Home » Headline » Komisi XIII Dorong Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum Pendidikan

Komisi XIII Dorong Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum Pendidikan

dito 31 Okt 2024 169

NasionalPos.com, Jakarta-  Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat dan menyerukan Kementerian HAM untuk memperkuat literasi HAM di Indonesia. Willy mengungkapkan perlunya Indonesia belajar dari Korea Selatan (Korsel) bahwa penerapan nilai HAM di negara tersebut dapat disebarkan melalui drama-drama Korea

Willy menyampaikan ide ini dalam Rapat Komisi XIII di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Dalam sesi tersebut, ia mengusulkan agar Kementerian HAM lebih aktif menanamkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan. “Di Korea Selatan, apresiasi terhadap HAM begitu tinggi. Ini yang sebaiknya kita pelajari agar masyarakat kita tak amnesia soal HAM,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Willy juga mengemukakan gagasan besar untuk mendirikan Universitas HAM sebagai bentuk nyata komitmen pendidikan HAM di Indonesia.

Baca Juga :  Ada Capres Cawapres Terkendala Batas Usia, ProJo se-Tanah Papua Dorong Pasangan Prabowo-Agus Jabo (Ketua Umum Partai Prima)

“Basisnya ada dua, (yaitu) edukasi dan literasi. Untuk edukasi, nilai-nilai HAM bisa masuk ke dalam kurikulum. Dengan begitu, pemahaman HAM akan tertanam sejak dini,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa literasi HAM juga sangat penting karena ini adalah perspektif yang harus dikuatkan dalam pola pikir masyarakat.

Rapat tersebut juga menjadi momen diskusi soal anggaran, di mana Menteri HAM, Natalius Pigai, mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp20 triliun untuk menjalankan sekitar 200 program yang telah direncanakan selama lima tahun ke depan. Namun, usulan ini mendapat sorotan dari anggota Komisi XIII lainnya, termasuk Yasonna Laoly yang mengingatkan pentingnya bersikap realistis dalam permintaan anggaran, mengingat terbatasnya alokasi APBN.

Baca Juga :  Kasad Apresiasi Produk Unggulan UMKM Babinsa Korem 084/BJ

Pigai menegaskan bahwa anggaran sebesar itu diperlukan guna membangun infrastruktur dan program edukasi HAM, termasuk rencana besar membentuk universitas HAM bertaraf internasional. Menurut Pigai, program-program yang telah disusun bertujuan untuk meningkatkan pemahaman HAM dalam setiap lapisan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Dengan adanya rencana memasukkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum, diharapkan Indonesia dapat membangun generasi yang lebih sadar dan peduli pada hak asasi manusia. Seperti yang ditekankan Willy, pendidikan dan literasi adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Penerapan ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama Kementerian Pendidikan, agar HAM dapat benar-benar menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum, Usut Rp 50 Milyar APBD 2026 Pemprov DKI Jakarta, Untuk Pembangunan RSUD Cakung

dito

24 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Terkait dengan adanya temuan dugaan adanya dana Rp 50 Milyar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 Pemprov DKI Jakarta, yang semestinya peruntukkannya membangun Rumah Sakit Daerah Cakung, yang total membutuhkan biaya Rp 400 milyar, namun hingga saat ini pembangunan fisiknya belum ada,   Maka kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

x
x