Home » Headline » Junimart: Pembatalan Sertifikat Hak Milik Hanya Bisa Dilakukan PTUN

Junimart: Pembatalan Sertifikat Hak Milik Hanya Bisa Dilakukan PTUN

dito 28 Jun 2023 190

NasionalPos.com, Pekanbaru- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa PT DSI telah bersurat kepada BPN untuk membatalkan sertifikat rakyat yang menurutnya Hal itu hanya menjadi kewenangan Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya sampaikan kepada pak Dirjen tadi supaya tidak akan pernah membatalkan sertifikat punya masyarakat kecuali atas keputusan PTUN Dan Pertanahan menjadi bagian Dalam perkara itu. Karena kalau itu dilakukan, dibatalkan oleh ATR BPN, maka ATR BPN menjadi salah satu yang masuk ke dalam mafia Pertanahan,” ujar Junimart dalam memimpin Rapat Panja Evaluasi Mafia Pertanahan di Pekanbaru, Riau, Rabu, (28/6/2023).

Baca Juga :  Ratusan Warga Indonesia-Rusia Ikuti Kegiatan Donor Darah di gelar oleh PPIR, Dalam Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79

Junimart mendapatkan laporan Dari masyarakat mengenai PT DSI, bahwa perusahaan tersebut melarang masyarakat masuk ke lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang notabene memiliki sertifikat hak milik.

“Perusahaan ini sama sekali tidak punya hak kecuali putusan pengadilan, oleh karena itu pertanyaan kami kok bisa pengadilan memutuskan PT DSI ini adalah yang berhak atas tanggung jawab tersebut sementara tanah itu adalah sertifikat hak milik punya rakyat,” urai Junimart.

Saat ini masyarakat tidak bisa panen karena perusahaan meminta bantuan Kepolisian untuk mengamankan lahan tersebut Dan perusahaan tersebut telah memenangkan pengadilan dari pengadilan tingkat 1 sampai dengan PK.

Baca Juga :  Kasus Korupsi di Basarnas, YLBHI: Ada Kekacauan Koordinasi di KPK

“Kok bisa pengadilan dari tingkat 1 sampai PK itu memenangkan perusahaan Dan memerintahkan supaya dilakukan eksekusi, kalau eksekusi itu tentu menjadi kewenangan BPN untuk mengukur Ulang, supaya tidak ada error pada objek ukurannya, permasalahannya BPN tidak pernah diikutkan sebagai para pihak di dalam perkara ini,” terang Junimart.

Untuk itu dalam waktu dekat ini, Junimart mengatakan akan mendatangi lokasi tanah yang di klaim oleh PT DSI.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Resmi Dibuka ; Warga Kini Bisa Lapor Langsung ke Kapolda Lampung Lewat Hotline Ini

Taufik Hidayat

22 Okt 2026

Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline “Lapor Pak Kapolda Lampung”. Layanan tersebut menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, informasi, maupun aspirasi secara langsung. Informasi mengenai layanan tersebut disampaikan melalui materi publikasi Polda Lampung menampilkan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani. Dalam publikasi itu, masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Perkuat Kualitas Penegakan Hukum, Polres Pesisir Barat Jalani Supervisi Semester II Ditreskrimum Polda Lampung

Taufik Hidayat

21 Okt 2026

Pesisir Barat – Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan Supervisi Semester II TA 2026 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung pada hari Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Polres Pesisir Barat. Kegiatan supervisi tersebut diikuti oleh seluruh personel Reskrim dari Polres Pesisir Barat dan Polres Lampung Barat yang dipusatkan di …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

x
x