Home » Headline » Pj Gubernur Heru Budi Mesti Berani Copot Kepala SKPD Tidak Disiplin

Pj Gubernur Heru Budi Mesti Berani Copot Kepala SKPD Tidak Disiplin

dito 07 Jan 2023 90

NasionalPos.com, Jakarta- Sebagaimana diketahui BKD mengeluarkan himbauan agar kepala SKPD atau unit SKPD untuk mengingatkan pegawai agar disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai jam kerja. Alasannya himauan ini dikeluarkan karena banyak pegawai tidak disiplin dalam kerja.

Pada saat jam kerja mereka keluar belanja, makan dan duduk di warung. Sesuai aturan, jam kerja Senin sampai Kamis pukul.08.00 sampai pukul 16.00. Jumat pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB

Menanggapi hal itu, UntuPengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada pers, ia mengatakan nampaknya persoalan mendisiplin pegawai sudah kusut, oleh karena itu pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus berani bertindak tegas. Tidakan tegas tidak sekadar mengingatkan tetapi juga harus berani menyopot kepala SKPD, demikian dikemukakan , Sabtu 7/1/2023 di Jakarta

Baca Juga :  Sekda Provinsi DKI Jakarta Lantik 61 Pejabat Eselon III, IV dan Fungsional

“Tujuan pemerintah atau keberadaan pegawai untuk melayani dan memberdayakan masyarakat untuk kesejahteaan masyarakat, Bila pegawai sudah tidak disiplin lagi harus diambil tindakan tegas agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat”ucap Amir Hamzah kepada pers, Sabtu, 7/1/2023 di Jakarta.

Menurut Amir, Masyarakat harus mendapatkan pelayanan sebaik mungkin, ketidakdisiplinan pegawai, lanjut Amir, harus disadari dan dipahami bukan hanya kesalahan pegawai tetapi juga pimpinannya. Pegawai atau bawahan tidak disiplin karena tidak diawasi secara baik oleh pimpinan. Padahal seorang pimpinan harus mampu mengelola atau mengorganisasi bawahan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Atas dasar itu, lanjut Amir, kalau ada pegawai tidak disiplin maka bukan hanya pegawai diberi sanksi tapi juga pimpinannya selaku kepala SKPD. Pimpinan bisa dipindahkan atau dicopot dari jabatan kalau memang sudah tidak mampu lagi mengatur pegawainya.

Baca Juga :  Rencana Kemendikristek Men-PTNBH-kan Usakti, Dinilai Ahistory & Diduga Abaikan Etika maupun Hukum

Disiplin pegawai tergantung pada pimpinannya. Kalau seorang pegawai tidak disiplin dan berulang kali melakukan hal yang sama, tidak disiplin maka yang salah pimpinannya. Bawahan atau pegawai tidak mungkin berbuat tidak disiplin kalau pimpinan tegas dan mampu mengorganisasi pegawainya.

“Jangan hanya pegawainya saja dikorbankan. Pimpinan pun harus bertanggungjawab. Jangan menjadi pemimpin tetapi tidak mampu mengatur, mengorganisasi dan memberdayakan bawahan atau pegawai, lebih baik berhenti jadi pejabat atau pimpinan karena masyarakat yang akan terkena dampaknya,” tegas Amir

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

x
x