Home » Headline » Plt Ketua DPD Partai Nasdem Kep Seribu, Bantah Tudingan Legislator Partai Nasdem Intervensi Rekrutmen PJLP (UPPD) Muara Angke

Plt Ketua DPD Partai Nasdem Kep Seribu, Bantah Tudingan Legislator Partai Nasdem Intervensi Rekrutmen PJLP (UPPD) Muara Angke

dito 20 Des 2022 83

NasionalPos.com, Jakarta– Berkenaan dengan terbitnya pemberitaan di situs Wartakotalive.com pada konten Warta Metro dengan Judul “Anggota DPRD DKI Muhammad Idris dituding Titip (50) Orang agar diloloskan Seleksi PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) ” Yang terposting Senin,19 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB dan Postingan Channel YouTube Wartakota Production Dengan Judul “LBH Kepulauan seribu Laporkan adanya Dugaan 50 Orang Titipan Muhammad Idris ke DPRD DKI Jakarta 19 Desember 2022.”

Merespon soal pemberitaan tersebut, saat ditemui wartawan, Plt sekertaris Dewan Pimpinan Daerah DPD Furqon Zaeni mengatakan bahwa Partai Nasdem Kepulauan Seribu atau Mewakili Ketua DPD Partai Nasdem kepulauan seribu an/ H. Muhammad Idris,SE telah mengajukan keberatan atas pemberitaan tersebut, menurutnya pemberitaan itu tidak sesuai dengan Fakta, dan bahkan bisa dianggap Tindakan fitnah serta juga bisa masuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

“Dari Tudingan yang disampaikan oleh narasumber atas nama imam Cahyadi selalu Perwakilan LBH Kepulauan seribu bahwa adanya intervensi Pada Proses Rekruitmen PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan ), kami Pastikan tidak sesuai dengan fakta – fakta adanya Terkesan itu Tuduhan sepihak.,” tukas Furqon Zaelani

Baca Juga :  Kick Off RPJPD 2025-2045, Pj Gubernur Berharap Jakarta Menjadi Kota Global yang Kompetitif

Terkait Tentang hal- hal yang di sampaikan oleh Narasumber pada Pemberitaan tersebut, lanjut Furqon, bahwa H. Muhammad idris, SE tidak benar melakukan intervensi recruitment PJLP dan bahwa disebutkan hingga 50 orang adakah suatu kebohongan karena tidak ada data dan fakta yang mendasari tudingan narasumber, hal itu adalah tindakan spekulatif dan menjurus ke fitnah.

Furqon Zaelani mengungkapkan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta H Muhammad Idris, SE merupakan representatif masyarakat khususnya warga Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari konstituennya.

Lebih lanjut Furqon, menjelaskan bahwa H. Muhammad Idris saat melakukan kunjungan ke pelabuhan Kali Adem, Muara Angke Jakarta Utara, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepulauan seribu Kepada Pengelola Pelabuhan  terkait dengan keluhan posisi dermaga sandar untuk kapal Penumpang Tradisional Kepulauan Seribu (Ojek) yang tinggi dan ketiadaan jalur dan akses barang untuk naikan ke kapal.

Selain itu, kunjungan yang dilakukan juga terkait dengan Permintaan Para Pemilik kapal Penumpang (ojek) Reguler yang banyak mengeluhkan tentang jadwal Keberangkatan kapal Penumpang Milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang sama dengan kapal penumpang (ojek) sehingga menyebabkan kapal penumpang (ojek) kurang diminati dan nyaris tidak ada penumpang, hal itu karena kapal kapal milik Dishub Bertarif lebih murah,lebih cepat dan nyaman, sedangkan kapal penumpang (ojek) lebih lambat dan Tarif tiketnya lebih mahal.

Baca Juga :  Batasi Mahasiswa Baru PTN hingga Juli, Mendiktisaintek Di Sorot DPR RI

Kemudian Terkait dengan PJLP, H. Muhammad Idris, SE, telah melakukan koordinasi dan menyampaikan aspirasi Masyarakat agar pihak Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta Lebih Memprioritaskan Tenaga kerja atau pelamar kerja yang berasal dari kepulauan seribu dan itu berlaku Untuk warga kepulauan seribu tentunya memiliki sesuai syarat dan ketentuan yang dibutuhkan.

“Hak jawab telah kami sampaikan dan hal ini sesuai dengan prosedur dan aturan Perundangan undangan pasal 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dan juga bagian dari hak individu Untuk melakukan sanggahan dari informasi Pemberitaan yang keliru dan merugikan nama baik H  Muhammad Idris, SE,” pungkas Furqon Zaeni Plt DPD Partai Nasdem Kepulauan Seribu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

x
x