- Sosial-BudayaDandim 0827/Sumenep Letkol Arm Bendi Wibisono, S.E.,M.Han, Serahkan Bibit Mangrove Secara Simbolis Kepada Humas Perumahan Paradise
- HeadlineSetahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Kondisi Hukum Ada Perubahan, Patut Di Optimalkan Di masa Mendatang
- daerahPolres Pessel Gelar Donor Darah Sambut HUT Humas Polri ke-74 Tahun 2025
- HeadlineSekda DKJ, Marullah Timbulkan Potensi Perpecahan Warga Jakarta?
- HeadlineTerkait Pengadaan Bansos, Dinsos DKI Jakarta di Duga Jadi Sarang Penyamun
Waspadalah, Benalu politik Bakal Menggerus Kepercayaan Rakyat Terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
NasionalPos.com, Jakarta– Kondisi panggung politik menjelang pemilu 2024 mendatang nampaknya semakin memanas, sedangkan berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin justru semakin berat untuk segera diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun sisa jabatannya, selain itu juga dihadapkan pada masalah para pembantunya di kabinet yang sebagian besar adalah petinggi partai politik, yang disinyalir cenderung fokus pada persiapan menghadapi pemilu mendatang daripada menyelesaikan pekerjaan nya, demikian disampaikan Yulianto Eko pengamat politik kepada pers, Jumat (1/7/2022) kemaren di Jakarta.
“Ya, karena itu untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sebaiknya Presiden Jokowi dapat kembali melakukan reshuffle kabinet”ucap Yulianto Eko yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Publik Service Watch
Menurutnya, nah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, selain membuat kebijakan yang populis, juga dipengaruhi oleh keberadaan para menterinya, baik dicermati dari kinerja, kebijakan, sikap maupun perilakunya, masyarakat akan menilai sosok menteri yang layak untuk dipertahankan atau harus di Reshuffle, kelayakan itu juga dinilai dari tindakan sosok menteri itu mementingkan tugas negara atau kepentingan pribadi, kelompok tertentu dan bahkan kepentingan politik partai politik nya.
“Dari pengamatan kami, ada sosok menteri yang terindikasi melakukan kolusi dengan sesama anggota Partai nya, dengan mengeluarkan kebijakan yang justru menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat tertentu, sehingga terganggu nya pelayanan publik”tukasnya
Nah mengenai sosok menteri tersebut, lanjut Yulianto Eko, bukan rahasia umum lagi, hal itu dilakukan oleh JGP dari partai Nasdem, diduga melakukan kolusi dengan DIP yang berdampak munculnya kegaduhan dikalangan keluarga besar ORARI, ini suatu contoh saja, bahwa ada sosok menteri yang terindikasi melakukan tindakan atau kebijakan yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Dengan demikian saya usulkan orang macam JGP ini harus di Reshuffle sebagai Menkominfo, atas tindakannya tersebut, nah ini bukti bahwa yang bersangkutan diduga lebih mendahulukan kepentingan koleganya satu partai daripada kepentingan masyarakat dari kalangan ORARI, jika Presiden Jokowi tidak mereshuffle nya, maka akan menimbulkan preseden buruk terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, karena itu para benalu politik itu harus disingkirkan, jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin akan tergerus “pungkas Yulianto Eko.
NasionalPos.com, Jakarta- Masih terkait Dengan peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentunya perlu di cermati apa yang telah di capai, apa yang sudah di lakukan Pemerintah Prabowo-Gibran selama kurun waktu setahun ini, diantaranya di bidang hukum. Sehubungan dengan itu, tentunya di respon oleh berbagai kalangan masyarakat, di antara nya A. Darwin R Rangreng SH …
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ke-74 Tahun 2025, Polres Pesisir Selatan (Pessel ), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar kegiatan donor darah bertajuk “Polisi Humanis Harapan Masyarakat”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (24/10/2025) bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres setempat. Kegiatan sosial ini berlangsung mulai pukul 08.00 WIB …
NasionalPos.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DK Jakarta Marullah Matali dianggap memicu potensi perpecahan warga. Isu tersebut makin mencuat pasca gelaran Kongres Istimewa Masyarakat Kaum Betawi (MKB) yang dipimpin Marullah pada 18 Oktober 2025 lalu. “Ya, Kongres MKB yang dipimpin Pak Sekda, Marullah pada 18 Oktober kemarin itu jelas berdampak pada potensi perpecahan warga …
NasionalPos.com, Jakarta- Program Bansos Warga Jakarta adalah program kebijakan terbaik Pemda Jakarta baik berkaitan dgn program sosial panti, maupun Bantuan Sosial lainya antara lain PKH, Lansia dan bantuan Bencana lainnya. Akan tetapi dari hasil penelusuran berbagai sumber mengindikasikan bahwa program bansos tersebut, di duga telah menjadi ladang Bancaan dengan modus operandi dugaan Gratifikasi dan Korupsi …
NasionalPos.com, Jakarta- Di tengah proses penataan ulang kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berimbas pada isu relokasi pedagang Pasar Barito, aksi sejumlah politisi dan anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI menuai sorotan tajam. Alih-alih menyajikan advokasi yang substantif, kehadiran mereka di lokasi justru dinilai sebagai upaya pencitraan politik yang berlebihan dan manipulatif, demikian yang di …
NasionalPos.com, Jakarta- Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus) secara tegas menyikapi pemberitaan terkait serangan siber canggih yang menargetkan sistem pembayaran Bank Jakarta (dulu Bank DKI), yang belakangan dikabarkan menyebabkan transaksi anomali melebihi Rp200 miliar, demikian di katakan oleh Ketua Umum FK Repnus, Faisal Nasution kepada wartawan, Rabu, 22 Oktober 2025 di Jakarta. ” Kami …
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
NasionalPos.com, Jakarta – Calon Ketum Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Prof. KH. Husnan Bey Fananie segera somasi Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) tentang kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Mardiono dan Waketum Agus Suparmanto. Pengamat politik yang juga Ketua Program Doktor Universitas Nasional, Assoc.Prof. Dr. TB Massa Djafar menilai langkah tersebut …
Comments are not available at the moment.