Home » Headline » Jangan Kotori Pemilu 2024 Dengan Dana Haram, DPP Gerakan Ganjar Bakal Bentuk Team Investigasi Dana Kampanye

Jangan Kotori Pemilu 2024 Dengan Dana Haram, DPP Gerakan Ganjar Bakal Bentuk Team Investigasi Dana Kampanye

dito 28 Des 2023 89

NasionalPos.com, Jakarta- Dalam beberapa waktu lalu, publik di kejutkan dengan Adanya temuan dari PPATK tentang indikasi dana kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari sumber illegal, termasuk diduga di antaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal.

Sontak saja, temuan tersebut memicu tanggapan dari berbagai komponen Masyarakat, salah satu diantaranya di tanggapi oleh DPP Gerakan Ganjar, melalui menggelar kegiatan Diskusi Publik bertajuk” “Urgensi Akuntabilitas Dana Kampanye”, Rabu 27/12/2023 malam di Café Upnormal Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat.

Di awali dengan acara Pengukuhan Pengurus Gerakan Ganjar DPD DKI Jakarta oleh Ketua Umum Gerakan Ganjar Budianto Tarigan, SH, kemudian  dilanjutkan dengan acara Diskusi dengan menghadirkan narasumber, diantaranya adalah Arief Nur Alam, Ketua Indonesia Budget Center.

Dalam paparannya, Arief Nur Alam, Ketua Indonesia Budget Center menyampaikan adanya money politic yang terstruktur, sistematis dan masif bisa dijatuhi hukum diskualifikasi. Dan itu bisa terjadi di sejumlah titik rawan penyimpangan dana kampanye yang lazim terjadi setiap pemilu.

Dia juga mengungkapkan adanya dimensi politik uang dalam Pemilu yang meliputi pembelian calon (candidacy buying) dana kampanye, pembelian suara (vote buying), politik kebijakan anggaran.

Baca Juga :  Kalau Hasto Bisa Dapat Amnesti, Why not amnesti untuk Setnov, yang sama sama korban konspirasi politik

“Politik birokrasi dan politisasi penyelenggara,” tukasnya.

Sementara itu, Kennorton Hutasoit, pendiri Perhimpunan Pemilih Indonesia yang juga di dapuk sebagai narasumber di acara diskusi tersebut, ia mengatakan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi dana kampanye, untuk itulah dirinya mengajak publik untuk aktif di media sosial untuk melaporkan kejanggalan dan penyimpangan dana kampanye.

“Cara ini lebih efektif, jika dibanding melalui proses formal yang bertele-tele dan ujungnya kerap tidak jelas,” ujar jurnalis investigasi salah satu stasiun TV Swasta ini.

Ajakan para pembicara ini disambut oleh A Wibi Wibawanto yang mewakili Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta Ganjar-Mahfud. Menurut dia, TPD siap memfasilitasi rencana pembentukan tim investigasi danakampanye Pemilu 2024 ini.

“Tim saksi TPD siap untuk berkolaborasi untuk membongkar kecurangan Pemilu, termasuk penyalahgunaan dana kampanye. Baik dari sumber dana, maupun penggunaannya,” ujar Caleg DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dari Dapil Jakarta Pusat.

Sedangkan usai acara diskusi dan pelantikan DPD Gerakan Ganjar Provinsi DKI Jakarta, kepada awak media, Ketua Umum Gerakan Ganjar Budianto Tarigan, SH, ia mengatakan tranparansi dana kampanye merupakan urgensi untuk menuju Pemilu bersih dan kredibel, Apalagi, belakangan ini ramai di media massa ada dugaan dana illegal yang menyusup ke dana kampanye pasangan Capres-Cawapres tertentu.

Baca Juga :  Di Rakernas, PDI Perjuangan Undang Sejumlah Pejabat dan Tokoh Politik

Dia juga mengingatkan, penggunaan dana illegal dan money politic tersebut, jika terbukti bisa mendiskualifikasi pasangan calon.

“Janganlah Pemilu 2024 ini di kotori oleh dana haram, karena itu, untuk mewujudkan pemilu 2024 yang bersih dan bermartabat, insyaallah, Gerakan Ganjar bakal menginisiasi terbentuknya Team Investigasi Dana Kampanye.”pungkas Budianto Tarigan, SH Ketum Gerakan Ganjar, yang juga kader Partai Golkar dan salah seorang deklarator maupun mantan pengurus DPP Projo.

Acara ini dihadiri sebanyak 50-an orang yang memenuhi ruangan, nampak juga di hadiri Yulianto Widiraharjo Wadir Jurkam TPN Ganjar-Mahfud MD, aktivis dari berbagai organisasi massa, aktivis pemuda maupun mahasiswa, serta simpatisan pendukung Ganjar-Mahfud MD yang berdomisili di Jakarta.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

x
x