Home » Headline » Pengamat : Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sudah Saatnya Berorientasi pada Cipta, Lindungi & Bina Usaha

Pengamat : Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sudah Saatnya Berorientasi pada Cipta, Lindungi & Bina Usaha

dito 22 Okt 2024 180

NasionalPos.com, Jakarta-  Salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni memberantas kemiskinan dan memperkuat stabilitas nasional. Hal itu akan diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan serta penguatan ketahanan pangan dan keamanan nasional. Pilar tersebut merupakan fondasi penting bagi Pembangunan Indonesia berkelanjutan.

Penyampaian program prioritas pemberantasan kemiskinan, itu pun mendapatkan respon dari berbagai kalangan, salah seorang diantaranya, adalah FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd seorang pengamat sosial, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan , tentunya harus di awali dengan penetapan orientasi dari tujuan pengentasan kemiskinan tersebut

Sebab pengentasan kemiskinan ini orientasinya apa dan kemana? Apakah pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga miskin yang bersifat instant, atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bagi keluarga miskin secara permanen, berkelanjutan serta mampu merubah keluarga atau orang miskin menjadi keluarga atau orang Sejahtera.

“Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan memang cenderung menurun, tapi Ketimpangan ekonomi di Indonesia makin meningkat dan belakangan ini mencapai rekor tertinggi 0,41 yang diukur berdasarkan indeks Gini pengeluaran konsumsi rumah tangga.”ungkap FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd yang juga alumni PMKRI kepada wartawan, Selasa, 22/10/2024 di Jakarta.

Lebih lanjut FX Dodik Geger, SPd lulusan IKIP Malang tahun 1996 ini mengatakan selain implikasi ekonomi, isu meningkatnya ketimpangan juga penting secara sosial dan politik karena bisa membahayakan stabilitas masyarakat, terutama di negara demokrasi yang besar, dan beragam seperti Indonesia yang diganggu oleh merebaknya kemiskinan dan kerentanan di tengah meningkatnya harapan, bahkan meningkatnya kekerasan sebagai akibat dari makin tingginya ketimpangan pada kabupaten/kota di sejumlah provinsi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah “tinggi konflik” meningkatnya kekerasan sebagai akibat dari makin tingginya ketimpangan pada kabupaten/kota di sejumlah provinsi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah “tinggi konflik”

Baca Juga :  Silahturahmi Ketum DPP Partai Golkar, PAN & PPP Bentuk Koalisi Bertiga Bersatu

“ Fenomena tersebut memperlihatkan adanya fakta program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih belum tepat sasaran karena berbagai program bantuan tersebut masih mengedepankan orientasi pada pro poor bersifat instans serta rentan di politisir untuk kepentingan pihak pihak tertentu, serta rentan terjadinya korupsi”tukas FX Dodik yang juga pernah bersama Budiman Sudjatmiko dengan aktivis pro demokrasi lainnya membidani berdirinya Komite Independen Pemantau Pemilu, di deklarasikan bulan Maret 1996 silam di Taman Ismail Marzuki.

Padahal, sambung FX Dodik Geger dalam penanganan kemiskinan tidak terlepas dari pendidikan yang
Harus berorientasi pada Cipta kerja bukan cari kerja, ,tidak bisa berorientasi pada pro poor, melainkan perlu di bangunlah Visi wirausaha, Karakter wirausaha, Skill wirausaha, serta perlu kepastian hukum yang melindunginya, yang kemudian perlu adanya pengaturan tata Ekonomi yang berkeadilan sosial, melalui lembaga ekonomi yang memiliki kemampuan mengorganisir pasar, yakni dengan pembentukan koperasi ala Bung Hatta, yang selama ini pemahaman masyarakat terhadap koperasi telah di manipulasi oleh rentenir, misalnya pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan, melalui pembentukan koperasi Ojek Online, koperasi yang beranggotakan driver motor maupun mobil online dan pengguna jasa online, yang kemudian di kelola bersama, bergotong-royong mewujudkan kesejahteraan bersama, nah adapun peran pemerintah adalah melindungi & memberdayakan koperasi jasa di bidang transportasi tersebut, contoh lagi di pedesaan bikin Badan usaha milik desa atau koperasi petani yang anggotanya petani dan masyarakat, koperasi menyediakan pupuk, bibit padi dsbnya untuk petani, dan hasilnya langsung di jual ke masyarakat yang juga anggota masyarakat.

“itu contoh saja, saya yakin jika itu terbentuk, baik masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan akan sejahtera, driver ojol sejahtera cari nafkah di perkotaan, sedangkan petaninya juga sejahtera, karena mereka menerapkan koperasi berbasis digital, bisa juga lho koperasi petani di pedesaan itu berbasis platform digital.” tandas FX Dodik Geger Ekalaksana.

Baca Juga :  Dicurigai Gugatan Moeldoko Ke Demokrat, Diduga Bentuk Intervensi Jokowi di Pilpres 2024

Sehingga dengan demikian, sambungnya, masalah pengentasan kemiskinan sudah tepat di tangani oleh sebuah Badan khusus yang berkoordinasi, berkomunikasi dan bersinergi dengan kementerian hukum, kementerian pendidikan, kementerian ekonomi kreatif, kementerian koperasi, kementerian Komunikasi & Informasi (karena terkait dengan digitalisasi) dan kementerian budaya, karena masalah kemiskinan juga tidak terlepas dari masalah budaya, yakni membentuk karakter itu juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari budaya, bangsa Indonesia harus bisa membangun budaya etos kerja yang disiplin, mandiri, anti KKN dan inovatif.

Selain itu, menurut Dodik Geger panggilan akrabnya, pengentasan kemiskinan juga mesti berorientasi pada pro job yang bersifat partisipatoris diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka lapangan kerja, serta perlu adanya program yang berkelanjutan berbasis pada partisipasi, inovasi desa maupun perkotaan serta melibatkan kelompok-kelompok swadaya dalam masyarakat, Oleh karena itu, perlu adanya perubahan Orientasi maupun Paradigma dalam pemberantasan kemiskinan, agar program yang di laksanakan bukan hanya sekedar pengentasan kemiskinan secara instans, tanpa memperhatikan masalah ketimpangan,

“Akan tetapi sebagai solusinya di perlukan upaya pengentasan kemiskinan yang sistematis, permanen, partisipatif dan berkelanjutan, serta berorientasi pada membentuk pasar kerja, maupun pasar usaha dengan cara pengorganisasian pasar melalui Koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa, maupun Lembaga usaha lain dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas & Berkeadilan sosial., kami berharap program pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo-Gibran berorientasi pada cipta, lindungi & bina usaha bagi masyarakat ” Pungkas FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

x
x