Home » Headline » PERAK Desak Jampidsus Bongkar Kembali Kasus Suap Proyek Bakamla Tahun 2016

PERAK Desak Jampidsus Bongkar Kembali Kasus Suap Proyek Bakamla Tahun 2016

dito 25 Jul 2022 102

NasionalPos.com, Jakarta– Dugaan keterlibatan DIP (Donny Imam Priambodo) dalam kasus  suap proyek Bakamla tahun 2016 silam, yang saat itu sebagai anggota Komisi XI DPR asal Nasdem diduga menerima uang Rp 90 miliar dari sejumlah proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan menggunakan APBN-P tahun 2016, meskipun kasus itu sudah ada terpidananya, dan sudah ada yang menjalani hukuman, namun realitasnya, hingga sekarang nampaknya yang bersangkutan belum ditangkap dan diperiksa oleh aparat hukum, terutama oleh pihak Kejaksaan Agung, hal ini disuarakan dalam aksi massa yang digelar oleh sebanyak lima puluhan orang yang tergabung di organisasi Pergerakan Rakyat Anti Korupsi beranggotakan kalangan aktivis pemuda dan mahasiswa, di depan Gedung Kejaksaan Agung, Senin, (25 /7/2022).

“Kami datang ke kantor kejaksaan agung ini, untuk mendesak Jampidsus agar memeriksa yang bersangkutan diduga terlibat kasus suap Proyek Bakamla tahun 2016 silam”ungkap Andi Hambali koordinator aksi kepada pers.

Baca Juga :  Mgr Agustinus Uskup Agung Pontianak: Jangan Jadi Biasa, Begitu juga Pendidikan Harus Menangkap Imajinasi Liar

Menurut Andi Hambali, sebenarnya pihak aparat hukum, terutama kejaksaan Agung, sudah sepatutnya melakukan pendalaman terhadap pengakuan dari yang bersangkutan yang telah mendapatkan uang suap saat bertemu Fahmi terpidana kasus proyek Bakamla di Pacific Place, Jakarta Selatan, hal ini bisa di konfirmasikan pihak Jampidsus dengan Fahmi Darmawansyah Direktur PT Merial Esa), namun sampai sekarang tidak ada sama sekali tindakan dari pihak kejaksaan agung untuk membuka kembali kasus dugaan suap proyek Bakamla tahun 2016 silam, dan tentunya hal ini jika tetap tidak ada tindakan dari Kejaksaan Agung, maka bakal berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung.

“Kasus ini juga sudah lama terungkap, tapi sampai sekarang, Donny Imam Priambodo yang di duga menikmati hasil kasus gratifikasi tersebut, tidak diperiksa dan di duga dibiarkan oleh pihak Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung beserta jajarannya, ini ada apa sebenarnya, ini aneh dan mengherankan”tukas Andi Hambali.

Baca Juga :  Tangis Haru: Uskup Agustinus Rayakan Natal Bersama di Lapas Perempuan

Hal senada juga disampaikan Darul Muchlis, saat ditemui awak media, di lokasi aksi di depan pintu gerbang kantor kejaksaan agung, dirinya juga mengatakan bahwa selain diduga menikmati hasil kasus suap proyek Bakamla tahun 2016, yang bersangkutan diduga juga melakukan tindak pidana pencucian uang baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan kelompoknya, oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Agung terutama pada institusi Jampidsus dalam upaya pemberantasan dan pencegahan  tindak pidana pencucian uang yang semakin marak terjadi di negeri ini.

“Kami mendesak Jampidsus agar segera memeriksa sdr Donny Imam Priambodo, jika tidak segera dilakukan, maka dapat menciptakan preseden buruk pada citra Korps Kejaksaan yang sudah mulai membaik dibawah kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, dan tentunya kami sebagai generasi milineal akan mengawal terus kasus ini, melalui aksi yang tentunya akan hadir disini dengan jumlah massa yang lebih besar lagi”pungkas Darul Muchlis.(*)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

x
x