Home » Headline » KGMBK Desak KPK agar Periksa Politisi Nasdem di Duga terlibat Beberapa Kasus Korupsi

KGMBK Desak KPK agar Periksa Politisi Nasdem di Duga terlibat Beberapa Kasus Korupsi

dito 08 Mei 2024 172

NasionalPos.com, Jakarta- Masih mengenai Donny Imam Priambodo politisi Partai Nasdem yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem Bidang Digital dan Siber, yang ditengarai adanya dugaan keterlibatan yang bersangkutan di beberapa kasus Korupsi berskala Nasional, namun demikian, hingga saat ini yang bersangkutan, tidak tersentuh hukum, justru malahan masih berkeliaran bebas, demikian disampaikan Amir Basman juru bicara Koalisi Gerakan Masyarakat Berantas Korupsi di Jakarta, Rabu, 8/5/2024.

“Ini fenomena yang sangat mengherankan dan sekaligus memprihatinkan bagi upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, ada seorang petinggi Parpol yang diduga terlibat kasus korupsi proyek Bakamla 2016 silam, diduga juga terlibat kasus Korupsi Pengadaan Tower BTS Kemenkominfo 2022, tapi sampai sekarang yang bersangkutan masih berkeliaran bebas,” ungkap Amir Basman.

Baca Juga :  Novel Baswedan Duga Penangkapan SYL Tutupi Dugaan Pemerasan

Selain itu, lanjut Amir Basman, dirinya bersama rekan-rekannya telah melakukan penelusuran terkait keterlibatan yang bersangkutan di beberapa kasus dugaan korupsi, sehingga berhasil menemukan adanya informasi yang menyebutkan selain diduga terlibat kasus pengadaan tower BTS kemenkominfo, yang bersangkutan bersama rekan separtainya diduga terlibat praktek pungutan Liar import Bawang Putih yang merugikan negara sebesar puluhan trilyun rupiah dari tahun 2018-2020.

““Lebih aneh lagi, dan janggal, yang bersangkutan itu diduga juga menikmati duit dari kasus-kasus tersebut,  namun hingga saat ini tidak tersentuh hukum.”tukas Amir Basman.

Menurut Amir Basman, kemungkinan, yang bersangkutan ini mendapatkan backing dari pihak -pihak yang menikmati hasil kejahatan tersebut, bahkan para backing tersebut bisa jadi sebagai otak di balik kejahatan tersebut, sehingga mereka lebih berharap agar yang bersangkutan tidak terjerat hukum, agar pihak-pihak tersebut merasa aman dan nyaman, untuk itu mereka berusaha melindungi yang bersangkutan agar tidak terjerat hukum, mungkin si DIP ini memegang kunci dari para pihak yang menjadi backing dia.

Baca Juga :  Pengamat Usulkan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Berbasis Koperasi Solusi Masalah Ojek Online Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

““Ya, atas informasi temuan tersebut, kami mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa yang bersangkutan (DIP) terhadap berbagai kasus yang diduga melibatkan yang bersangkutan,  jangan ada kesan bahwa KPK terjebak oleh kepentingan tertentu, sehingga menjadikan seseorang kebal hukum, nah kalau itu terjadi jangan salahkan kalau rakyat menuntut agar KPK membubarkan diri saja, percuma ada KPK,” pungkas Amir Basman.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Kajati Sumbar Kunjungi Kejari Pesisir Selatan, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Penguatan Sinergi

Primadoni,SH

10 Jun 2026

Pesisir Selatan, Naainalpos.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sumatera Barat, Seftie Dedie, melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumbar turut didampingi Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha serta rombongan dari Kejaksaan Tinggi …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

LSM Garuda Nasional Desak Kejari Painan Usut Dugaan Pungli PPK Pertanian Pessel Terkait Program OPLAH 2025

Primadoni,SH

06 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) PPK Pertanian, Hendro Kurniawan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), kepada Kejaksaan Negeri Painan. Laporan tersebut diajukan menyusul munculnya dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 15 persen yang diterima …

x
x