Home » Ekonomi » BPSDM Kemendes Diminta Evaluasi ‘Output’ Kinerja Pendamping Desa

BPSDM Kemendes Diminta Evaluasi ‘Output’ Kinerja Pendamping Desa

dito 21 Jun 2023 197

NasionalPos.com, Jakarta- Komisi V DPR RI meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa dan PDTT untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan output tenaga pendamping desa.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal sebagaimana termaktub dalam salah satu poin RDP dengan Komisi V DPR RI Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

“Komisi V DPR RI meminta BPSDM dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan output tenaga pendamping desa serta melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI,” ujar  Muhammad Iqbal.

Baca Juga :  Ketika Dasco Turun Menjadi Operator Kekuasaan

Sebelumnya saat rapat, Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady juga mengingatkan Kementerian Desa dan PDTT untuk mengevaluasi kinerja output dari pendamping desa. Dengan demikian, sambung Hamka, diharapkan fokus kinerja pendamping desa hanya betul-betul murni untuk satu kepentingan, yaitu memajukan desa dan tidak terintervensi oleh kepentingan tertentu manapun.

“Apakah output (pendamping desa) yang dipaparkan ini betul-betul sudah sesuai harapan apa tidak? Jadi, untuk tahun 2024, bukan kami tidak setuju pendamping Pak ya. Tapi sebelum tahun 2024 untuk kita putuskan anggaran pendamping, berikan alasan-alasan pembenar yang meyakinkan kami bahwa pendamping desa itu dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk kemajuan desa, mengontrol program desa untuk kemajuan desa itu sendiri,” tandas Hamka.

Baca Juga :  Kontingen DKI Jakarta di Jambore Nasional XI 2022 Dikunjungi Wagub Ariza Patria

“Ini yang kami harapkan nanti Pak Sekjen dan seluruh jajarannya. Pak Sekjen BPSDM tolong berikan kami alasan-alasan yang benar, yang masuk akal dan tidak terintervensi oleh satu kepentingan. Kepentingan kita hanya memajukan desa. Oleh karena itu, saya sangat berharap ke Pak Sekjen dan seluruh kita yang hadir, mari kita sama-sama memikirkan desa. Ingat Pak bahwa tugas Bapak itu berat, seluruh desa menjadi harapan bagaimana pembinaannya ke bawah,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
MBG : Jangan Jadi Karpet Merah Korporasi, Petani Banyuwangi Jangan Jadi Penonton

- Banyuwangi

15 Agu 2026

BANYUWANGI, MASIONALPOS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi peluang ekonomi raksasa bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan Banyuwangi. Namun tanpa kebijakan tegas, peluang tersebut justru berpotensi menjadi karpet merah bagi korporasi dan distributor besar dari luar daerah. Pemkab Banyuwangi jangan sampai hanya menjadi penonton ketika uang program pemerintah …

Jajaran Pemkot Lubuk Linggau Hadiri dan Ikuti Acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan

Andi Ledi Lubuk Linggau

14 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah (Sekda),  H Trisko Defriyansa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Jumat (14/8/2026). Baca Juga :  Anggota DPRD …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

x
x