Pengadilan Rakyat Solusi Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Peradilan

- Editor

Sabtu, 16 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Kepala Staf Presiden Moeldoko merespons seruan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ingin menggerakkan pengadilan rakyat untuk menyikapi dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ia menyatakan tidak setuju dengan seruan tersebut mengingat Indonesia adalah negara hukum. “Karena kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan begitu,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) pekan lalu.

Pernyataan Moeldoko tersebut, juga mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan menjadi perbincangan hangat dari kalangan aktivis pro demokrasi, salah seorang diantaranya yang menanggapi pernyataan Moeldoko tersebut adalah Agus Yohanes pengamat Sosial Politik

Kepada wartawan yang menghubunginya, ia mengatakan bahwa pernyataan dari Jenderal (Purn) TNI-AD Moeldoko itu, telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia, dan bahkan juga mengabaikan nilai-nilai kedaulatan rakyat sebagai negara yang menganut system Republik, dengan memberikan porsi terbesar pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa maupun pemerintah.

“Ia sebut Indonesia adalah negara hukum, tapi Moeldoko lupa bahwa Indonesia ini bukan negara Kerajaan atau monarki, melainkan negara Republik yang menganut system kedaulatan ada di tangan rakyat, hukum diciptakan harus memenuhi rasa keadilan rakyat, serta melindungi maupun mengayomi rakyat, bukan mengayomi penguasa.”ungkap Agus Yohanes yang juga mantan Aktivis LSM Kontras.

Menurut Agus, mestinya Jenderal Moeldoko mencermati kondisi perkembangan hukum di Indonesia, bahwa kondisi hukum beserta Lembaga peradilan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah mengalami kondisi kedaruratan hukum, nah karena situasi tersebut, misalnya dalam konteks adanya kejahatan pilpres 2024 , Ketika lembaga Peradilan tidak bisa mengadili, tidak bisa menjalankan sanksi, tidak bisa melakukan penghukuman,

Maka atas nama kedaulatan rakyat, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat, karena itu pengadilan rakyat itu jangan diartikan sebagai pengadilan jalanan, tapi sebuah pengadilan yang personilnya, jaksa maupun majelis hakim dipilih dan ditentukan oleh rakyat secara independent, transparan, kredibel, akuntabel terbebaskan dari konflik kepentingan,

Baca Juga :   Di Bundaran HI Warga Sambut Kick Off Keketuaan ASEAN 2023

Serta pengadilan rakyat itu dilaksanakan secara terbuka, misalnya dilaksanakan di lapangan terbuka atau tempat gedung terbuka sehingga dapat dilihat, diawasi oleh rakyat, jika pengertiannya seperti itu, maka pengertian Pengadilan Rakyat  jangan disalah artikan pengadilan rakyat itu sesuatu yang anarkis dan menakutkan, pemerintah jangan mengintimidasi rakyat dengan pemahaman yang keliru terhadap arti , makna dan substansi digelarnya pengadilan rakyat.

“Nah giliran mau diadili dgn pengadilan rakyat, baru deh si Moeldoko ngomong soal Indonesia negara hukum. Padahal selama ini, hukum beserta lembaga peradilan sudah dikuasai dan selalu dijadikan milik Jokowi bersama kroninya (KKN) dan menjadikan negara ini menjadi negara kekuasaan, padahal sesungguhnya pengadilan rakyat adalah Solusi Ketidakpercayaan Lembaga Peradilan di Indonesia, karena pemilik kedaulatan ini adalah rakyat, maka rakyat juga sangat berhak menggelar pengadilan.”pungkas Agus.

Berita Terkait

Menhub Sebut Penyeberangan Sumatera-Jawa ditambah Jadi 146 trip
TNI AL dan Brimob lakukan mediasi setelah terjadi bentrok di Sorong
Banyak Nemo Menggemaskan, Konservasi Carita Banten Dipadati Wisatawan
Peringati 68 Tahun Injil Masuk Ke Maybrat, Satgas Yonif 623 Gelar Acara Jalan Santai
Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April 2024
Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga Kutuk Tindakan Brutal OPM
Soal Merapat ke Prabowo Subianto, PKB: Kami Masih Fokus di MK
Presiden Jokowi Tinjau Stasiun Pasar Senen

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 20:12 WIB

Menhub Sebut Penyeberangan Sumatera-Jawa ditambah Jadi 146 trip

Minggu, 14 April 2024 - 19:47 WIB

TNI AL dan Brimob lakukan mediasi setelah terjadi bentrok di Sorong

Minggu, 14 April 2024 - 19:22 WIB

Banyak Nemo Menggemaskan, Konservasi Carita Banten Dipadati Wisatawan

Sabtu, 13 April 2024 - 18:22 WIB

Peringati 68 Tahun Injil Masuk Ke Maybrat, Satgas Yonif 623 Gelar Acara Jalan Santai

Sabtu, 13 April 2024 - 17:11 WIB

Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April 2024

Senin, 8 April 2024 - 21:44 WIB

Soal Merapat ke Prabowo Subianto, PKB: Kami Masih Fokus di MK

Senin, 8 April 2024 - 21:16 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Stasiun Pasar Senen

Senin, 8 April 2024 - 20:00 WIB

PODSI Siapkan Tim Canoeing Incar Tiket Olimpiade Paris di Jepang

Berita Terbaru