Home » Headline » Thailand masuki fase ketidakpastian politik, Prayuth PM Thailand Diminta Lepas Tugas

Thailand masuki fase ketidakpastian politik, Prayuth PM Thailand Diminta Lepas Tugas

dito 26 Agu 2022 156

Nasionalpos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang dilansir dari kantor berita Reuters, yang menyebutkan bahwa kondisi Thailand memasuki fase ketidakpastian politik setelah Mahkamah Konstitusi meminta Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk melepaskan tugasnya. Wakil perdana menteri menggantikan Prayuth untuk sementara sambil menunggu keputusan pengadilan tinggi apakah perdana menteri telah mencapai batas masa jabatan sesuai konstitusional.

Mahkamah Konstitusi menangguhkan Prayuth pada Rabu 23/8/2022, karena mempertimbangkan argumen dalam kasusnya. Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan telah mengambil alih peran sebagai penjabat perdana menteri dan mengambil alih tugas Prayuth. Prawit diperkirakan akan mengikuti jejak yang sama dengan Prayuth. Pada Kamis (25/8/2022) Prawit memimpin rapat komite komunikasi.

Sejauh ini tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk keputusan pengadilan. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, Thitinan Pongsudhirak, mengatakan ada kemungkinan pengadilan akan memutuskan untuk mempertahankan Prayuth sebagai perdana menteri meskipun sentimen publik terlihat mendukung ‘interpretasi literal’ selama delapan tahun menjabat.

Baca Juga :  Politisi PDIP Desak Pemerintah Gelar Sosialisasi Masif Pengobatan Tanpa Obat Sirup

“Melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi selalu memenangkannya, maka tidak heran jika Mahkamah Konstitusi hadir dengan teknisnya. Kita harus ingat itu ditunjuk selama rezim militer,” ujar Thitinan.

Thitinan mengatakan kemungkinan perbedaan pendapat akan tumbuh saat pengadilan merenungkan keputusannya. “Keluhan yang mendasari protes belum hilang. Mereka hanya tersapu di bawah karpet, keluhan telah menumpuk, ada banyak ketidakbahagiaan di Thailand di bawah pengawasan Prayuth,” ujarnya.

Popularitas Prayuth telah jatuh karena lambatnya respons pemerintah Thailand terhadap pandemi Covid-19 dan salah menangani ekonomi negara. Akan tetapi pemerintah koalisinya selamat dari mosi tidak percaya sebanyak empat kali.

Baca Juga :  PPKM Diperpanjang, Jumlah Daerah dengan Status Level 2 Kembali Naik

Prayuth menentang para pengkritiknya dengan mengklaim pemerintahnya telah berhasil mengarahkan ekonomi melalui pandemi. Thailand telah membuka kembali perbatasan dan mulai menghasilkan pendapatan dari sektor pariwisata yang menjadi andalan.

Jika Prayuth diizinkan untuk tetap berkuasa oleh pengadilan, maka hal itu berisiko menghidupkan gerakan protes yang telah lama berusaha untuk menggulingkannya dan membuka kembali celah yang dalam di Thailand. Politisi oposisi menyerukan Prayuth untuk mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemilihan baru. Pada 2020, terjadi beberapa aksi protes oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang menuntut Prayuth dan kabinetnya mengundurkan diri.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PRJ 2026 Tak Berpihak ke Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak Pemprov DKJ Evaluasi PRJ 2026

dito

15 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta sudah di buka oleh Gubernur Pramono Anung pada tgl 12 Juni 2026 merupakan Event yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1968 silam, dan untuk tahun 2026 ini, merupakan pelaksanaannya ke 57 kalinya.   Adapun untuk tahun ini, harga tiket masuk ajang pameran tahunan ini dibanderol mulai dari …

PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x