Home » Headline » Kampanye Tanpa Politik Agama dan Identitas, Itu Janji Pram-Rano

Kampanye Tanpa Politik Agama dan Identitas, Itu Janji Pram-Rano

dito 23 Sep 2024 151

NasionalPos.com, Jakarta- Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung berjanji dirinya bersama pasangan Rano Karno akan berkampanye tanpa membawa politik agama hingga identitas.

“Mari kita kompetisi bersama, bertanding bersama.  Tapi yang paling penting kami berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, dan melaksanakan pilkada dengan  riang gembira,” kata Pramono saat memberikan sambutan usai pengundian nomor urut peserta di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 23/9/2024
Usai pengundian nomor urut, Pramono menilai nomor tiga ini menjadi penyemangat baru karena sebelumnya Rano Karno telah yakin dirinya mendapatkan nomor urut tiga.
Bagi Pramono, Jakarta bukanlah menjadi suatu hal yang baru sehingga dirinya akan tetap melanjutkan apa yang sudah dilakukan para pendahulu.
“Jakarta bukan ibarat sebuah cerita baru, maka bukanlah ganti buku, tapi melainkan buka bab baru untuk kita isi bersama,” ujar Pramono.
Pramono juga mengaku telah melakukan kunjungan kepada penjabat terdahulu untuk belajar lebih dalam terkait Jakarta dan mendapatkan banyak masukan sebagai kekuatan dalam membuat Jakarta lebih baik.
“Maka untuk itu saya dan bang Doel selama ini keliling telah berdiskusi dengan mantan gubernur mulai bang Foke, bang Yos, pak Ahok, mas Anies ketemu di CFD, dan juga para tokoh yang ada, mulai pak JK, pak SBY, bu Mega, dan tokoh-tokoh lain,” jelas Pramono.
Selain itu, Pramono juga mengaku telah belajar permasalahan di Jakarta dengan turun langsung ke lapangan mulai dari bertemu dengan ojek online (ojol) di tepi jalan, masyarakat terpinggirkan, kaum miskin kota, warga Kampung Bayam, dan masyarakat di berbagai wilayah Jakarta. Hal ini menjadi upaya Pramono-Rano dalam membuat Jakarta menyala.
“Kami ingin membuat Jakarta menyala. Mau cari kerja enggak ribet, carinya dimana? dengan kerja bersama Insyaallah kita bikin Jakarta enggak ribet deh, yang jelas paslon tiga tidak mau ada keribetan, kita bikin mudah, kita bikin enjoy, nyaman, bahagia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah secara substansi mari kita bertarung gagasan untuk membuat Jakarta lebih baik,” jelas Pramono.
Terakhir, Pramono berharap Pilkada Jakarta 2024 ini bisa berjalan baik, dan pihak KPU DKI Jakarta dapat menjadi panitia yang adil sehingga dapat menentukan pilihannya sesuai visi dan misi Jakarta yang lebih baik.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.
Penetapan itu berdasarkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta yang dilakukan di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin malam.
Nomor urut tersebut akan dipakai masing-masing pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta selama kampanye hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x