Home » Headline » Thailand masuki fase ketidakpastian politik, Prayuth PM Thailand Diminta Lepas Tugas

Thailand masuki fase ketidakpastian politik, Prayuth PM Thailand Diminta Lepas Tugas

dito 26 Agu 2022 186

Nasionalpos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang dilansir dari kantor berita Reuters, yang menyebutkan bahwa kondisi Thailand memasuki fase ketidakpastian politik setelah Mahkamah Konstitusi meminta Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk melepaskan tugasnya. Wakil perdana menteri menggantikan Prayuth untuk sementara sambil menunggu keputusan pengadilan tinggi apakah perdana menteri telah mencapai batas masa jabatan sesuai konstitusional.

Mahkamah Konstitusi menangguhkan Prayuth pada Rabu 23/8/2022, karena mempertimbangkan argumen dalam kasusnya. Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan telah mengambil alih peran sebagai penjabat perdana menteri dan mengambil alih tugas Prayuth. Prawit diperkirakan akan mengikuti jejak yang sama dengan Prayuth. Pada Kamis (25/8/2022) Prawit memimpin rapat komite komunikasi.

Sejauh ini tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk keputusan pengadilan. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, Thitinan Pongsudhirak, mengatakan ada kemungkinan pengadilan akan memutuskan untuk mempertahankan Prayuth sebagai perdana menteri meskipun sentimen publik terlihat mendukung ‘interpretasi literal’ selama delapan tahun menjabat.

Baca Juga :  Di Acara Peringatan HUT ke 14 Aliansi Kebangsaan, Dr Kristiya Kartika Sampaikan Konsep "KNOWLEDGE BASED ECONOMY

“Melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi selalu memenangkannya, maka tidak heran jika Mahkamah Konstitusi hadir dengan teknisnya. Kita harus ingat itu ditunjuk selama rezim militer,” ujar Thitinan.

Thitinan mengatakan kemungkinan perbedaan pendapat akan tumbuh saat pengadilan merenungkan keputusannya. “Keluhan yang mendasari protes belum hilang. Mereka hanya tersapu di bawah karpet, keluhan telah menumpuk, ada banyak ketidakbahagiaan di Thailand di bawah pengawasan Prayuth,” ujarnya.

Popularitas Prayuth telah jatuh karena lambatnya respons pemerintah Thailand terhadap pandemi Covid-19 dan salah menangani ekonomi negara. Akan tetapi pemerintah koalisinya selamat dari mosi tidak percaya sebanyak empat kali.

Baca Juga :  Perlu Intensifikasi Kader Lingkungan untuk Tekan Risiko Penyebaran Cacar Monyet

Prayuth menentang para pengkritiknya dengan mengklaim pemerintahnya telah berhasil mengarahkan ekonomi melalui pandemi. Thailand telah membuka kembali perbatasan dan mulai menghasilkan pendapatan dari sektor pariwisata yang menjadi andalan.

Jika Prayuth diizinkan untuk tetap berkuasa oleh pengadilan, maka hal itu berisiko menghidupkan gerakan protes yang telah lama berusaha untuk menggulingkannya dan membuka kembali celah yang dalam di Thailand. Politisi oposisi menyerukan Prayuth untuk mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemilihan baru. Pada 2020, terjadi beberapa aksi protes oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang menuntut Prayuth dan kabinetnya mengundurkan diri.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

Yayasan Trisakti Tolak Keras Rencana Ubah Status Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

dito

27 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),       Menanggapi permasalahan tersebut, pada acara konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Kantor Yayasan Trisakti di kawasan Rawasari Jakarta Timur. …

Tabur Bunga Peringatan 30 Tahun Malapetaka 27 Juli 96, Menjadi Momentum Refleksi Demokrasi Kekinian

dito

27 Jul 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 diperingati oleh jajaran DPP PDI Perjuangan melalui aksi tabur bunga di gedung DPP PDI-P di Diponegoro no 58 Jakarta Pusat.   Acara tabur bunga ini dipimpin oleh fungsionaris partai di depan Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.   Sementara itu acara tabur bunga, Digelar …

PMKRI SOROTI DUGAAN PEMBIARAN POLRES MANGGARAI, PENANGANAN KASUS PENGEROYOKAN KETUA PMKRI JAKARTA PUSAT DINILAI TIDAK PROFESIONAL

dito

26 Jul 2026

Nasional pos.com, Ruteng- Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus, menuai sorotan tajam.   Pasalnya hingga beberapa hari setelah laporan polisi dibuat, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang memberikan kepastian kepada korban.   Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai profesionalisme Polres Manggarai dalam menangani perkara kekerasan yang terjadi …

x
x