Home » Headline » Pengamat : Soal Kunker DPRD DKI Jakarta ke Luar Negeri, Jangan Plesiran Berkedok Kunker

Pengamat : Soal Kunker DPRD DKI Jakarta ke Luar Negeri, Jangan Plesiran Berkedok Kunker

dito 07 Jun 2023 89

NasionalPos.com, Jakarta-Baru-baru ini, tersiar kabar semua anggota DPRD DKI Jakarta beserta stafnya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yang disinyalir kegiatan tersebut menghabiskan pos anggaran sebear Rp 45 Miliar,

Sontak saja hal itu mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan warga Jakarta, salah seorang diantaranya dari Damuri Fikri pengamat perkotaan kepada pers, ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut terkesan membuang-buang uang rakyat saja, pasalnya kegiatan itu terkesan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

“Ya, kegiatan itu terkesan hanya menghabiskan atau memboroskan uang rakyat, karena kunker tak bisa dijelaskan atau dipertanggungjawabkan kemanfaatannya oleh DPRD sendiri.”ungkap Damuri kepada pers, Rabu, 7 Juni 2023 di Jakarta.

Damuri menilai anggota DPRD DKI Jakarta tampak terkesan ingin menghabiskan anggaran sebesar itu, hanya untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya, sehingga hal ini disinyalir anggota DPRD beserta stafnya tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi warga Jakarta, yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan, serta masih banyak  yang harus di benahi untuk kemajuan Jakarta, dengan dana segitu, seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan warga Jakarta, bukan untuk kunjungan kerja ke luar negeri yang hasilnya tidak ada manfaatnya.

Baca Juga :  Selamatkan Nasta Dengan Tidak Mencoblos 01, Rusma Yul Anwar dan Tim Terang - terangan Bilang Tidak Butuh Wakil Bupati 

“Buat apa jauh-jauh kunjungan kerja ke luar negeri, ngapain saja ke sana, kalau bukan sambil plesiran, emangnya nanti hasil kunker itu bisa diterapkan di Jakarta?”tukas Damuri.

Menurut Damuri, kegiatan kunjungan kerja itu boleh boleh saja, asalkan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat bisa diterapkan hasil kunjungan kerja itu untuk mensejahterahkan warga Jakarta maupun untuk membenahi kota Jakarta, jadi apa yang diserap dari kunjungan kerja itu, hasilnya dapat menjadi problem solving permasalahan yang terjadi dalam kehidupan warga Jakarta, ya, kalau hasil kunjungan kerja itu tidak bisa diterapkan untuk membenahi Kota Jakarta, yang masih macet, masih banyak pemukiman kumis (Kumuh & Miskin) serta masih terancam adanya bahaya banjir maupun ancaman bahaya bencana kebakaran, buat apa kunjungan kerja, jangan-jangan kunjungan kerja itu hanya kedok belaka agar bisa plesiran ke luar negeri.

Baca Juga :  PP PPM Apresiasi Kegiatan Donor Darah di Laksanakan oleh PPIR, & Berharap Jadi Ajang Diplomasi Kemanusiaan Perkuat Persaudaraan Indonesia-Rusia.

“Kalau mau plesiran ke luar negeri, jangan berkedok kunjungan kerja donk, pake duit sendiri, jangan bebani APBD, ntuh duit rakyat, harus dipertanggungjawabkan, kalau kagak bisa dipertanggungjawabkan dengan kasih tau ke warga Jakarta, hasil kunjungan kerjanya ke luar negeri ntuh apa saja, kalau kagak bisa ngasih tau ke masyarakat, ya,  sudah kagak perlu ada program kunjungan kerja, buat apa kunker? kalau malah jadi ajang plesiran, nyang kayak gini nih, besok saat pemilu jangan dipilih lagi dah, nyusahin rakyat aja, bersenang-senang diatas penderitaan rakyat”pungkas Damuri.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

x
x