Home » Nasional » daerah » Jajaran Birokrasi Pemprov DKI Jakarta, Di Instruksikan Gubernur Pramono Atasi Penumpukan Proyek di Akhir Tahun

Jajaran Birokrasi Pemprov DKI Jakarta, Di Instruksikan Gubernur Pramono Atasi Penumpukan Proyek di Akhir Tahun

dito 16 Okt 2025 380

NasionalPos.com, Jakarta-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya berencana melakukan perubahan pola pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun depan.

Ia mengaku telah menginstruksikan jajarannya agar melakukan percepatan proses lelang untuk APBD tahun anggaran 2026 guna mengatasi masalah penumpukan proyek di akhir tahun.

 

“Di Balai Kota sendiri saya sudah menyampaikan dari awal bahwa nanti untuk APBD di tahun 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang,” ujar Pramono, di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 16/10/2025.

Pramono menyebut, pola ini juga pernah diterapkan oleh pemerintah pusat, di mana proses tender dilakukan lebih awal.

Baca Juga :  Dandim Bersama Ketua Persit KCK Cabang XLII Sambangi Anak Anggota Yang Sedang Sakit

 

Dengan adanya percepatan belanja dan proses lelang yang lebih awal, diharapkan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat sehingga meminimalisasi gangguan terhadap mobilitas masyarakat.

 

“Seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya (PUPR) pada waktu itu Pak Basuki (Hadimuljono). Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” katanya.

Pramono mengakui, selama ini pola pemanfaatan APBD DKI Jakarta masih sering menumpuk di akhir tahun. Sehingga banyak proyek galian dan pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun.

Baca Juga :  Banjir Kota Surakarta Meluas, Sebanyak 7.885 Warga Mengungsi

“Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran,” ucapnya.

Pramono kemudian mencontohkan proyek yang saat ini tengah dikerjakan seperti di kawasan Fatmawati dan sejumlah wilayah lain. Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut sudah melalui perencanaan yang cukup lama.

“Memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut dengan table trap yang di Fatmawati yang sekarang lagi mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang ia hadir lewat …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

x
x