Home » Hukum » Mantan PLT Kades Kemeja Diduga Sunat Anggaran Dana Desa ,DPD JPKP Konkep Beri Warning Ada Penyelewengan Tak Wajar

Mantan PLT Kades Kemeja Diduga Sunat Anggaran Dana Desa ,DPD JPKP Konkep Beri Warning Ada Penyelewengan Tak Wajar

Iyut Ermawati - Karawang 17 Jul 2025 336

nasionalpos.com -Konawe Kepulauan, 17 Juli 2025 – Dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) kembali mencuat di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara. Kali ini, mantan Pelaksana Jabatan (PLT) Kepala Desa Kekea menjadi sorotan setelah mencuat dugaan pemotongan anggaran Dana Desa yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Konkep Bidang Advokasi Hukum, [Sahdan], menyampaikan keprihatinannya atas dugaan praktik manipulasi dana tersebut,.
Menurutnya dari beberapa Item pekerjaan proyek Tahap II 2024 yang lalu masih ada yang belum selsai sampai hari ini, bahkan ada yang di anggap fiktif.

Baca Juga :  PLN konkep Dinilai Gagal Layani Masyarakat,JPKP : Pemadaman sudah Keterlaluan !

“ Lebih lanjut Sahdan mengatakan, Kami telah menerima berbagai laporan dari masyarakat Desa Kekea terkait dugaan penyalah gunaan anggaran Dana Desa oleh oknum mantan PLT Kades. Ia menegaskan Jika hal tersebut benar terjadi, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan pengrusakan terhadap sistem pembangunan Desa,” tegasnya.!!

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti awal dan akan segera melaporkannya ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“JPKP DPD KONKEP akan terus mengawal proses ini agar terang benderang. Kami berharap oleh pemerintah daerah segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan,” tambahnya.

Masyarakat Desa Kekea sendiri telah menyampaikan keluhan atas tidak transparannya pelaksanaan proyek dan penggunaan Dana Desa selama masa jabatan PLT tersebut. Beberapa program yang direncanakan diduga tidak terealisasi sepenuhnya atau tidak sesuai spesifikasi.

Baca Juga :  Komisi Yudisial Harap 2024 Masyarakat Papua Dapat Layanan Hukum Prima

JPKP DPD Konkep menyerukan agar inspektorat daerah dan Kejaksaan segera turun tangan dalam melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Kekea periode kepemimpinan oknum tersebut.

“Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media Armedia.new kepada mantan Plt Kepala Desa Kekea terkait persoalan ini hingga kini belum mendapatkan respons apa pun. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh yang bersangkutan.”

Laporan : Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

Ketika Replik Mengubah Arah Perkara: Kuasa Hukum Tergugat Kritisi Putusan PN Bale Bandung

Suryana Korwil Jabar

19 Mar 2026

Bandung, Nasional pos.com – Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kritik tajam terhadap putusan dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2025/PN.Blb yang di putus pada 26 Februari 2026. Meski menghormati proses peradilan, pihak tergugat menilai putusan tersebut mengandung sejumlah kejanggalan mendasar, baik dalam pertimbangan hukum maupun penerapan fakta persidangan. Dalam keterangan resminya, kuasa hukum menilai bahwa …

Ketua DPN BAPERMEN Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus, Desak Aparat Usut Tuntas

Primadoni,SH

15 Mar 2026

Jakarta, Nasionalpos.com –– Ketua Dewan Pimpinan Nasional Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN), Romi Yufhendra, SH., CPM., CCPS, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus yang terjadi di Jakarta pada Jumat (13/3/2026). Ia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut serta menangkap pelaku dan pihak yang diduga berada …

x
x