Home » Headline » Thailand masuki fase ketidakpastian politik, Prayuth PM Thailand Diminta Lepas Tugas

Thailand masuki fase ketidakpastian politik, Prayuth PM Thailand Diminta Lepas Tugas

dito 26 Agu 2022 139

Nasionalpos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang dilansir dari kantor berita Reuters, yang menyebutkan bahwa kondisi Thailand memasuki fase ketidakpastian politik setelah Mahkamah Konstitusi meminta Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk melepaskan tugasnya. Wakil perdana menteri menggantikan Prayuth untuk sementara sambil menunggu keputusan pengadilan tinggi apakah perdana menteri telah mencapai batas masa jabatan sesuai konstitusional.

Mahkamah Konstitusi menangguhkan Prayuth pada Rabu 23/8/2022, karena mempertimbangkan argumen dalam kasusnya. Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan telah mengambil alih peran sebagai penjabat perdana menteri dan mengambil alih tugas Prayuth. Prawit diperkirakan akan mengikuti jejak yang sama dengan Prayuth. Pada Kamis (25/8/2022) Prawit memimpin rapat komite komunikasi.

Sejauh ini tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk keputusan pengadilan. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, Thitinan Pongsudhirak, mengatakan ada kemungkinan pengadilan akan memutuskan untuk mempertahankan Prayuth sebagai perdana menteri meskipun sentimen publik terlihat mendukung ‘interpretasi literal’ selama delapan tahun menjabat.

Baca Juga :  Proyek Strategis, Kemenkominfo Minta Kejagung Lakukan Pendampingan Hukum

“Melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi selalu memenangkannya, maka tidak heran jika Mahkamah Konstitusi hadir dengan teknisnya. Kita harus ingat itu ditunjuk selama rezim militer,” ujar Thitinan.

Thitinan mengatakan kemungkinan perbedaan pendapat akan tumbuh saat pengadilan merenungkan keputusannya. “Keluhan yang mendasari protes belum hilang. Mereka hanya tersapu di bawah karpet, keluhan telah menumpuk, ada banyak ketidakbahagiaan di Thailand di bawah pengawasan Prayuth,” ujarnya.

Popularitas Prayuth telah jatuh karena lambatnya respons pemerintah Thailand terhadap pandemi Covid-19 dan salah menangani ekonomi negara. Akan tetapi pemerintah koalisinya selamat dari mosi tidak percaya sebanyak empat kali.

Baca Juga :  750 Atlet Karate Bersaing Dalam Kejurnas ASKI ke-8 2024

Prayuth menentang para pengkritiknya dengan mengklaim pemerintahnya telah berhasil mengarahkan ekonomi melalui pandemi. Thailand telah membuka kembali perbatasan dan mulai menghasilkan pendapatan dari sektor pariwisata yang menjadi andalan.

Jika Prayuth diizinkan untuk tetap berkuasa oleh pengadilan, maka hal itu berisiko menghidupkan gerakan protes yang telah lama berusaha untuk menggulingkannya dan membuka kembali celah yang dalam di Thailand. Politisi oposisi menyerukan Prayuth untuk mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemilihan baru. Pada 2020, terjadi beberapa aksi protes oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang menuntut Prayuth dan kabinetnya mengundurkan diri.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Industri Tekstil Indonesia dan India Siap Kerjasama Menghadapi Kenaikan Biaya Energi Dunia dan Disrupsi Rantai Pasok Tekstil Garmen

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Di tengah kekhawatiran akan kenaikan harga energi dunia dan dinamika konflik geopolitik yang memengaruhi rantai pasok tekstil garmen dunia, Indonesia dan India bekerjasama untuk mewujudkan pertumbuhan utama industri tekstil dan garmen dunia. Gejolak perang Iran dengan US dan Israel telah mengakibatkan melambungnya harga bahan bakar dunia, termasuk meningkatkan harga bahan baku …

Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

x
x