- Top NewsPemko Padang Gelar Pelatihan Imam dan Khatib, Dorong Dai Moderat, Komunikatif dan Adaptif di Era Digital
- HeadlineUndang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH
- HeadlineDewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan
- Top NewsHonda Hayati Gelar Donor Darah Peringati Hari Pahlawan, 149 Kantong Darah Terkumpul
- Top NewsPemkot Lubuk Linggau Adakan Pertemuan dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumsel

Kebijakan Anies Merubah Nama Jalan Diduga Bisa Memantik Polemik di Warga Jakarta
NasionalPos.com,Jakarta -Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah 22 nama jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini, beberapa diantaranya terdapat nama tokoh Betawi, pemberian nama baru ini bertepatan dengan ulang tahun ke 495 kota Jakarta, kebijakan itupun direspon oleh warga Jakarta, dengan berbagai pendapat, dan bahkan memicu pro-kontra dikalangan masyarakat, bahkan telah terjadi penolakan terhadap kebijakan tersebut, bukan hanya mengenai adanya latarbelakang dari tokoh yang namanya tercantum sebagai nama jalan, yang terkesan hanya satu etnis saja yakni dari etnis Betawi namun juga masalah perubahan administrasi kependudukan, pengurusan STNK, dokumen pertanahan maupun dokumen lainnya, yang merepotkan warga Jakarta, demikian disampaikan Drs Primus Wawo,MSi, pengamat sosial, kemasyarakatan perkotaan, saat ditemui wartawan, Sabtu, (2/7/2022) di Jakarta.
“Ya, kami mencermati kebijakan tersebut justru menimbulkan kebingungan dan merepotkan di tengah kehidupan warga Jakarta ”ungkap Primus Wawo.
Menurut Primus, nah mengenai kebijakan perubahan nama jalan ini termasuk hal yang strategis, dan berdampak langsung dengan hajat hidup warga Jakarta, mestinya hal tersebut sebelum diputuskan oleh Gubernur Anies Baswedan, dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, tapi ternyata itu tidak terjadi, dan kemudian Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan itu secara sepihak, yang tentunya berdampak pada warga Jakarta, yang mau tidak mau harus merubah dokumen pribadi yang dimilikinya, dan ini bukan sesuatu yang mudah, tapi justru merepotkan warga Jakarta, terutama dari kalangan lansia dll, mereka pastinya menggunakan biro jasa yang tentunya mengeluarkan biaya, apakah semua ini sudah pasti bahwa tidak ada beban biaya?
“Selain itu, mestinya kebijakan itu juga mempertimbangkan bahwa Jakarta bukan kawasan yang hanya dihuni, dan dibangun oleh satu etnis saja, melainkan Jakarta adalah kota Pluralis, dengan latarbelakang dari berbagai suku bangsa yang tumbuh berkembang berkolaborasi membangun kota Jakarta, sehingga sesungguhnya Jakarta ini adalah miniaturnya NKRI, ini sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan”tukas Primus.
Oleh karena itu, lanjut Primus, kalau kebijakan perubahan nama jalan, gedung, zona khusus atau ruang publik lainnya itu, dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai sejarah, ya, tentunya nama-nama tokoh yang mencantumkan tersebut, sudah semestinya bukan hanya dari sisi asal etnisnya saja, melainkan juga dicermati dari konstribusi sejarah maupun perkembangan kemajuan kota Jakarta, misalnya Bang Ali Sadikin, beliau jelas kontribusinya bagi perkembangan kota Jakarta beserta warganya, sedangkan nama-nama yang dijadikan untuk merubah nama jalan tersebut,terkesan minim konstribusinya terhadap kemajuan kota Jakarta, kalau Pemprov DKI Jakarta perduli pada tokoh dengan menjadikan nama jalan, harusnya diprioritaskan Tokoh Tokoh sejarah masa lalu yang juga terdapat nama orang bukan dari etnis Betawi yang berjasa dan berkontribusi terhadap kota Jakarta.
“Saya menilai kebijakan Gubernur Anies tersebut bukan merupakan kebutuhan warga Jakarta, namun justru dapat memantik polemik, yang diantaranya dipicu oleh pencantuman nama tokoh sebagai nama jalan yang dirubah itu, diduga minim konstribusi sejarah, pengabdian, keteladanan bagi warga Jakarta, khususnya generasi milineal, sehingga hal tersebut jauh dari harapan mewujudkan Jakarta sebagai kota Sejarah, karena itu sebaiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan karena kebijakan tersebut diduga cacat prosedur (tidak ada kesepakatan dengan pihak DPRD DKI Jakarta), diduga cacat aspirasi karena tidak melalui Musrenbang baik ditingkat kelurahan, kec, kota dan tingkat propinsi”pungkas Primus Wawo.(*)
dito
21 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …
dito
21 Nov 2026
Nasional pos.com, Jakarta- KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut. Kondisi tersebut di respon …
dito
17 Nov 2026
NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya . Riwayat Tanah Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …
dito
14 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini. Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …
dito
13 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …
dito
11 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im. Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …
21 Nov 2024 2.619 views
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
19 Sep 2025 2.024 views
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
28 Jul 2025 1.766 views
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
17 Mei 2022 1.750 views
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
23 Jul 2025 1.657 views
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
09 Jul 2025 1.608 views
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
31 Okt 2024 1.396 views
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …



Comments are not available at the moment.