FAKTA Jakarta : Mempertanyakan Penelitian BPS Soal Kemiskinan Ekstrem di Jakarta.

NasionalPos.com, Jakarta– Diperoleh informasi menyebutkan bahwa sampai hari ini masyarakat masih terus mempertanyakan akurasi data kemiskinan ekstrem yang dihasilkan oleh BPS Jakarta, bahkan hingga saat ini, sikap masyarakat itu,  belum juga disikapi oleh BPS Jakarta untuk dilakukan penelitian ulang perbaikan akurasi datanya.  Seharusnya data yang dihasilkan oleh BPS ini dikonfirmasi ulang sebelum dipublikasi dan menjadi hasil akhir agar akurat.  Masyarakat mempertanyakan data adanya kemiskinan ekstrem di kawasan Kampung Apung, Jakarta Barat dan kawasan Nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, demikian disampaikan Azas Tigor Nainggolan. Ketua FAKTA Jakarta kepada nasionalpos.com, Sabtu, 18/2/2023 di Jakarta.

“Dari hasil penelitian di kedua wilayah tersebut, BPS Jakarta mendapatkan adanya warga dalam kondisi kemiskinan ekstrim dengan penghasilan Rp 11 ribu per hari atau di bawah Rp 500 ribu per bulan. Masyarakat mempertanyakan cara atau mekanisme penelitian BPS Jakarta tersebut”ungkap Azas Tigor Nainggolan.

Menurut Azas Tigor Nainggolan, d Jakarta ini, secara kasat mata sering ditemukan banyak masyarakat miskin yang merokok dan juga  mengkonsumsi minuman kopi manis dalam kemasan sehari-hari, Adapun harga satu gelas kopi manis kemasan yang sudah diseduh air panas setidaknya harganya Rp 4.000. Sementara harga rokok sekarang ini setidaknya  Rp 20.000. Jika si peneliti melihat langsung dan mencermati fakta lapangan ini tentu mengetahui bahwa  pendapatan masyarakat miskin Jakarta masih lebih dari Rp 11.000. Berdasarkan hitungan pengeluaran tersebut  berarti mereka pendapatannya bisa jadi di atas Rp 24.000 karena mereka juga memiliki pengeluaran untuk makan.  Sulit dibayangkan jika masyarakat hanya hidup dari minum kopi manis saset dan sebungkus rokok setiap hari.

“Sebagaimana saya ungkapkan sebelumnya, penelitian yang dilakukan BPS Jakarta ini rawan tidak akurat datanya. Petugas pengumpul data yang digunakan. BPS Jakarta hanya menyalin data lama dari ketua RT setempat. Pengumpul data tidak melihat dan tidak mengetahui kondisi atau pola hidup si masyarakat yang menjadi sasaran penelitian  secara benar.  Akibatnya adalah penelitian yang dilakukan oleh BPS Jakarta tersebut patut dipertanyakan karena  menghasilkan data yang tidak akurat” ucap Azas Tigor Nainggolan

Sedangkan, lanjut  Azas Tigor Nainggolan, dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, maka diperlukan adanya data yang akurat agar  sasaran dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem bisa sesuai dan tepat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat miskin.

Sayangnya, imbuh Azas Tigor, situasi data yang tidak akurat seperti hasil penelitian BPS Jakarta ini masih menjadi momok dalam mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu seharusnya BPS Jakarta mencabut hasil penelitian terdahulu dan melakukan lagi penelitian baru yang benar dan akurat.

“Penelitian yang menghasilkan data akurat  diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran dari program penanggulangan kemiskinan baik penurunan beban pengeluaran maupun peningkatan pendapatan harus menyasar pada lokus dan komunitas masyarakat yang telah ditentukan secara tepat, kalau datanya saja diduga tidak akurat, maka hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan terhadap upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta”pungkas Azas Tigor Nainggolan (*dit)