Home » Top News » Pemprov DKI Jakarta Sediakan Fasilitas Gedung & Jaringan Internet Untuk Pemilu 2024

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Fasilitas Gedung & Jaringan Internet Untuk Pemilu 2024

dito 30 Jan 2024 107

NasionalPos.com, Jakarta-  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari gedung untuk gudang logistik hingga jaringan internet di tempat rekapitulasi suara.

“Kita akan memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 dalam 15 hari lagi. Penting untuk memahami bahwa proses pemilihan ini adalah upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi,” kata Heru di Jakarta, Selasa, 30/1/2024.
Fasilitas yang disediakan Pemprov DKI Jakarta seperti penyediaan gedung sekretariat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan atau kecamatan.
Lalu gudang logistik dan tempat rekapitulasi suara, jaringan internet di 44 tempat rekapitulasi suara serta dukungan tenaga pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi logistik.

Baca Juga :  Pesisir Selatan Raih Juara 2 Anugerah KIP Sumbar 2025, Nagari Airhaji Barat Sabet Peringkat Pertama

Selain itu, Heru menekankan beberapa hal seperti pentingnya sinergi antara aparat keamanan dengan menempatkan personel keamanan di titik-titik strategis untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah potensi gangguan atau ancaman lainnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga melibatkan tenaga kesehatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya petugas yang kelelahan. Menurut Heru, upaya optimalisasi pengamanan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan akurat.
“Tentunya, turut mencegah potensi kecurangan maupun gangguan lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Jakarta,” ujar Heru.
Heru mengimbau agar koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya serta instansi terkait lainnya terus diperkuat. Hal itu demi memastikan semua tahapan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga :  Terkait Perkara AGK, KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba

Sebelumnya, Heru menghadiri rapat koordinasi optimalisasi kesiapan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah hukum Polda Metro Jaya bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya di Jakarta Pusat, Senin 29/1/2024

Dalam kesempatan tersebut, Heru mengajak seluruh pihak untuk bersinergi mendukung kelancaran pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pertemuan tersebut juga sebagai upaya mematangkan persiapan bersama dalam mendeteksi dan mengantisipasi segala kemungkinan ancaman maupun tantangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara.
“Bersama kita perkuat sinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai bentuk komitmen mewujudkan Sukses Jakarta untuk Indonesia,” ujar Heru. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
SIKAP POLITIK NEGARA : ANTI KAPITALISME-NEO LIBERALISME.

dito

13 Jul 2026

Di tulis dan di sampaikan Oleh : Kristiya Kartika *)   Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato resmi di acara Hari Koperasi Nasional ke 79 di Gelora Bung Karno, 12 Juli 2026, harus diinterpretasikan sebagai Pernyataan Politik Resmi Negara.   Kalimat-kalimat Presiden yang substansinya menyatakan bahwa kita harus menyadari Kapitalisme/Neo Liberalisme yang selama ini sudah …

Wawako Lubuk Linggau Pimpin Rakor Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal

Admin Redaksi

08 Jul 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU – Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, memimpin rapat koordinasi dan inventarisasi Objek Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kota Lubuk Linggau yang berlangsung di Op Room Lantai 3 Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Rabu (8/7/2026). Rapat tersebut digelar sebagai upaya Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam mengidentifikasi, mendata, dan melindungi berbagai potensi kekayaan intelektual …

PTUN Padang Tolak Gugatan Sengketa Pilwana Kambang Utara

Primadoni,SH

08 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menolak gugatan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan itu diumumkan PTUN Padang dalam informasi putusan Nomor 7/G/2026/PTUN.PDG. pada Senin 6 Juli 2026. Dalam informasi putusan tersebut menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, …

Diduga Alih Fungsi Lahan Sawah Tanpa Izin di Desa F Tugumulyo, Warga Minta Pemerintah Bertindak

Admin Redaksi

07 Jul 2026

Nasionalpos.com/Musi– Dugaan alih fungsi lahan sawah menjadi lokasi usaha warung KAP di Desa F, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, menuai keluhan dari sejumlah petani setempat. Warga menilai keberadaan bangunan usaha tersebut telah mengurangi luas lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim media di lapangan, seorang petani yang …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan Kunker Ketua TP PKK Sumsel ke Lubuk Linggau

Admin Redaksi

07 Jul 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU– Wali Kota Lubuk Linggau melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa, memimpin rapat persiapan kunjungan kerja Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Selatan, di Op Room Dayang Torek, Lantai 3 Kantor Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut membahas berbagai persiapan menjelang kunjungan TP PKK Provinsi Sumatera Selatan di Kota …

Eksekutif Sampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Admin Redaksi

07 Jul 2026

Nasionalpos.com/Musi Rawas-Eksekutif diwakili oleh Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno, SH menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah …

x
x