Home » Politik » Ribuan Massa 212 Desak Presiden Copot Menag Yaqut

Ribuan Massa 212 Desak Presiden Copot Menag Yaqut

Dhio Justice Law 04 Mar 2022 202

NasionalPos.com, Jakarta — Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF Ulama, FPI dan Spirit 212 mengepung kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jumat (4/3/2022). Massa menuntut pencopotan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mencederai Umat Islam terkait pernyataannya yang dianggap menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing.

Massa terlihat mulai bergerak ke kantor Kemenag usai sholat Jumat atau sekitar pukul 13.30 WIB. Sejumlah massa tampak membawa poster “Menteri Agama kok Menistakan Agama” dan juga “Copot Menag Yaqut”..

Baca Juga :  KPU Akui Sirekap Sempat Dihentikan Sementara Untuk Sinkronisasi

Koordinasi Aksi Fikri Bareno mengatakan aksi yang mendesak Yaqut mundur dari jabatannya sebagai Menag ini dilakukan karena pernyataan Yaqut dinilai telah mencederai umat Islam. Karena ucapan Yaqut telah menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing.

“Tidak perlu menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Saya ingatkan kepada Menag Yaqut jangan mengusik-usik azan,” tegas Fikri dari atas mobil komando.

“Seharusnya Menteri Agama mengeluarkan pernyataan yang damai. Saudara dengan mudah mengacak-acak agama Islam,” jelasnya.

Baca Juga :  Unjuk Rasa Warga Kolong Tol Penjaringan Di Temui Ima Mahdiah Wakil Ketua DPRD DKJ

Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mengalami kemacetan.

Sementara, Plt Wakil Ketua Umum PA 212 Novel Bamukmin menyatakan bahwa aksi serupa bertajuk “Aksi Bela Islam” tersebut akan digelar di seluruh Indonesia.

Novel menandaskan, aksi akan terus dilanjutkan sampai tuntutan utama demonstrasi terpenuhi. “Kami sedang mempersiapkan aksi bela islam lawan penista agama berjilid-jilid sampai Yaqut dipenjara atau dicopot,” tandasnya. (*)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x