke pihak kepolisian.

Baca Juga :  Subsidi dan Kompensasi Energi Rp 133,2 Triliun per Semester I 2023 Telah Dibayar Menkeu

“Itu Semua harus dibuka, pihak TNI harus berhati-hati menyampaikan kesimpulan modus dari peristiwa tindak kekerasaan penganiayaan tersebut, jangan berspekulasi melainkan harus cermat, detail, tegas dan mengacu pada fakta, apakah ada unsur yang menyuruh atau tidak? Apakah ada unsur politis atau tidak? Ini semua harus di jawab secara komprehensif .”tandas Agus Yohanes.

Karena lanjut Agus Yohanes, kejadian tersebut terjadi pada momentum persiapan pilpres 2024, yang suka atau tidak suka, dan tidak dapat dipungkiri, tentunya pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut tidak terlepas pada perspektif politis, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya proses hukum terhadap pelaku itu harus juga dikawal oleh Masyarakat, tentunya di harapkan komponen Masyarakat seperti KontraS, LBH, PBHI, serta Lembaga negara seperti Komnas HAM, harus serius ikut mengawal proses hukum kasus ini.

“ Nah, yang harus diperhatikan apabila proses hukum kasus tindak kekerasaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat, maka tragedi Boyolali tersebut dapat Memicu Gerakan Rakyat Menggugat Netralitas TNI dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.”pungkas Agus Yohanes.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Pesisir Utara Gelar Patroli Malam di Titik Rawan

Taufik Hidayat

18 Nov 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Pesisir Utara melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polsek Pesisir Utara, Selasa (17/11/2026). Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi tindak kriminalitas, gangguan kamtibmas, serta menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya pada malam hari. Dalam pelaksanaan patroli, …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

x
x