Home » Nasional » daerah » Jajaran Birokrasi Pemprov DKI Jakarta, Di Instruksikan Gubernur Pramono Atasi Penumpukan Proyek di Akhir Tahun

Jajaran Birokrasi Pemprov DKI Jakarta, Di Instruksikan Gubernur Pramono Atasi Penumpukan Proyek di Akhir Tahun

dito 16 Okt 2025 420

NasionalPos.com, Jakarta-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya berencana melakukan perubahan pola pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun depan.

Ia mengaku telah menginstruksikan jajarannya agar melakukan percepatan proses lelang untuk APBD tahun anggaran 2026 guna mengatasi masalah penumpukan proyek di akhir tahun.

 

“Di Balai Kota sendiri saya sudah menyampaikan dari awal bahwa nanti untuk APBD di tahun 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang,” ujar Pramono, di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 16/10/2025.

Pramono menyebut, pola ini juga pernah diterapkan oleh pemerintah pusat, di mana proses tender dilakukan lebih awal.

Baca Juga :  Pj Gubernur Heru Buka Mukerda MUI Jakarta 2024

 

Dengan adanya percepatan belanja dan proses lelang yang lebih awal, diharapkan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat sehingga meminimalisasi gangguan terhadap mobilitas masyarakat.

 

“Seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya (PUPR) pada waktu itu Pak Basuki (Hadimuljono). Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” katanya.

Pramono mengakui, selama ini pola pemanfaatan APBD DKI Jakarta masih sering menumpuk di akhir tahun. Sehingga banyak proyek galian dan pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun.

Baca Juga :  LSM KAKI Desak Pj Gubernur DKI Evaluasi Sekdis Dinas Dinashut, Tuding Rekrutmen PJLP Diduga Tidak Transparan

“Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran,” ucapnya.

Pramono kemudian mencontohkan proyek yang saat ini tengah dikerjakan seperti di kawasan Fatmawati dan sejumlah wilayah lain. Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut sudah melalui perencanaan yang cukup lama.

“Memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut dengan table trap yang di Fatmawati yang sekarang lagi mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

Mukerda III MUI Provinsi Jakarta Sudah Sukses di Laksanakan, MUI Siap Siaga Menyongsong Lima Abad Jakarta

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pada tanggal, 18-19 Agustus 2026 bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta Barat, telah terselenggara Musyawarah Kerja Daerah ke 3 ( Mukerda III) MUI Provinsi DKI Jakarta dengan Mengusung tema “Khidmah Keumatan Menyongsong Lima Abad Jakarta”, acara ini menjadi agenda strategis untuk merumuskan program kerja dan memperkuat sinergi keumatan yang berada …

Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dengan keberadaan dana sebesar USD 26.000.000 yang saat ini ikut menjadi barang bukti dalam penyidikan, kepada wartawan, Jumat , 21 Agustus 2026 di Masjid Almusyawaoroh Klapa Gading Jakarta Utara, Andi Darwin R. Ranreng, S.H. selaku kuasa hukum Agustino Boer, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana amanah kemanusiaan murni yang secara hukum …

x
x