Home » Headline » Jangan Kotori Pemilu 2024 Dengan Dana Haram, DPP Gerakan Ganjar Bakal Bentuk Team Investigasi Dana Kampanye

Jangan Kotori Pemilu 2024 Dengan Dana Haram, DPP Gerakan Ganjar Bakal Bentuk Team Investigasi Dana Kampanye

dito 28 Des 2023 99

NasionalPos.com, Jakarta- Dalam beberapa waktu lalu, publik di kejutkan dengan Adanya temuan dari PPATK tentang indikasi dana kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari sumber illegal, termasuk diduga di antaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal.

Sontak saja, temuan tersebut memicu tanggapan dari berbagai komponen Masyarakat, salah satu diantaranya di tanggapi oleh DPP Gerakan Ganjar, melalui menggelar kegiatan Diskusi Publik bertajuk” “Urgensi Akuntabilitas Dana Kampanye”, Rabu 27/12/2023 malam di Café Upnormal Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat.

Di awali dengan acara Pengukuhan Pengurus Gerakan Ganjar DPD DKI Jakarta oleh Ketua Umum Gerakan Ganjar Budianto Tarigan, SH, kemudian  dilanjutkan dengan acara Diskusi dengan menghadirkan narasumber, diantaranya adalah Arief Nur Alam, Ketua Indonesia Budget Center.

Dalam paparannya, Arief Nur Alam, Ketua Indonesia Budget Center menyampaikan adanya money politic yang terstruktur, sistematis dan masif bisa dijatuhi hukum diskualifikasi. Dan itu bisa terjadi di sejumlah titik rawan penyimpangan dana kampanye yang lazim terjadi setiap pemilu.

Dia juga mengungkapkan adanya dimensi politik uang dalam Pemilu yang meliputi pembelian calon (candidacy buying) dana kampanye, pembelian suara (vote buying), politik kebijakan anggaran.

Baca Juga :  Saat Terima FSAB, Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD Sebut Sebelum Ada Keppres, Jakarta Masih Berstatus Ibukota Negara.

“Politik birokrasi dan politisasi penyelenggara,” tukasnya.

Sementara itu, Kennorton Hutasoit, pendiri Perhimpunan Pemilih Indonesia yang juga di dapuk sebagai narasumber di acara diskusi tersebut, ia mengatakan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi dana kampanye, untuk itulah dirinya mengajak publik untuk aktif di media sosial untuk melaporkan kejanggalan dan penyimpangan dana kampanye.

“Cara ini lebih efektif, jika dibanding melalui proses formal yang bertele-tele dan ujungnya kerap tidak jelas,” ujar jurnalis investigasi salah satu stasiun TV Swasta ini.

Ajakan para pembicara ini disambut oleh A Wibi Wibawanto yang mewakili Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta Ganjar-Mahfud. Menurut dia, TPD siap memfasilitasi rencana pembentukan tim investigasi danakampanye Pemilu 2024 ini.

“Tim saksi TPD siap untuk berkolaborasi untuk membongkar kecurangan Pemilu, termasuk penyalahgunaan dana kampanye. Baik dari sumber dana, maupun penggunaannya,” ujar Caleg DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dari Dapil Jakarta Pusat.

Sedangkan usai acara diskusi dan pelantikan DPD Gerakan Ganjar Provinsi DKI Jakarta, kepada awak media, Ketua Umum Gerakan Ganjar Budianto Tarigan, SH, ia mengatakan tranparansi dana kampanye merupakan urgensi untuk menuju Pemilu bersih dan kredibel, Apalagi, belakangan ini ramai di media massa ada dugaan dana illegal yang menyusup ke dana kampanye pasangan Capres-Cawapres tertentu.

Baca Juga :  Alokasi Dana Hibah ETLE Dibahas Komisi B-Dishub

Dia juga mengingatkan, penggunaan dana illegal dan money politic tersebut, jika terbukti bisa mendiskualifikasi pasangan calon.

“Janganlah Pemilu 2024 ini di kotori oleh dana haram, karena itu, untuk mewujudkan pemilu 2024 yang bersih dan bermartabat, insyaallah, Gerakan Ganjar bakal menginisiasi terbentuknya Team Investigasi Dana Kampanye.”pungkas Budianto Tarigan, SH Ketum Gerakan Ganjar, yang juga kader Partai Golkar dan salah seorang deklarator maupun mantan pengurus DPP Projo.

Acara ini dihadiri sebanyak 50-an orang yang memenuhi ruangan, nampak juga di hadiri Yulianto Widiraharjo Wadir Jurkam TPN Ganjar-Mahfud MD, aktivis dari berbagai organisasi massa, aktivis pemuda maupun mahasiswa, serta simpatisan pendukung Ganjar-Mahfud MD yang berdomisili di Jakarta.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x