Home » Headline » Evaluasi Triwulan Penjabat Kepala Daerah, Pj Gubernur Heru Paparkan Penanganan Stunting hingga RDF

Evaluasi Triwulan Penjabat Kepala Daerah, Pj Gubernur Heru Paparkan Penanganan Stunting hingga RDF

dito 10 Agu 2023 67

NasionalPos.com, Jakarta-  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah menyelesaikan evaluasi kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI.

Evaluasi tersebut secara rutin dilakukan setiap tiga bulan di Kantor Itjen Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Heru memaparkan capaian kinerja tiga bulan terakhir, khususnya pada aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemaparan tersebut lantas diperdalam dengan pengajuan pertanyaan oleh tim penilai (evaluator) Itjen Kemendagri untuk mendapatkan masukan yang membangun.

“Kami diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan. Jadi satu evaluator memberikan dua pertanyaan. Tadi ada 11 evaluator, berarti ada sekitar 22 pertanyaan yang ditanyakan,” ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Kamis (10/8).

Baca Juga :  Pemprov DKI dan BI Gelar High Level Meeting TPID

Capaian kinerja yang dipaparkan dalam rapat evaluasi, lanjut Pj Gubernur Heru, di antaranya terkait pengentasan stunting, kemiskinan, penanganan banjir, penertiban kabel, hingga pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Jakarta.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tim penilai Itjen Kemendagri memberikan masukan dan saran untuk peningkatan kinerja.

“Tim penilai ada yang memberikan saran. Saran tersebut kami terima, termasuk juga tadi terkait dengan penanganan banjir, supaya jangan lupa mengeruk kali yang kecil-kecil di utara. Kemudian RDF yang lagi ramai-ramainya. Saran-saran tim penilai bagus-bagus semua,” terang Pj. Gubernur Heru.

Baca Juga :  Komisi C DPRD DKI Jakarta Lanjutkan Evaluasi Kinerja BUMD di Tahun 2023

Terkait penerapan RDF untuk pengurangan sampah, Pj. Gubernur Heru mengungkapkan, Itjen Kemendagri mempercayakan kepada Pemprov DKI.

“Mereka mengikuti kebijakan Pemprov DKI. Kebijakannya diserahkan kepada Pemprov DKI karena Pemprov DKI yang tahu, seperti negara Singapura juga sudah lebih dulu membangun RDF,” jelas Pj Gubernur Heru.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

x
x