Home » Headline » RUU 8 Provinsi Sepakat Dibahas Komisi II dan Pemerintah

RUU 8 Provinsi Sepakat Dibahas Komisi II dan Pemerintah

dito 13 Feb 2023 119

NasionalPos.com, Jakarta- Komisi II DPR RI bersama pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) delapan provinsi pada rapat kerja tingkat satu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya sudah sepakat untuk membentuk Panja yang nantinya akan bekerja setelah masa reses untuk membahas 8 RUU tersebut.

”Komisi II berkomitmen bersama dengan pemerintah, periode ini kalau bisa kita rapikan semua. Alhamdulillah kita sudah 12 (UU Provinsi) selesai, sekarang tinggal delapan (UU Provinsi) mudah-mudahan dalam waktu masa sidang berikutnya delapan provinsi ini selesai jadi artinya semua provinsi sudah rapi tinggal masuk ke 271 kabupaten kota nanti. Nah hari ini sudah kita mulai pembahasannya tentang delapan rancangan undang-undang itu,” jelas Doli saat ditemui Awak Media, usai Rapat Kerja tingkat satu dengan Mendagri, Menkeu, Menteri PPN/Ka. Bappenas, Menkumham, dan Komite I DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Dijelaskan Doli, Indonesia selama ini punya 20 provinsi dan 271 kabupaten kota yang alas hukumnya adalah undang-undang RIS dan bukan undang-undang Dasar 1945. Yang mana, beberapa kabupaten atau beberapa provinsi  masih bahkan tergabung dalam satu undang-undang. Dengan dibuatnya UU Provinsi ini diharapkan kejelasan terhadap alas hukum dan soal cakupan wilayah sehingga tidak terjadi lempar kewenangan dan lempar dalam hal pembangunan serta penanganan dalam provinsi tersebut.

Baca Juga :  Kunjungan Kerja ke Korea Selatan, Menteri Basuki Tinjau Kota Cerdas

”Semua 8 RUU ini akan disahkan dalam masa sidang berikutnya karena saat yang bersamaan tadi rapat internal kita menyepakati nanti di masa sidang berikutnya sudah harus masuk lagi 27 RUU tentang kabupaten kota,” terang Doli.

Baca Juga :  Bacapres Anies Baswedan Sampaikan Slogan Maju Negaranya Bahagia Rakyatnya

Diketahui delapan provinsi yang akan dibahas RUU nya adalah Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Terkhusus Bali, akan dilakukan pendalaman terkait usul dari Pemerintah Bali agar memasukan Bali sebagai daerah yang punya ’kekhasan’.

”Ada beberapa hal yang perlu kita dalami karena momentum ini dipergunakan oleh Pemerintah Bali atau masyarakat Bali untuk juga memasukkan Bali sebagai daerah yang punya ’kekhasan’ sebagai daerah pariwisata. Nah, nanti Kami sudah sepakat juga nanti pembahasannya itu kita bagi dua, tujuh yang provinsi itu mungkin relatif tidak ada masalah sama dengan yang 12 sebelumnya. Nah khusus yang Bali nanti kita akan cermati lebih dalam usulan dari pemerintah daerah itu seperti apa,” pungkas Doli.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

x
x