Home » Headline » Komisi XIII Dorong Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum Pendidikan

Komisi XIII Dorong Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum Pendidikan

dito 31 Okt 2024 115

NasionalPos.com, Jakarta-  Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat dan menyerukan Kementerian HAM untuk memperkuat literasi HAM di Indonesia. Willy mengungkapkan perlunya Indonesia belajar dari Korea Selatan (Korsel) bahwa penerapan nilai HAM di negara tersebut dapat disebarkan melalui drama-drama Korea

Willy menyampaikan ide ini dalam Rapat Komisi XIII di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Dalam sesi tersebut, ia mengusulkan agar Kementerian HAM lebih aktif menanamkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan. “Di Korea Selatan, apresiasi terhadap HAM begitu tinggi. Ini yang sebaiknya kita pelajari agar masyarakat kita tak amnesia soal HAM,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Willy juga mengemukakan gagasan besar untuk mendirikan Universitas HAM sebagai bentuk nyata komitmen pendidikan HAM di Indonesia.

Baca Juga :  Diduga Mekanisme Penganggaran Formula E di APBD DKI Jakarta, Rentan Munculnya Tindak Pidana Korupsi, KPK Wajar Panggil Gubernur Anies Baswedan

“Basisnya ada dua, (yaitu) edukasi dan literasi. Untuk edukasi, nilai-nilai HAM bisa masuk ke dalam kurikulum. Dengan begitu, pemahaman HAM akan tertanam sejak dini,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa literasi HAM juga sangat penting karena ini adalah perspektif yang harus dikuatkan dalam pola pikir masyarakat.

Rapat tersebut juga menjadi momen diskusi soal anggaran, di mana Menteri HAM, Natalius Pigai, mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp20 triliun untuk menjalankan sekitar 200 program yang telah direncanakan selama lima tahun ke depan. Namun, usulan ini mendapat sorotan dari anggota Komisi XIII lainnya, termasuk Yasonna Laoly yang mengingatkan pentingnya bersikap realistis dalam permintaan anggaran, mengingat terbatasnya alokasi APBN.

Baca Juga :  Aparat Pemerintah Jangan Sampai Kalah Dengan Penguasa Lahan Bangunan Tidak Berijin, Bongkar Segera Bangunan Tak Berijin di Duri Kepa Jakbar

Pigai menegaskan bahwa anggaran sebesar itu diperlukan guna membangun infrastruktur dan program edukasi HAM, termasuk rencana besar membentuk universitas HAM bertaraf internasional. Menurut Pigai, program-program yang telah disusun bertujuan untuk meningkatkan pemahaman HAM dalam setiap lapisan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Dengan adanya rencana memasukkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum, diharapkan Indonesia dapat membangun generasi yang lebih sadar dan peduli pada hak asasi manusia. Seperti yang ditekankan Willy, pendidikan dan literasi adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Penerapan ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama Kementerian Pendidikan, agar HAM dapat benar-benar menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

Di duga Di salahgunakan Ainun Naim dkk, Paguyuban Karyawan Trisakti Desak BNI Blokir Rekening Yayasan Trisakti & Usakti

dito

01 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- -Paguyuban Karyawan Trisakti mendesak kepada Pimpinan BNI Cabang Harmoni untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening dari Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 407/G/2022/PTUN.JKT, jt No. 250/B/2023/PT.DKI, jt Nomor 292-K/TUN/2024jt Nomor 227 PK/TUN/2025 bahwa Yayasan Trisakti yang diinisiasi oleh Pemerintah c.q Menteri Pendidikan Tinggi secara inkracht adalah tidak …

x
x