Home » Headline » Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA

dito 17 Jun 2024 203

NasionalPos.com, Jakarta-   Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat kerja sama lintas sektoral terkait penanganan korban perdagangan orang. Khususnya bagi korban dari kalangan perempuan dan anak-anak.

Demikian disampaikan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, Senin (17/6/2024) kepada wartawan. Menurut dia, penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Karena itu, terkait penanganan perempuan dan anak korban TPPO, kami akan memperkuat kerja sama lintas sektor,” ujarnya. Menurut Menteri, koordinasi berkelanjutan dari semua pihak diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Indonesia.

Baca Juga :  Kadinkes Subang jenguk Cello Alfaro

Bintang lalu memberi contoh penanganan terhadap kasus yang menimpa satu keluarga asal Karawang, Jawa Barat, di Malaysia. Seorang perempuan berinisial EH bersama suami dan kedua anaknya terjebak modus penyaluran pekerja ke luar negeri secara ilegal.

Mereka tertangkap dalam razia saat akan pulang ke Indonesia melalui jalur laut pada 24 Februari 2024. Saat itu EH dan keluarga berniat berangkat dari Pelabuhan Kelang, Malaysia, menuju Tanjung Balai, Sumatra Utara.

Setelah penangkapan, mereka dibawa ke penampungan Semenyi, Malaysia, di mana pihak KBRI melakukan pendataan dan memberikan bantuan kepada korban. “Kini, korban telah berada di tempat aman dan perkembangannya terus dipantau,” ujar Bintang.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Ikut Kampanye Pilpres 2024 Bisa Dianggap Penyalahgunaan Jabatan & Bisa Dimakzulkan

Menurut Menteri, Kementerian PPPA siap memberikan pendampingan secara psikologis maupun hukum kepada korban. Sebelumnya hal ini telah diinisiasi Dinas PPPA Karawang beserta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3PMI) Jawa Barat.

Ketua Tim Perlindungan Perempuan Dinas PPPA Karawang, Ika Rostika, menyatakan pihaknya akan mendampingi korban hingga kondisinya membaik. “Kami akan meningkatkan sosialisasi terkait TPPO agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x