Home » Ekonomi » Upaya Menjaga Ketahanan Pangan di Dukung Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta

Upaya Menjaga Ketahanan Pangan di Dukung Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta

dito 07 Nov 2022 153

NasionalPos.com, Jakarta– Dukungan untuk menjaga ketahanan pangan di Jakarta sebagai salah satu prioritas dalam postur APBD Tahun Anggaran 2023 tidak hanya disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Pendapat senada disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail. Ia mengatakan, ketahanan pangan menjadi bagian prioritas dalam upaya mengantisipasi resesi ekonomi dunia.

“Berbekal pengalaman saat diterpa pandemi COVID-19, sektor perekonomian mengalami stagnasi yang berimbas masalah ketahanan pangan,” ujar Ismail, Senin 7/11/2022.

Sebab, lanjut Ismail, warga tetap membutuhkan pangan dalam keseharian. Oleh karena itu, perlu upaya antisipasi yang dipersiapkan sejak saat ini.

“Jika terjadi, Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki buffer di sektor ketahanan pangan sehingga tidak memperburuk efek resesi ekonomi,” tuturnya.

Baca Juga :  Hadir dengan Store Baru, Baper Store Adakan Grand Opening yang Meriah

Ia memaparkan, DPRD DKI Jakarta juga menyetujui alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam rancangan KUA-PAS APBD TA 2023 sekitar Rp 89 miliar yang dapat digunakan menjadi tambahan modal peningkatan di sektor ketahanan pangan, terutama penyediaan bahan pokok yang menjadi tugas dan fungsi BUMD DKI yakni  PT Food Station Tjipinang Jaya.

“PT Food Station juga memiliki pengalaman penyediaan bansos kebutuhan pokok bagi warga saat terjadi pandemi COVID-19,” paparnya.

Ia juga berharap program urban farming yang menjadi program kerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta  tidak sekadar formalitas semata, tapi memunculkan nilai ekonomis.

Baca Juga :  5 Calon Dewas BPKH Periode 2022-2027 Di Setujui Paripurna DPR RI

“Alhasil, program urban farming di Jakarta memberikan pengaruh signifikan dalam upaya peningkatan sektor ketahanan pangan,” ungkapnya.

Ismail juga meminta Dinas KPKP DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya berkonsolidasi dan sinergi mengantisipasi efek resesi ekonomi. Ketiga sektor pengampu ini duduk bersama menyusun konsep dan mengeksekusi sesuai tugas fungsi masing-masing.

“Alhasil, kita dapat memberikan kabar baik bagi warga Jakarta walaupun secara nasional kita mendengar akan terjadi resesi ekonomi tahun 2023, kesiapan ketiga sektor pengampu di DKI Jakarta tidak menambah kekhawatiran tersebut. Dan memastikan kebutuhan harga stabil  dan pasokan mencukupi,” tandasnya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

x
x