Home » Nasional » Bamsoet Sambut Baik Ajakan Presiden Jokowi Berkemah di Titik Nol Ibu Kota Negara

Bamsoet Sambut Baik Ajakan Presiden Jokowi Berkemah di Titik Nol Ibu Kota Negara

Admin Nasionalpos 01 Mar 2022 137

NasionalPos.com,Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dirinya bersama Ketua DPR RI Puan Maharani serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya diundang Presiden Joko Widodo untuk ikut berkemah di lokasi titik nol Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara), di Kalimantan Timur pada 14-16 Maret 2022. Titik nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

“Tidak salah jika Presiden Joko Widodo berencana kemah disana. Sekaligus bersinergi dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara. Disaat pemerintah berjuang membangun IKN Nusantara dari sisi pembangunan fisik, MPR RI akan memperkuatnya dengan berjuang dari sisi politik kebangsaan, salah satunya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga memastikan siapapun yang menggantikan Presiden Joko Widodo pasca 2024, akan tetap melanjutkan proses pembangunan IKN. Mengingat dari master plan Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan 15 hingga 20 tahun,” ujar Bamsoet di sela acara Rapat Pimpinan TNI – Polri bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/22).

Baca Juga :  Dia Hibahkan Diri Untuk Bela Kaum Terpinggirkan, Warga Nilai Andreas SC Hutagalung Layak Rebut Kursi Di DPRD DKI Jakarta

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara sudah bulat dan tidak perlu dipertentangkan. Terlebih oleh para personil TNI-Polri. Gagasan membangun Ibu Kota baru di luar Pulau Jawa sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957. Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997.

“Kedua rencana tersebut belum terlaksana karena berbagai hal. Seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat, dan tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitarnya, maka pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo semakin menemukan urgensinya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, wilayah IKN Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda. Luas wilayah darat mencapai 256.142 hektar dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektar. Secara administratif, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten existing, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku. Serta di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.

Baca Juga :  KPK Ungkap 134 Pejabat Ditjen Pajak Pegang Saham Perusahaan Bermodus Catut Nama Istri

Pengembangan wilayah IKN Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan. Yakni Kawasan Pengembangan IKN dengan luas wilayah mencapai 199.962 hektar. Kawasan IKN dengan luas wilayah mencapai 56.180 hektar. Serta Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah mencapai 6.671 hektar.

“Untuk mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia Untuk Semua, pembangunannya memiliki tiga visi utama. Yakni kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon; penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; serta simbol identitas nasional,” pungkas Bamsoet. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Meneladani Akhlak Rosulullah SAW Sebagai Qudwah Berbangsa dan Bernegara

dito

25 Agu 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan penghormatan.     Momen ini dikenal sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya menjadi perayaan sejarah kelahiran manusia agung, tetapi juga momentum untuk merenungi nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan, demikian di sampaikan oleh Dr KH Yusuf Aman …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

x
x