Home » Ekonomi » Upaya Menjaga Ketahanan Pangan di Dukung Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta

Upaya Menjaga Ketahanan Pangan di Dukung Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta

dito 07 Nov 2022 228

NasionalPos.com, Jakarta– Dukungan untuk menjaga ketahanan pangan di Jakarta sebagai salah satu prioritas dalam postur APBD Tahun Anggaran 2023 tidak hanya disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Pendapat senada disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail. Ia mengatakan, ketahanan pangan menjadi bagian prioritas dalam upaya mengantisipasi resesi ekonomi dunia.

“Berbekal pengalaman saat diterpa pandemi COVID-19, sektor perekonomian mengalami stagnasi yang berimbas masalah ketahanan pangan,” ujar Ismail, Senin 7/11/2022.

Sebab, lanjut Ismail, warga tetap membutuhkan pangan dalam keseharian. Oleh karena itu, perlu upaya antisipasi yang dipersiapkan sejak saat ini.

“Jika terjadi, Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki buffer di sektor ketahanan pangan sehingga tidak memperburuk efek resesi ekonomi,” tuturnya.

Baca Juga :  Menuju Masa Depan, Satgas Mobile Raider 300 Berikan Perlengkapan Sekolah di Papua

Ia memaparkan, DPRD DKI Jakarta juga menyetujui alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam rancangan KUA-PAS APBD TA 2023 sekitar Rp 89 miliar yang dapat digunakan menjadi tambahan modal peningkatan di sektor ketahanan pangan, terutama penyediaan bahan pokok yang menjadi tugas dan fungsi BUMD DKI yakni  PT Food Station Tjipinang Jaya.

“PT Food Station juga memiliki pengalaman penyediaan bansos kebutuhan pokok bagi warga saat terjadi pandemi COVID-19,” paparnya.

Ia juga berharap program urban farming yang menjadi program kerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta  tidak sekadar formalitas semata, tapi memunculkan nilai ekonomis.

Baca Juga :  Kisruh Di ORARI Belum Tuntas, Sampai Ada Keputusan Inkracht dari Mahkamah Agung

“Alhasil, program urban farming di Jakarta memberikan pengaruh signifikan dalam upaya peningkatan sektor ketahanan pangan,” ungkapnya.

Ismail juga meminta Dinas KPKP DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya berkonsolidasi dan sinergi mengantisipasi efek resesi ekonomi. Ketiga sektor pengampu ini duduk bersama menyusun konsep dan mengeksekusi sesuai tugas fungsi masing-masing.

“Alhasil, kita dapat memberikan kabar baik bagi warga Jakarta walaupun secara nasional kita mendengar akan terjadi resesi ekonomi tahun 2023, kesiapan ketiga sektor pengampu di DKI Jakarta tidak menambah kekhawatiran tersebut. Dan memastikan kebutuhan harga stabil  dan pasokan mencukupi,” tandasnya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x