Home » Headline » PPP Pecah, KH Husnan Solusi Rekatkan Persaudaraan Partai Ka’bah

PPP Pecah, KH Husnan Solusi Rekatkan Persaudaraan Partai Ka’bah

Dhio Justice Law 27 Sep 2025 403

NasionalPos.com, Jakarta – Acara pembukaan muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diwarnai adu jotos dua kubu calon ketua umum. Aksi tak terpuji itu membuat prihatin tokoh partai Ka’bah, KH. Husnan Bey Fananie.

“Astagfirullah, kami cuma bisa mengelus dada dan mohon maaf kepada Umat dan bangsa ini atas peristiwa yang tak seharusnya terjadi dan jadi tontonan publik. Kami prihatin dengan peristiwa itu,” tutur KH. Husnan merespon peristiwa itu saat dihubungi NasionalPos.com, Sabtu (27/9/2025).

Husnan yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi) itupun menyayangkan insiden tersebut. Seharusnya, kader PPP bisa menunjukkan sikap dan perilaku sebagai kader partai Islam yang mengedepankan etika dan adab Islam.

“Ini forum muktamar yang harusnya semua kader dan pengurus mengedepankan etika dan adab Islam. Di PPP, perbedaan pendapat itu lumrah dan semua bebas berargumen dengan tetap menjaga etika dan bukan adu fisik. Semoga insiden ini tak membuat Umat dan publik kecewa. Ingat, PPP milik Umat bukan milik kelompok tertentu dan PPP punya misi mulia mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena itu, seluruh kader dan pengurus PPP wajib menjaga ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan  ukhuwah wathaniyah (persudaraan sebangsa),” jelas KH. Husnan.

Baca Juga :  ​Ronald Tannur Bebas, Rieke Kecewa

Sementara itu. Pengamat politik yang juga Ketua Program Doktor Universitas Nasional (Unas), Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar turut menyayangkan aksi kekerasan di tengah gelaran Muktamar PPP tersebut.

Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar

“Ini memalukan, PPP yang dikenal sebagai Rumah Besar Umat Islam kok malah mempertontonkan kekerasan. Ini sangat disayangkan, ditengah upaya bangsa membangun semangat demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat, malah mengedepankan fisik bukan argument. Aksi anarkis baru saja terjadi di Tanah Air ini hingga menelan 10 korban jiwa dan rusaknya failitas umum, harusnya partai membantu pemerintah menciptakan kesejukan dan kedamaian,” kata TB Massa melalui sambungan telepon.

TB Massa melanjutkan. Aksi kekerasan itu semakin menguatkan dugaan publik adanya politik transaksional. “Publik makin yakin tentang dugaan politik transaksional di Muktamar PPP. Apa mungkin, oligarki yang mendukung calon yang dijagokan untuk lebih keras menekan lawannya, sehingga terjadi insiden itu? Publik bisa berspekulasi buruk lantaran insiden jadi tontonan di media sosial dan media massa,” jelasnya

Baca Juga :  Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Disisi lain, TB Massa menilai insiden itu sebaiknya bisa diselesaikan dengan jalan tengah. Yakni, dengan mendorong sosok calon Ketum PPP yang memiliki kapasitas,kapabilitas, integritas dan etika, seperti KH. Husnan.

“PPP ini aset bangsa yang harus diselamatkan. Jika melihat insiden itu, dikhawatirkan akan merusak soliditas partai. Karena itu, PPP butuh sosok KH. Husnan yang tak hanya memiliki modal sosial berupa dukungan luas dari akar rumput, kalangan ulama, pondok pesantren dan umumnya Umat Islam. KH. Husnan memiliki kapaitas, kapabiltas, integritas dan menjunjung etika sosial dan kepartaian,” paparnya.

Diketahui, dalam Muktamar ke-X PPP yang digelar di hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), sekitar pukul 17.30 WIB, tepatnya di Krakatau Ballroom Mercure Ancol, saat Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono tengah diwawancarai oleh awak media. Tiba-tiba dua kelompok kader saling dorong, adu jotos, hingga melempar bangku dalam kericuhan tersebut. (dhio)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

x
x