Home » Nasional » Potret Problematika dan Solusi Anak di Negeri Pancasila

Potret Problematika dan Solusi Anak di Negeri Pancasila

dito 01 Jun 2022 213

NasionalPos.com, Bogor– Perkembangan anak Indonesia saat ini, sedang menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi perkembangan kepribadian maupun psikisnya, diantaranya adalah masalah yang di picu oleh  implikasi kemajuan teknologi, karena itulah diperlukan adanya langkah pencegahaannya, padahal di Pasal 20 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang wajib memberikan Perlindungan Anak, dengan demikian terkait berbagai kasus anak kecanduan gadget saat ini menjadi tanggung jawab kita semua utamanya orang tua., demikian disampaikan Waspada MK Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, saat dihubungi awak media, Rabu, (1 /6/2022) di Bogor.

“Kalo saya bilang hari ini sudah masuk katagori darurat bahaya gadget bagi anak – anak, apalagi anak usia dini. Dampak kecanduan gatget ini luar biasa bahayanya bagi anak – anak, baik fisik maupun psikis. Dibanyak kasus selain anak menjadi invidual, egoistis, asosial, tidak mau belajar dibeberapa kasus menimbulkan prilaku menyimpang misalnya kriminal dan tindak kekerasan antar teman.”ungkap Waspada MK.

Tidak sedikit, lanjut Waspada,  yang berdampak kerusakan saraf mata sehingga menimbulkan kebutaan, serangan saraf otak, sehingga akan tidak lagi mampu mengendalikan diri. Hal ini tentu sangat membahayakan masa depan anak, karena itulah, beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua untuk menghindaridan bahkan mencegah timbulnya kecanduan gadget, antara lain, orang tua hendaknya meningkatkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak – anak, berikan permainan yang educatif dan memotivasi anak utk meningkatkan kreatifitas, awasi dan batasi  anak dalam memanfaat gadget, jauhkan anak – anak Balita dari Gadget, bukan hanya itu, Dalam rangka sosialisasi bahaya dampak gadget, dirinya juga telah menjalankan program ” Bijak Dalam Menggunakan Gadget ” ke Sekolah – sekolah.

Baca Juga :  Kepala BNPB Bersama Wapres RI Tinjau Huntap dan Huntara Sumbermujur

“Untuk mencegah bahaya dampak Gadget, kami telah melakukan Program Parenthing ” Hindari Bahaya Gadget Untuk Anak Usia Dini ” diberbagai Lembaga PAUD di Kabupaten Bogor, dan ternyata masyarakat menyambut antusias program ini, ya, alhamdulilah, program di dukung oleh masyarakat”tukas Waspada MK.

Dalam kesempatan ini, Waspada Mk juga mengungkapkan, selain masalah dampak perkembangan teknologi di negeri ini, masalah yang tak kalah penting, adalah masalah Kemiskinan yang sangat mempengaruhi dampak pertumbuhan kepribadian seorang anak, yang ssebenarnya dalam hal ini pemerintah sudah  memiliki program pembangunan berkelanjutan dan juga SDGs. Dalam SDGs ini ada 17 tujuan (Goals), nah Goals 1,2,3dan4 berkorelasi langsung dengan pemberantasan kemiskinan. Tujuan SDGs pertama tanpa kemiskinan, kedua tanpa kelaparan, ketiga kehidupan sehat dan sejahtera dan yang keempat pendidikan yang berkualitas. Nah Goals 1sampai dengan 4, itu semua beririsan dengan tumbuh kembang Anak dan Pemenuhan Hak Anak,

“Untuk itu langkah paling sederhana yaa kita harus berperan aktif dalam menyukseskan SDGs tersebut, dan menyampaikan kepada seluruh stakeholders hingga akar rumput akan pentingnya tujuan SDGs tersebut. Jika target target tersebut tercapai, dengan sendirinya kemiskinan akan bisa dihapus dan sebagian hak dasar anak akan terpenuhi.”ucap Waspada MK.

Sementara itu, terkait Penanaman Nilai Pancasila kepada anak, Waspada pun angkat bicara, ia mengatakan bahwa  pada saat ini merupakan hal yang sangat penting, mendasar dan mendesak. Kenapa karena pada hari ini anak – anak usia dini hingga pelajar SLTA tampaknya sudah kurang peduli terhadap Pancasila, dan ini bahaya untuk masa depan anak utamanya dalam konteks cinta tanah air dan bangsa. Tapi kita tidak bisa serta Merta menyalahkan anak – anak, karena orang tua dan bahkan lembaga pendidikan kurang serius dalam mengenalkan Pancasila terhadap anak – anak. Ada mata pelajaran PPKn, tapi faktanya mata pelajaran itu hanya sekedar untuk mencari nilai di rapot, tidak untuk menanamkan nilai atau ideologi Pancasila. Yang memprihatikan saat ini banyak anak – anak sdh tidak hafal teks Pancasila. Untuk mengatasi itu perlu penguatan kurikulum  tentang nilai – nilai Pancasila dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Pelatihan Bagi Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang Pentingnya Pancasila, yaa semacam Penataran P4 jaman dulu. Kemudian di masyarakat perlu dikuatkan kembali sosialisasi 4 Pilar Bangsa . Untuk  menanamkan nilai2 Pancasila sejak dini,

Baca Juga :  Pengamat: Sentimen Negatif Menguat, Prabowo-Gibran Mungkin akan Kalah

“Kebetulan saya ada lembaga PAUD ” PAUD Aji Karima Nusantara “, sejak awal kurikulumnya berbasis Pancasila, jadi anak – anak PAUD kami sdh mengenal dan hafal Pancasila. PAUD kami sudah menanamkan nilai2 keberagaman sejak dini. Menurut saya ini bisa ditularkan ke lembaga PAUD lain, ya, inilah potret kondisi anak Indonesia di negeri ini, yang menjadi refleksi kita semua di hari lahirnya Pancasila ini,”pungkasnya (*dit)

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Unjuk Rasa Terbesar? 5.000 Massa Siap Padati Kantor Bupati Banyuwangi

- Banyuwangi

25 Apr 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Sekitar 5000 massa direncanakan akan turun ke jalan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2026 di Depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini digelar sebagai bentuk tuntutan masyarakat yang mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator aksi,Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum. menyampaikan bahwa …

Serah Terima Kunci Rumah Parahyangan Garden City di Margaasih: Wujudkan Impian Hunian Nyaman dan Strategis

Suryana Korwil Jabar

25 Apr 2026

Bandung, 25 April 2026, ARMEDIA.NEWS – Momen yang dinanti-nantikan akhirnya tiba! Perumahan Parahyangan Garden City yang berlokasi di Jl. Nanjung, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, mengadakan acara serah terima kunci rumah bagi para pembeli unit huniannya. Acara ini menjadi bukti komitmen pengembang dalam menyelesaikan proyek lebih cepat dari waktu yang dijanjikan dan memberikan hunian …

Argento Resmi Kembalikan Berkas, Tegaskan Keseriusan Maju sebagai Bacalon Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat

Admin Redaksi

24 Apr 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat – Dinamika politik internal Partai Golkar di Kabupaten Pesisir Barat semakin menghangat. Salah satu bakal calon (bacalon) Ketua DPD II Golkar, Argento, secara resmi mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia penjaringan, sebagai bentuk keseriusan dirinya dalam mengikuti proses pemilihan ketua partai. Pengembalian berkas tersebut dilakukan di sekretariat DPD II Golkar Pesisir Barat dan …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

x
x