SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ketua Umum LDKS PIJAR, Bondan Madani, secara tegas menyebut bahwa penerbitan SE oleh pihak eksekutif patut dipertanyakan dari sisi urgensi hingga dampaknya. Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah itu justru membuka ruang polemik baru, bukan solusi.

“Kami apresiasi langkah DPRD, tapi jangan berhenti di respons awal. Kebijakan ini harus diuji secara serius karena sudah menimbulkan kegaduhan publik,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).

Bondan mengungkapkan, pihaknya sempat bersiap mengajukan hearing ke DPRD. Namun rencana itu dibatalkan setelah mengetahui adanya rapat koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Meski demikian, ia memastikan pengawalan tetap berjalan dan bahkan membuka opsi aksi jalanan.

“Kalau hasilnya nihil, kami tidak akan diam. Kami siap turun ke jalan. Ini bukan gertakan, ini komitmen,” ujarnya lantang.

Sorotan paling tajam diarahkan pada lemahnya penegakan aturan. Menurut LDKS PIJAR, sejak SE diterbitkan, tidak terlihat langkah konkret dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran. Padahal, institusi tersebut memiliki kewenangan jelas dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum.

“Aturan sudah dibuat, tapi penegakannya nol besar. Satpol PP seolah kehilangan taring. Ini berbahaya karena bisa memicu ketimpangan usaha dan konflik sosial,” kritik Bondan tajam.

SE tersebut mengatur berbagai ketentuan, mulai dari jam operasional toko modern (08.00–21.00 WIB untuk non-jejaring dan 10.00–21.00 WIB untuk jejaring), kewajiban legalitas usaha, hingga pembatasan operasional tempat hiburan seperti karaoke, kafe, dan billiard. Bahkan, terdapat larangan aktivitas live music pada Kamis malam.

Namun di lapangan, implementasi aturan itu dinilai jauh dari harapan. Banyak pelaku usaha yang diduga masih melanggar tanpa tindakan tegas, memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.

Padahal secara hukum, SE tersebut memiliki pijakan kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, hingga Perda dan Perbup Banyuwangi terkait penataan usaha. Artinya, persoalan utama bukan pada aturan, melainkan pada keberanian menegakkan aturan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pemerintah daerah hanya tegas di atas kertas, namun lemah di lapangan?

LDKS PIJAR pun memberi peringatan keras kepada DPRD Banyuwangi agar tidak berhenti pada gebrakan awal tanpa hasil nyata.

“Kami ingin DPRD benar-benar menuntaskan ini. Jangan sampai hanya jadi panggung politik tanpa ujung. Rakyat butuh kepastian, bukan drama kebijakan,” pungkas Bondan Madani yang dikenal vokal sebagai “Raja Demo”.

Dengan situasi yang terus memanas, publik kini menanti: apakah evaluasi ini akan berujung pada ketegasan, atau justru kembali menjadi kebijakan tanpa daya paksa.

Sumber berita dari : BONDAN Ketua LDKS PIJAR