Pengadilan Rakyat Solusi Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Peradilan

NasionalPos.com, Jakarta- Kepala Staf Presiden Moeldoko merespons seruan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ingin menggerakkan pengadilan rakyat untuk menyikapi dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ia menyatakan tidak setuju dengan seruan tersebut mengingat Indonesia adalah negara hukum. “Karena kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan begitu,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) pekan lalu.

Pernyataan Moeldoko tersebut, juga mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan menjadi perbincangan hangat dari kalangan aktivis pro demokrasi, salah seorang diantaranya yang menanggapi pernyataan Moeldoko tersebut adalah Agus Yohanes pengamat Sosial Politik

Kepada wartawan yang menghubunginya, ia mengatakan bahwa pernyataan dari Jenderal (Purn) TNI-AD Moeldoko itu, telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia, dan bahkan juga mengabaikan nilai-nilai kedaulatan rakyat sebagai negara yang menganut system Republik, dengan memberikan porsi terbesar pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa maupun pemerintah.

“Ia sebut Indonesia adalah negara hukum, tapi Moeldoko lupa bahwa Indonesia ini bukan negara Kerajaan atau monarki, melainkan negara Republik yang menganut system kedaulatan ada di tangan rakyat, hukum diciptakan harus memenuhi rasa keadilan rakyat, serta melindungi maupun mengayomi rakyat, bukan mengayomi penguasa.”ungkap Agus Yohanes yang juga mantan Aktivis LSM Kontras.

Menurut Agus, mestinya Jenderal Moeldoko mencermati kondisi perkembangan hukum di Indonesia, bahwa kondisi hukum beserta Lembaga peradilan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah mengalami kondisi kedaruratan hukum, nah karena situasi tersebut, misalnya dalam konteks adanya kejahatan pilpres 2024 , Ketika lembaga Peradilan tidak bisa mengadili, tidak bisa menjalankan sanksi, tidak bisa melakukan penghukuman,

Maka atas nama kedaulatan rakyat, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat, karena itu pengadilan rakyat itu jangan diartikan sebagai pengadilan jalanan, tapi sebuah pengadilan yang personilnya, jaksa maupun majelis hakim dipilih dan ditentukan oleh rakyat secara independent, transparan, kredibel, akuntabel terbebaskan dari konflik kepentingan,

Serta pengadilan rakyat itu dilaksanakan secara terbuka, misalnya dilaksanakan di lapangan terbuka atau tempat gedung terbuka sehingga dapat dilihat, diawasi oleh rakyat, jika pengertiannya seperti itu, maka pengertian Pengadilan Rakyat  jangan disalah artikan pengadilan rakyat itu sesuatu yang anarkis dan menakutkan, pemerintah jangan mengintimidasi rakyat dengan pemahaman yang keliru terhadap arti , makna dan substansi digelarnya pengadilan rakyat.

“Nah giliran mau diadili dgn pengadilan rakyat, baru deh si Moeldoko ngomong soal Indonesia negara hukum. Padahal selama ini, hukum beserta lembaga peradilan sudah dikuasai dan selalu dijadikan milik Jokowi bersama kroninya (KKN) dan menjadikan negara ini menjadi negara kekuasaan, padahal sesungguhnya pengadilan rakyat adalah Solusi Ketidakpercayaan Lembaga Peradilan di Indonesia, karena pemilik kedaulatan ini adalah rakyat, maka rakyat juga sangat berhak menggelar pengadilan.”pungkas Agus.