Pancasilais atau Vampir?

Oleh:

Ridwan Umar

(Sekjen Garda Bumiputera dan Direktur Lentera Keadilan Indonesia)

NasionalPos.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025 yang kali ini bertema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya” di lokasi Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Usai upacara, Prabowo menyambangi Museum Pancasila Sakti.

Kegiatan Prabowo itu, diikuti seluruh instansi pemerintah baik sipil maupun milter dengan menggelar upacara. Sayangnya, dimata sebagian publik, hal itu hanya kegiatan seremonial semata tanpa makna.

Perilaku para pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, mulai dari tingkat pusat sampai ke level bawah tak mencerminkan sikap dan perilaku seorang Pancasilais. Perilaku itu diteladani dari para elit negeri ini yang tak pernah berhenti merampas dan menghabisi hak rakyat layaknya vampir yang menghisap darah korbannya.

Korban para vampir berkedok politisi, pejabat bak pahlawan penyelamat bangsa sudah tak terhitung. Rakyat atau bumiputera sebagai pemilik sah negeri inilah Pancasilais sejati yang berjuang mempertahankan hidup ditengah perilaku zalim para vampir. Bumiputera yang sebagian tak lain anak cucu para pahlawan tanpa tanda jasa, taat pada aturan dan mengais rezeki halal hanya untuk sekedar bertahan hidup. Bumiputera sebagai pemilik sah negeri ini, juga menjaga keharmonisan ditengah keberagaman agama dan budaya negeri.

Fenomena diatas bukan ilusi apalagi bluffing, itu kenyataan pahit yang sudah jadi pengetahuan umum.

Pengangguran di Indonesia Tertinggi di Asean

Berdasarkan data World Bank, angka kemiskinan di Indonesia diprediksi meningkat menjadi 194,6 juta jiwa atau jauh diatas 24,06 juta jiwa merujuk pada data September 2024.

Meski, BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki standar perhitungan orang miskin berbeda. Dimana BPS mengkategorikan orang miskin jika pengeluarannya dibawah Rp595.242 per kapita per bulan atau sekitar Rp20 ribu per hari.

Namun, sejumlah ekonom menilai kategori perhitungan versi BPS justru sangat miris. Sebab, meskipun kelompok dengan pengeluaran Rp20 ribu per hari itu bisa hidup, tapi tetap akan tergantung pada belas kasih orang lain bahkan bisa terjerat utang.

Publik pun menilai, kategori miskin yang dibuat BPS itu sangat tidak rasional bahkan tak manusiawi. Sebab, seseorang yang mampu mengeluarkan Rp20 ribu perhari sudah dianggap golongan mampu, kenyataannya uang Rp20 ribu hanya untuk beli beras tanpa lauk pauk plus kebutuhan lainnya.

Adapun data BPS terkait pengangguran di Indonesia pada Februari 2025, mencapai 7,28 juta jiwa atau 4,26 persen dari total angkatan kerja. Penyumbang terbesar pengangguran adalah lulusan SMA atau yang sederajat. Besarnya jumlah pengangguran itu, menempatkan Indonesia di peringkat pertama di kawasan Asean pada 2025 ini.

Para Elit Layaknya Vampir

Kemiskinan di Tanah Air hingga detik ini masih menjadi fokus utama bangsa untuk diatasi, meski ada rasa pesimis dibenak sebagian anak bangsa. Rasa pesimis bukannya tak beralasan, lantaran kemiskinan tampaknya hanya menjadi alat eksploitasi untuk kepentingan politik para elit lokal dan pusat.

Dibenak para elit, rakyat miskin akan mudah dikendalikan khususnya saat pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin negeri. Hanya bermodalkan sekantong beras, sebungkus minyak goreng plus uang ratusan ribu rupiah, maka para elit bisa membeli suara rakyat dan berkuasa selama lima tahun.

Ironisnya, ada kalangan terdidik yang andil dalam permainan kotor itu dengan menyajikan hasil survey sebagai legitimasi kemenangan para vampir. Disisi lain, penyelenggara dan pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu) tak menjalankan amanah dengan bekerja professional. Penyelenggara pemilu ‘dibantu’ aparat tak jarang ikut dalam skenario para vampir yang disokong oligarki dengan merekayasa aturan dan data-data peserta dan hasil pemilu.

Setelah para vampir dipusat dan daerah berkuasa, maka dimulailah kerja-kerja kotor dengan merampok APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dikemas dalam proyek pembangunan baik fisik dan non fisik. Bahkan, dana Haji milik Umat Islam dan pengadaan Al-Qur’an pun dikorup, ya itulah para vampir yang tak punya rasa malu dan takut bahkan kepada Allah SWT sang Maha Kuasa.

Para vampir berkuasa dan oligarki pun meraup cuan haram dengan merusak alam dan mengabaikan kepentingan rakyat. Tak jarang, para vampir ‘menggunakan’ tenaga aparat bersenjata dan berdalih penegakan hukum untuk menekan dan meneror rakyat pemilik lahan.

Dalam catatan publik, sejumlah skandal besar korupsi bernilai ratusan triliun hingga ribuan triliun yang terungkap pasca reformasi meski ada yang belum terbukti secara hukum bahkan belum tuntas.

Mirisnya, pelaku korup melibatkan para tokoh yang melahirkan reformasi yang katanya jadi era anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Sejumlah megaskandal mulai di era Gus Dur hingga Jokowi, diantaranya Brunei Gate, Bulog gate, penjualan satelit Indosat, BLBI, Bank Century, proyek Hambalang, PT Masaro, Dana Bansos, BBM oplosan, menara BTS, tambang illegal yang merusak lingkungan serta tanah adat dan kasus besar lainnya.

Belum lagi, kasus calo perkara di lembaga penegak hukum dan peradilan yang melibatkan penegak hukum dan pejabat di institusi penegak hukum.

Tentu bagi publik, megaskandal yang merugikan negara hingga ribuan triliun itu mustahil tak melibatkan para elit atau para vampir. Dibenak para vampir, tak korupsi tak asyik, bahkan besarnya nilai yang dikorup seoleh menjadi prestasi hebat apalagi jika bisa lolos dari jerat hukum dan bisa tetap atau kembali ke pentas politik. Para vampir seolah menjadikan pengalaman korupsi sebagai portofolio untuk menduduki jabatan bergengsi.

Tak jarang para vampir berkamuflase, yang pria tampil bersahaja dengan kostum agamis mengenakan stelan baju koko dan berpeci hitam atau topi haji lengkap dengan sorban sedangkan vampir wanita mengenakan kerudung atau hijab. Mereka tampak santun dihadapan ulama dan para jamaah saat berkunjung ke pondok pesantren, namun sejatinya mereka vampir.

Para vampir juga biasanya tampil di ruang-ruang akademis bicara ‘omong kosong’ soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga kesejahteraan rakyat. Bahkan, para vampir tampil di forum-forum dunia atas nama negara berorasi dengan lantang soal demokrasi, HAM, ancaman krisis ekonomi global dan lainnya sambil mengacungkan jari dan sesekali menggebrak meja atau kadang ada vampir yang tampil dengan gaya soft.

Disaat berbeda, para vampir dan keluarganya tampil beda dan flexing (pamer kekayaan dan hidup mewah di sosial media). Mereka tak hanya pamer mobil dan rumah mewah, tapi juga gaya hidup mewah dengan plesiran keliling dunia, bahkan ada yang asyik pesta miras ditemani kepulan asap cerutu bersama para oligarki. Mereka berlomba menunjukkan kelas sosialnya dengan harapan menuai pujian, sementara rakyat yang menyaksikan kepongahan para vampir itu hanya bisa gelelng-geleng kepala dan protes lewat sosial media.

Usai amuk massa di Ibukota dan sejumlah daerah yang berakibat tewasnya 10 orang, kerusakan fasilitan umum dan gedung pemerintah serta penjarahan di rumah sejumlah wakil rakyat dan menteri pada 25 Agustus hingga awal September 2025 lalu, para vampir tampaknya sudah sepakat untuk merubah style-nya di depan publik. Sebagian vampir ada yang tampil dengan kostum dan aksesoris sederhana dan kendaraan murah, tapi mereka lupa di era transparansi ini rakyat tak semudah itu bodohi. Publik meniai perilaku korup para vampir tak berubah, bahkan saling melindungi.

Kini, rakyat atau bumiputera hanya bisa berdoa agar Allah SWT memberi kesabaran menyaksikan perilaku para vampir yang mengklaim diri Pancasilais. Semoga negeri ini tetap aman dan jauh dari amuk massa seperti di Nepal lantaran rakyatnya menganggap pemerintahnya ‘tonedeaf’ (buta tuli).

Wallahu a’lam bissawab

(tulisan ini disari dari beragam sumber)