Prof. (assoc) TB. Massa Djafar
Home » Headline » TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law 01 Jun 2026 12

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Rayon Unas di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026).

Dalam seminar yang dipandu moderator Drs. Budi Santoso itu juga menghadirkan sejumlah nara sumber lainnya, yakni Dr. MS. Kaban, Dr. Marwah Daud Ibrahim, dan Lynda K. Wardani.

Menurut TB Massa yang juga senior KAHMI , rezim Reformasi dalam 10 tahun terakhir telah gagal mewujudkan sistem demokrasi berkualitas.

“Dalam 10 tahun terakhir yang lahir dari rezim Reformasi ini sudah gagal mewujudkan sistem demokrasi berkualitas. Dalam sistem demokrasi yang tangguh, akan mampu menghadapi dinamika politik dan global, faktanya minus,” tegasnya.

Baca Juga :  Di HUT ke 23, FSAB Serukan Perkuat Soliditas Kebangsaan Dalam Hadapi Badai Krisis Global

Penyebab kegagalan itu karena hukum tidak menjadi supreme, sehingga tidak mampu menengahi relasi kekuasaan.

Hukum bahkan menjadi alat kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan pola menghalalkan segala cara.

Tak heran, lanjut TB Massa, kini terjadi pergeseran yang sangat serius. Kedaulatan rakyat berpindah kepada kedaulatan pemodal. Praktek demokrasi jadi jebakan maut bagi para politisi, karena politik berbiaya tinggi. Layaknya praktek demokrasi liberal dan kapitalistik.

“Perilaku politik, sangat diwarnai kepentingan individu, bukan karena pada sistem nilai atau ideologi. Tapi kepentingan individu. Kalkulasi untung rugi. Sangat kapitalistik. Imbalan yang harus dikembalikan kepada para bandar, para oligarki yang melahirkan kebijakan rezim yang menguntungkan para pemodal,” jelas TB Massa.

Dia mencontohkan kebijakan rezim yang menguntungkan para oligarki, yakni mulai dari konsesi sumberdaya alam, perizinan perdagangan, tata niaga komoditas yang sangat ditentukan oleh kartel, pemilik modal.

Baca Juga :  Tim Kesehatan Kodam Iskandar Muda Jalan Kaki Antar Bantuan Medis ke Desa Terisolir

Imbas lain dari rusaknya sistem adalah praktek korupsi semakin subur. Demokrasi procedural hanya melahirkan pejabat korup pada semua linie dan sektor. “Pejabat korup yang terjerat hukum sudah menjadi berita hari hari. Meskipun yang terkena, umumnya kelas teri,” cetusnya.

Ujung dari kerusakan itu, kata TB Massa adalah kemiskinan dan ketimpangan semakin melebar. Karena itu, harus ada perubahan mendasar pada undang-undang pemilu dan penegakan hukum terhadap kecurangan pemilu.

“Demokrasi prosedural hanya menghasilkan para garong berdasi yang membangkrutkan  negara dan meningkatnya ketergantungan hutang kepada negara donor. Semua fakta ini semakin menguatkan kesimpukan Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, jadi negara lemah. Gagal membangun sistem demokrasi,” paparnya. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

Cherie dan Vivianne Wangsa Harumkan Indonesia, Masuk Tiga Besar Nilai Tertinggi Festival Musik Internasional

- Banyuwangi

31 Mei 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh putri daerah asal Kabupetan Banyuwangi di kancah internasional. Dua bersaudara, Cherie Callista Wangsa dan Vivianne Vernetta Wangsa, sukses mengharumkan nama Bumi Blambangan bahkan Indonesia dalam ajang Champs Universal Music Festival (CUMF) 2026 yang berlangsung di Johor, Malaysia. Tidak sekadar meraih gelar juara di kategori masing-masing, keduanya juga …

Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

x
x