JPU Tolak Pledoi Terdakwa Rafael Alun

NasionalPos.com, Jakarta- Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.

Jaksa juga tetap pada pendiriannya menuntut mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut hukuman pidana penjara selama 14 tahun.

“Sejauh ini tetap menolak pleidoi, kemudian tanggapan dari kami nanti disampaikan, dan sesuai tuntutan 14 tahun,” kata jaksa KPK Zaenurofiq setelah mengikuti sidang pleidoi di PN Jakarta Pusat, Rabu, 27/12/2023

Menurut jaksa, poin-poin yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukum dalam nota pembelaannya relatif sama dengan yang disampaikan pada agenda eksepsi beberapa waktu lalu.

Poin tersebut di antaranya, yakni meminta majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk membatalkan surat dakwaan yang dinilai telah kedaluwarsa serta pengenaan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

“Ada yang kedaluwarsa juga sama seperti tanggapan eksepsi sebelumnya. Kami akan bicarakan lagi dengan tim JPU apakah nanti kami masukan lagi di replik atau tanggapan di sidang berikutinya,” kata dia.

Rencananya, penolakan atas nota pembelaan atau pleidoi dari terdakwa tersebut akan disampaikan secara tertulis pada sidang replik yang akan digelar di PN Jakarta Pusat, Jumat, 29/12/2023 mendatang

Sebelumnya, pada hari Senin 11/12/2023, Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pakal Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, Jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dikakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.