Presiden Jokowi Ikut Kampanye Pilpres 2024 Bisa Dianggap Penyalahgunaan Jabatan & Bisa Dimakzulkan

NasionalPos.com, Jakarta-Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu, tentunya ungkapan Presiden Jokowi tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, dan juga dari berbagai sudut pandang, sehingga ungkapan Presiden Jokowi tersebut memicu terjadinya polemik yang semakin memanaskan suhu politik menjelang hari pemungutan suara Pilpres tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Perbedaan sudut pandang untuk mencermati ungkapan disampaikan Presiden Jokowi mengenai Presiden boleh kampanye saat pemilu berlangsung, juga disampaikan oleh Agus Yohanes pengamat Sosial Politik kepada wartawan.

Ia mengatakan pernyataan Jokowi tersebut melanggar etika politik dan pranata kehidupan bernegara yang baik, serta  dinilai akan semakin menunjukkan ketidaknetralan. Dari segi etika politik, sikap Presiden tersebut dipandang tidak baik meski aturan perundang-undangan tidak melarangnya,

Begitu pula dalam negara demokrasi, presiden bisa berkampanye. Apalagi jika yang bersangkutan maju sebagai petahana, namun demikian, ada larangan pemanfaatan fasilitas negara. Akan tetapi, yang menjadi persoalan di Indonesia, sulit untuk memisahkan fasilitas negara. Mana saja fasilitas yang bisa digunakan dan mana yang harus ditinggalkan.

“”Karena kesulitan itu, pada akhirnya presiden sebagai simbol menjadi tidak netral, tidak fair.”ungkap Agus Yohanes kepada wartawan, Kamis, 1/2/2024 di Jakarta.

Selain itu, lanjut Agus Yohanes, jika Presiden Jokowi ikut berkampanye dalam ajang Pilpres 2024, sedangkan ia bukan konstestan pilpres 2024,  lalu Presiden Jokowi berkampanye untuk siapa, tentunya Jokowi akan mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, bagaimana pun dukungan seorang presiden kepada salah satu pasangan capres-cawapres akan sangat menguntungkan bagi pasangan calon tersebut.

Sementara jabatan presiden sebenarnya jabatan publik. Ketika jabatan itu dipakai untuk mendukung salah satu calon, dengan sendirinya itu adalah penyalahgunaan jabatan.

”Karena tidak mungkin satu orang lalu masyarakat bisa melihat dia sebagai pribadi atau sebagai presiden. Pasti akan dilihat sebagai presiden, sehingga tindakan itu menjadi daya Tarik agar masyarakat memilih pasalon yang di dukung oleh Presiden Jokowi, tindakan ini jelas menciderasi demokrasi” ucapnya.

Menurut Agus Yohanes, setidaknya ada tiga etika yang dilanggar. Pertama, presiden sulit menghindari konflik kepentingan. Benturan kepentingan menjadi keniscayaan karena yang dibela merupakan keluarga, Kedua, presiden dinilai gagal menghadapi dilema representasi, yakni representasi sebagai presiden dan kepala negara, serta representasi sebagai bagian dari kontestasi pemilu,

Problem ketiga bahwa pernyataan presiden tidak menggunakan justifikasi etika. Dia hanya berdasarkan pada aturan tertulis. Meski boleh secara dejure hukum, faktanya masyarakat lebih senang jika presiden bersandar pada prinsip etika dan moralitas.

Jika demikian kondisinya, lanjut Agus Yohanes, maka peluang rakyat untuk meminta mundur Jokowi dari jabatan Presiden itu suatu keniscayaan, yang mestinya direspon cepat oleh pimpinan Partai Politik yang masih berpihak kepada kepentingan bangsa, negara dan kedaulatan rakyat, dengan melakukan Gerakan politik untuk mempercepat impeachment Jokowi, ya, tentunya melalui Sidang Istimewa MPR, namun apabila elit parpol membiarkan atau mendiamkan tuntutan rakyat tersebut, maka hal ini akan menimbulkan kekecewaan dari masyarakat.

“ Ingat, jika rakyat sudah meningkat taraf kekecewaannya terhadap pemerintah maupun terhadap elit politik, maka jangan salahkan rakyat akan mengambil jalannya sendiri.”pungkas Agus