Bongkar & Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah Bermodus Merubah Surat HPL Tanah Negara Jadi Asset Pemkot Surabaya

NasionalPos.com, Surabaya, Dari hasil penelusuran, diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa sejak tahun 1997 status tanah di Kota Surabaya dikuasai oleh Pemda berdasarkan Surat Hak Pengelolaan Lahan (SHPL) dengan memberikan Sertipikat Surat Ijo atau Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT) kepada warga, status itu meniadakan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

namun pada penerapannya, yang menjadi hal tidak lazim bahwa Perda dan Perwali telah mengatur tentang Status Tanah Surat Ijo dan Retribusinya disahkan pada tahun 1995, demikian disampaikan Yosua salah seorang warga Surabaya kepada awak media, Selasa, 6/12/2022 di Surabaya.

“Dua tahun sebelum SHPL diterbitkan oleh BPN Surabaya pada tahun 1997, dan ironisnya bahwa SHPL diterbitkan di area persil yang sudah ada warga yang berpenghuni puluhan tahun lamanya, sebelum SHPL diterbitkan, warga yang sudah berpenghuni selalu membayar pajak PBB setiap tahunnya sampai sekarang”ungkap Yosua yang juga salah seorang korban dari kebijakan Pemkot Surabaya

Setelah SHPL diterbitkan, warga diwajibkan untuk membayar pajak tanah sebanyak dua kali, membayar pajak PBB dan retribusi Tanah Surat Ijo, jelas ini sangat merugikan warga, dan juga diduga negara di rugikan, sekitar Trilyunan rupiah atas program Surat Ijo tersebut, selisih besaran antara pembayaran retribusi Tanah Surat Ijo dan pajak PBB adalah 3.100%, ada 48.000 persil Tanah Surat Ijo di Surabaya, misalnya 1 persil Rp. 84 juta dikali 48.000 persil akan mendapatkan nilai total sebesar Rp. 4 Triliun lebih, sedangkan bukti pembayaran BPHTB, retribusi Tanah Surat Ijo yang tidak ada nomor rekening Bank, dan tidak validasi juga yang tidak masuk ke rekening Negara.

“Uang segitu banyaknya masuk kemana, karena nggak ada validasi dan diduga tidak masuk ke rekening negara, sehingga di duga uang trilyunan tersebut diduga dinikmati oleh segelintir pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, khususnya di duga ada di Lingkungan BPN Kota Surabaya, jangan-jangan jadi bancakan mereka?”tukas Yosua.

Yosua juga mengungkapkan dari data yang diperolehnya, kini warga yang menempati tanah Surat Ijo sekitar 70 ribu kepala keluarga (KK) yang menghuni di 48.000 persil, tanah bersertipikat Surat Ijo berluaskan 12.421.023 M2 dari total luas wilayah Kota Surabaya berluaskan 32.637.000 M2 atau tanah bersertipikat Surat Ijo berluaskan 30% dari total luas wilayah Kota Surabaya yang tersebar di 23 Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada, lahan yang diduga tidak bayar pajak ke Negara tetapi masuk kas Pemda melalui retribusi Tanah Surat Ijo setiap tahun.

“Ya, kami sangat berharap kepada aparat hukum, agar segera melakukan investigasi dan berani membongkar praktek dugaan korupsi uang rakyat dengan modus merubah surat HGB menjadi Surat Ijo, yang di duga hanya dinikamti para petinggi itu, dan kami juga sangat mendesak Surat Tanah Ijo itu dicabut saja, sebab bisa menjadi ladang korupsi dan memeras rakyat dan menggusur warga Surabaya, yang sudah bertahun-tahun menempati lahan yang diklaim sebagai asset Pemkot Surabaya, seperti yang saya alami ini dan juga dialami oleh jutaan orang warga Surabaya yang jadi korban kebijakan Pemkot Surabaya tersebut, mas”pungkas Yosua. (*dit)