Home » Headline » JARUM NTT Desak Komisi I DPR RI Bentuk Pansus Kebocoran Data

JARUM NTT Desak Komisi I DPR RI Bentuk Pansus Kebocoran Data

dito 24 Sep 2022 104

NasionalPos.com, Jakarta– Kebijakan dan kinerja Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo  yang telah membuat kegaduhan dan menuai protes dari masyarakat,  khususnya di bidang  platform digital, dan juga masalah munculnya dugaan kebocoran data 1,3 miliar SIM Card hingga 105 juta data penduduk Indonesia belakangan ini menambah daftar kasus pencurian data pribadi di Indonesia, sesungguhnya kondisi tersebut menunjukkan ketidakbecusan Johnny Gerard Plate dalam menangani permasalahan teknologi digital di negeri ini, demikian disampaikan Ahmad Ritus Koordinator JARUM NTT Jabodetabek saat dihubungi wartawan, Sabtu, 24/9/2022 di Jakarta

“Informasi yang kami terima kasus kebocoran 1,3 miliar data SIM Card di Indonesia merupakan kasus kebocoran data terbesar di Asia, ini sesuatu yang luar biasa, ini benar-benar bencana, dan sudah seharusnya Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo  harus bertanggungjawab, karena Menkominfo lah yang membidangi masalah ini”ungkap Ahmad Ritus.

Menurut Ahmad Ritus, dari informasi yang diperolehnya, bahwa 31 Agustus kemarin Indonesia menjadi korban dengan angka yang luar biasa spektakuler yaitu 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi, menjadikan Indonesia kebocoran data paling besar di Asia sampai sekarang, selain permasalahan tersebut, juga masalah terdaftarnya aplikasi judi online dalam PSE, merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat, dan kondisi tersebut tercipta tidak terlepas dari kinerja Menkominfo Johnny G Plate yang seharusnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan, namun pada realitasnya yang bersangkutan jutru melempar tanggungjawab ke pihak lain, oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah, berbagai kalangan, terutama Komisi I DPR RI tidak mendiamkan kasus yang meresahkan masyarakat ini, yang juga merupakan tanggungjawab dari Kemenkominfo yang dipimpin oleh Johnny Gerard Plate,

Baca Juga :  Densus Bawa 16 Senpi Tersangka Teroris Karyawan KAI ke Labfor

“Untuk itu kami mendesak Komisi I DPR RI membentuk Panitia Khusus yang diharapkan dapat mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya, ini harus segera dilakukan  kepentingan hajat hidup masyarakat, maka sudah sepatutnya DPR RI membentuk Pansus Kebocoran Data Pribadi”tukas Ahmad Ritus

Dalam Panitia Khusus tersebut, lanjut Ahmad Ritus, diharapkan adanya rekomendasi untuk memecat Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo, yang merupakan bentuk tanggungjawab dari seorang pejabat negara, yang mendapatkan gaji beserta fasilitas lainnya dari uang rakyat, namun justru kinerja maupun kebijakannya tidak mengayomi masyarakat, melainkan justru menyalahkan rakyat dan melempar tanggungjawab ke pihak lain, selain itu juga keberadaan Pansus ini harus terlepas dari kepentingan politik, melainkan lebih focus pada kepentingan menyelamatkan data pribadi masyarakat, karena itu apabila hal ini tidak segera di lakukan oleh DPR RI, dapat mengakibatkan timbulnya preseden buruk dan menurunnya kepercayaan masyarakat, maupun mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat International terhadap Komisi I DPR RI.

Baca Juga :  Beras Bulog Sudah Habis, Hanya Spanduknya Saja yang Ada

“Ya, Intinya DPR RI Jangan membiarkan kasus kebocoran data ini, jangan hanya percaya keterangan dari satu pihak saja, tapi DPR RI terutama Komisi I DPR RI harus menelusuri dari berbagai pihak, dari berbagai sisi, dan juga dari berbagai sebab-musababnya, karena itu Pansus ini adalah suatu keniscayaan membongkar misteri kasus kebocoran data pribadi masyarakat, untuk itu Kami sudah bersurat ke Komisi I DPR RI, hari jumat, 23/9/2022 kemaren, ya, semoga segera direspon, bang ”pungkas Ahmad Ritus. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Desa Kalibarumanis “Ketuk Pintu” DPRD, Kebun Plasma Lonsum Dipertanyakan: Hak Warga Mandek???

- Banyuwangi

22 Apr 2026

Banyuwangi,  Nasionalpos.com – Pemerintah Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, secara resmi mengajukan permohonan hearing kepada Ketua DPRD Banyuwangi terkait belum jelasnya realisasi kebun plasma oleh PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Alas Sukses Estate). Rabu (22/4/2026). Permohonan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 20 april 2026 yang ditandatangani Kepala Desa Kalibarumanis, H. Andrian Bayu Donata, S.H. Desa …

Panitia Musda Ke-III Resmi Buka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Bara

Admin Redaksi

21 Apr 2026

Pesisir Barat NASIONALPOS.com – Panitia Musyawarah Daerah (Musda) Ke- III DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua DPD Kabupaten Pesisir Barat untuk masa bakti 2026-20231 mendatang. Pengumuman ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat Lampung, pada Selasa 21 April 2026. Ketua …

Aspirasi Warga Banyuwangi Akan Disuarakan di Ibu Kota, Komunitas IWB Siapkan Massa

- Banyuwangi

20 Apr 2026

Banyuwangi ,Nasionalpos.com – Aspirasi warga Banyuwangi dipastikan akan bermuara ke ibu kota. Komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB) menegaskan rencana aksi pada 26 April 2026 di Jakarta bukan sekadar wacana, melainkan langkah terukur yang telah melalui prosedur resmi. Pihak IWB menyebutkan, surat pemberitahuan aksi telah dilayangkan dan diterima oleh aparat, termasuk Polres Jakarta Selatan dan Polda …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

x
x