Home » Headline » Kebijakan Anies Merubah Nama Jalan Diduga Bisa Memantik Polemik di Warga Jakarta

Kebijakan Anies Merubah Nama Jalan Diduga Bisa Memantik Polemik di Warga Jakarta

dito 02 Jul 2022 155

NasionalPos.com,Jakarta -Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan mengubah 22 nama jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini, beberapa diantaranya terdapat  nama tokoh Betawi, pemberian nama baru ini bertepatan dengan ulang tahun ke 495 kota Jakarta, kebijakan itupun direspon oleh warga Jakarta, dengan berbagai pendapat, dan bahkan memicu pro-kontra dikalangan masyarakat, bahkan telah terjadi penolakan terhadap kebijakan tersebut, bukan hanya mengenai adanya latarbelakang dari tokoh yang namanya tercantum sebagai nama jalan, yang terkesan hanya satu etnis saja yakni dari etnis Betawi namun juga masalah perubahan administrasi kependudukan, pengurusan STNK, dokumen pertanahan  maupun dokumen lainnya, yang merepotkan  warga Jakarta, demikian disampaikan Drs Primus Wawo,MSi, pengamat sosial, kemasyarakatan perkotaan, saat ditemui wartawan, Sabtu, (2/7/2022) di Jakarta.

“Ya, kami mencermati kebijakan tersebut justru menimbulkan kebingungan dan merepotkan di tengah kehidupan warga Jakarta ”ungkap Primus Wawo.

Menurut Primus,  nah mengenai kebijakan perubahan nama jalan ini termasuk hal yang strategis, dan berdampak langsung dengan hajat hidup warga Jakarta, mestinya hal tersebut  sebelum diputuskan oleh Gubernur Anies Baswedan, dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, tapi ternyata itu tidak terjadi, dan kemudian Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan itu secara sepihak, yang tentunya berdampak pada warga Jakarta, yang mau tidak mau harus merubah dokumen pribadi yang dimilikinya, dan ini bukan sesuatu yang mudah, tapi justru merepotkan warga Jakarta, terutama dari kalangan lansia dll, mereka pastinya menggunakan biro jasa yang tentunya mengeluarkan biaya, apakah semua ini sudah pasti bahwa tidak ada beban biaya?

Baca Juga :  KSP: Aduan Moeldoko Soal Tempo Bentuk Penghormatan Kebebasan Pers

“Selain itu, mestinya kebijakan itu juga mempertimbangkan bahwa Jakarta bukan kawasan yang hanya dihuni, dan dibangun oleh satu etnis saja, melainkan Jakarta adalah kota Pluralis, dengan latarbelakang dari berbagai suku bangsa yang tumbuh berkembang berkolaborasi membangun kota Jakarta, sehingga sesungguhnya Jakarta ini adalah miniaturnya NKRI, ini sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan”tukas Primus.

Oleh karena itu, lanjut Primus, kalau kebijakan perubahan nama jalan, gedung, zona khusus atau ruang publik lainnya itu, dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai sejarah, ya, tentunya nama-nama tokoh yang mencantumkan tersebut, sudah semestinya bukan hanya dari sisi asal etnisnya saja, melainkan juga dicermati dari konstribusi sejarah maupun perkembangan kemajuan kota Jakarta, misalnya Bang Ali Sadikin, beliau jelas kontribusinya bagi perkembangan kota Jakarta beserta warganya, sedangkan nama-nama yang dijadikan untuk merubah nama jalan tersebut,terkesan minim konstribusinya  terhadap kemajuan kota Jakarta, kalau Pemprov DKI Jakarta perduli pada tokoh dengan menjadikan nama jalan, harusnya diprioritaskan Tokoh Tokoh sejarah  masa lalu yang juga terdapat nama orang  bukan dari etnis Betawi yang berjasa dan berkontribusi terhadap kota Jakarta.

Baca Juga :  Ibu Kapolri Mendadak Mampir Nikmati Suasana & Hidangan di Resto Apung Muara Angke

“Saya menilai kebijakan Gubernur Anies  tersebut bukan merupakan kebutuhan warga Jakarta, namun  justru dapat memantik polemik, yang diantaranya dipicu oleh pencantuman nama tokoh sebagai nama jalan yang dirubah itu, diduga minim konstribusi sejarah, pengabdian, keteladanan bagi warga Jakarta, khususnya generasi milineal, sehingga hal tersebut jauh dari harapan mewujudkan Jakarta sebagai kota Sejarah, karena itu sebaiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan karena kebijakan tersebut diduga cacat prosedur (tidak ada kesepakatan dengan pihak DPRD DKI Jakarta), diduga cacat aspirasi karena tidak melalui Musrenbang baik ditingkat kelurahan, kec, kota dan tingkat propinsi”pungkas Primus Wawo.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x