Home » Nasional » daerah » Bawaslu Pessel Gelar Rakor Pengelolaan BMN Bersama Bawaslu Provinsi

Bawaslu Pessel Gelar Rakor Pengelolaan BMN Bersama Bawaslu Provinsi

Primadoni,SH 15 Mei 2025 175

Pessel, Nasionalpos.com —-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menggelar rapat kordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Ruang Rapat Kantor setempat, Kamis (15/05).

Hadir sebagai narasumber Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili Kabag Administrasi Bawaslu Sumbar Mafral, SE.,MM, dan Kabid Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, (BPK PAD), Pesisir Selatan, Nesvita Zikra, M.Si.

Ketua Bawaslu Pessel Afriki Musmaidi, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan BMN, seperti, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemindahtanganan, diselenggarakan sesuai ketentuan.

“Pengelolaan BMN ini sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan agar berjalan optimal, tambah ketua.

Baca Juga :  Jajaran Birokrasi Pemprov DKI Jakarta, Di Instruksikan Gubernur Pramono Atasi Penumpukan Proyek di Akhir Tahun

Kemudian, Kepala Sekretariat Bawaslu Pessel Rinaldi menyampaikan data inventaris BMN sebanyak 140 unit yang terdiri atas aset berwujud dan aset tidak berwujud.

Klasifikasi berdasarkan kondisi aset tersebut yaitu 119 unit kondisi baik, 3 unit kondisi rusak ringan, dan 18 unit rusak berat.

” Dari hasil inventarisir masih banyak kekurangan barang untuk mendukung pelaksanaan tugas,” sebutnya.

Sementara itu, dalam pemaparan materi Mafral atau akrab disapa Babe mengupas pengelolaan barang milik negara, mulai dari perrncanaan, penatausahaan, pemeliharaan, pemusnahan hingga penghapusannya.

“Setiap barang harus jelas pencatatannya baik sumber perolehannya, pengelolaan, dan pemanfaatan,” ujarnya.

Baca Juga :  Update Data Corona (11/4/2022) Jumlah Pasien Positif 6.033.903 Orang dan Meninggal 155.674 Orang

Menurutnya, Pengelolaan BMN yang tidak baik akan berdampak pada masalah hukum bagi penanggung jawab atas barang tersebut.

Hal lain yang ditekankan, proses pemusnahan aset tersebut sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh regulasi.

Kabid Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, ( BPK PAD), Pesisir Selatan, Nesvita Zikra, M.Si, menuturkan bahwa poin penting dalam pengelolaan BMN bertujuan untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara, memastikan penggunaan aset, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah/lembaga itu sendiri.

” Pengelola barang harus memastikan pemegang barang dapat memanfaatkan dengan penuh tanggungjawab dan teradministrasi secara baik,” tutupnya.***

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolres Pesisir Barat Terima Audiensi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinatoriat Wilayah Barat Raya

Taufik Hidayat

11 Nov 2026

Pesisir Barat – Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.IK., M.H., menerima audiensi dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinatoriat Wilayah Barat Raya, pada hari Rabu tanggal 11 November 2026, pukul 13.00 WIB di Ruang Vicon Polres Pesisir Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pesisir Barat didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Pesisir Barat. …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Pemberian proyek dari 2 kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad”

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di terima menyebutkan adanya dugaan pemberian proyek tanpa tender dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan senilai Rp 14. 696. 955. O55 kepada PT Rans Animasi Indonesia yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad utusan khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, adapun proyek tersebut bertujuan …

Sempat Mundur dari PPPK Demi Maju PilPeratin, Kini Kembali Mengajar: Ada Apa dengan Status Kepegawaian HS?

Taufik Hidayat

10 Nov 2026

PESISIR BARAT – Kembalinya seorang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berinisial HS ke ruang kelas SMP Negeri Satu Atap 3 Krui, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mulai menuai sorotan dan memunculkan sejumlah pertanyaan serius. HS diketahui pernah mencalonkan diri sebagai Peratin Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras. Dalam proses pencalonan tersebut, …

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Buka Kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Andi Ledi Lubuk Linggau

09 Nov 2026

Nasionalpos.com-LUBUK LINGGAU– Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, membuka kegiatan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Pemilih Pemula Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, yang berlangsung di Cinema Hall Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Kesadaran Politik bagi Generasi Muda yang Berintegritas dalam Mewujudkan Demokrasi …

Camat dan Pj Kades Kalianget Barat Angkat Bicara Soal Warga yang Pasif di Kegiatan RT

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

09 Nov 2026

NASIONALPOS.com SUMENEP, JATIM – Warga RT 02/RW 02 Perumahan Kalianget Paradise menunjukkan kekompakan dan kepedulian lingkungan yang luar biasa melalui aksi nyata yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB, Minggu (08/11/2026). Dalam satu hari, warga sukses menggelar dua agenda besar sekaligus, yakni Senam Sehat Bersama dan Kerja Bakti massal di area lingkungan perumahan. Sejak pagi hari, …

GRIB Jaya Pertanyakan Pengawasan PUPR Pesibar, Kontraktor Diminta Bertanggung Jawab

Taufik Hidayat

06 Nov 2026

Pesisir Barat – Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang tengah menjadi sorotan masyarakat mendapat perhatian dari organisasi masyarakat (Ormas) GRIB Jaya. Organisasi tersebut mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesibar agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap pihak ketiga atau kontraktor pelaksana apabila ditemukan pekerjaan yang tidak …

x
x