Home » Headline » Thailand masuki fase ketidakpastian politik, Prayuth PM Thailand Diminta Lepas Tugas

Thailand masuki fase ketidakpastian politik, Prayuth PM Thailand Diminta Lepas Tugas

dito 26 Agu 2022 206

Nasionalpos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang dilansir dari kantor berita Reuters, yang menyebutkan bahwa kondisi Thailand memasuki fase ketidakpastian politik setelah Mahkamah Konstitusi meminta Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk melepaskan tugasnya. Wakil perdana menteri menggantikan Prayuth untuk sementara sambil menunggu keputusan pengadilan tinggi apakah perdana menteri telah mencapai batas masa jabatan sesuai konstitusional.

Mahkamah Konstitusi menangguhkan Prayuth pada Rabu 23/8/2022, karena mempertimbangkan argumen dalam kasusnya. Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan telah mengambil alih peran sebagai penjabat perdana menteri dan mengambil alih tugas Prayuth. Prawit diperkirakan akan mengikuti jejak yang sama dengan Prayuth. Pada Kamis (25/8/2022) Prawit memimpin rapat komite komunikasi.

Sejauh ini tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk keputusan pengadilan. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, Thitinan Pongsudhirak, mengatakan ada kemungkinan pengadilan akan memutuskan untuk mempertahankan Prayuth sebagai perdana menteri meskipun sentimen publik terlihat mendukung ‘interpretasi literal’ selama delapan tahun menjabat.

Baca Juga :  Ketua Komisi II DPR RI : Terhadap Fenomena Kotak Kosong, Jangan Berpikir Negatif

“Melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi selalu memenangkannya, maka tidak heran jika Mahkamah Konstitusi hadir dengan teknisnya. Kita harus ingat itu ditunjuk selama rezim militer,” ujar Thitinan.

Thitinan mengatakan kemungkinan perbedaan pendapat akan tumbuh saat pengadilan merenungkan keputusannya. “Keluhan yang mendasari protes belum hilang. Mereka hanya tersapu di bawah karpet, keluhan telah menumpuk, ada banyak ketidakbahagiaan di Thailand di bawah pengawasan Prayuth,” ujarnya.

Popularitas Prayuth telah jatuh karena lambatnya respons pemerintah Thailand terhadap pandemi Covid-19 dan salah menangani ekonomi negara. Akan tetapi pemerintah koalisinya selamat dari mosi tidak percaya sebanyak empat kali.

Baca Juga :  Legislator Serukan Kemenlu Pastikan Pertemuan LGBT Se-ASEAN Tidak Terlaksana

Prayuth menentang para pengkritiknya dengan mengklaim pemerintahnya telah berhasil mengarahkan ekonomi melalui pandemi. Thailand telah membuka kembali perbatasan dan mulai menghasilkan pendapatan dari sektor pariwisata yang menjadi andalan.

Jika Prayuth diizinkan untuk tetap berkuasa oleh pengadilan, maka hal itu berisiko menghidupkan gerakan protes yang telah lama berusaha untuk menggulingkannya dan membuka kembali celah yang dalam di Thailand. Politisi oposisi menyerukan Prayuth untuk mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemilihan baru. Pada 2020, terjadi beberapa aksi protes oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang menuntut Prayuth dan kabinetnya mengundurkan diri.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

Masyarakat Nahdliyyin tidak Hendaki Muktamar NU ke 35 menuju ke 2029

dito

07 Sep 2026

NasionalPos.com-Jakarta Pasca terselenggaranya Muktamar NU ke 35 di Tambak Beras Jombang Jawa Timur, tentunya memicu terjadinya pihak yang tidak setuju dengan hasil Muktamar NU ke 35, terkesan ada campur tangan penguasa hari ini, demikian di sampaikan ustadz Damuri Fikri kepada wartawan, Senin, 7/9/2026 di Jakarta.   “Ya, kesan muktamar NU ke 35 menjadi ajang mencari …

Ketua Dewan Pembina Persatuan Golf Indonesia terima kunjungan Panitia LA Connection charity golf tournamen

dito

05 Sep 2026

NasionalPost.com, Jakarta- Panitia LA Connection charity golf tournamen yang merupakan komunitas para alumni yang pernah kuliah di kota Los Anggeles dan kota kota lain di Amerika Serikat, berencana menggelar kegiatan LA Connection charity golf tournamen di pondok indah golf course pada 28 Oktober 2026 mendatang, demikian disampaikan oleh ketua panitia Sofyan Saleh kepada wartawan, Sabtu, …

Insentif Baru BGN Harus Diikuti Grading SPPG

dito

05 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan bahwa insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari. “Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil,” kata Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis, …

Sambut Hari Kejaksaan Nasional, Advokat Andi Darwin R Ranreng, SH, MH Soroti Pentingnya Reformasi Kejaksaan demi Kembalikan Kepercayaan Publik

dito

02 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menyambut peringatan Hari Kejaksaan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 September, Advokat senior sekaligus pengamat hukum Andi Darwin R Ranreng, S.H., M.H kepada wartawan, Rabu, 2 September 2026 di Jakarta, ia menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif mengenai perjalanan dan tantangan Kejaksaan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun.   Tokoh hukum yang juga …

RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

x
x